Bagi para pejabat negara yang hobi memoles citra di atas podium berkarpet tebal, tidak ada hidangan statistik yang lebih lezat daripada angka-angka bombastis bernilai ratusan miliar rupiah. Setiap kali ada gelaran akbar yang dihadiri kerumunan orang banyak, rilis resmi kementerian langsung dihujani kalkulasi perputaran ekonomi, lonjakan okupansi hotel berbintang, dan serapan tenaga kerja musiman yang terdengar sangat mentereng di layar proyektor rapat kabinet. Kita seolah diajak percaya bahwa negeri ini sudah menjelma menjadi surga industri hiburan kelas dunia hanya karena berhasil menyediakan stadion raksasa bagi pesohor mancanegara untuk bernyanyi beberapa jam di atas panggung megah.
Kegenitan birokrasi tersebut kembali tampak mencolok pekan ini. Dalam rilis resmi Kementerian Pariwisata, pemerintah membanggakan kesuksesan konser Ye alias Kanye West yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Berdasarkan klaim kementerian dan catatan perhimpunan hotel, hajatan musik megah yang disesaki tujuh puluh ribu penonton itu disebut sanggup menyedot dua puluh lima ribu wisatawan mancanegara dari delapan puluh negara berbeda. Dengan perputaran uang yang ditaksir menembus angka enam ratus miliar rupiah, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dengan bangga menyebut konser ini sebagai tonggak penguat pariwisata berbasis musik yang mengangkat pamor Indonesia di kancah global.
Mendengar parade angka manis tersebut dari kacamata penikmat gigs arus bawah rasanya seperti mendengarkan dongeng antariksa yang jauh dari realitas bumi. Ada kontradiksi yang sangat menusuk hati di balik pesta pora ratusan miliar tersebut. Pemerintah begitu sigap menggelar karpet merah, mempermudah birokrasi pengamanan, hingga memuji dampak ekonomi dari musisi kontroversial asal Amerika Serikat yang membawa pulang devisa puluhan juta dolar ke negerinya. Namun pada saat yang sama, komunitas musisi independen lokal di berbagai kota justru harus mengais remah-remah panggung dan megap-megap menghadapi pungutan liar, ketidakpastian izin keramaian dari aparat, hingga sepinya ruang pertunjukan yang layak dan terjangkau bagi seniman mandiri.
Kesenjangan perlakuan negara terhadap panggung musik ini memperlihatkan tabiat elite yang gemar menumpang tenar pada gemerlap nama besar impor ketimbang merawat ekosistem sendiri. Band-band kampus atau musisi kamar tidur yang hendak menggelar konser amal atau peluncuran mini album di gedung serbaguna daerah sering kali dicurigai, dimintai setoran dana pengamanan yang mencekik, atau bahkan dibubarkan aparat dengan dalih gangguan ketertiban umum. Di banyak kota penyangga, ruang-ruang kreasi alternatif terus tergusur oleh proyek ruko dan pusat perbelanjaan, menyisakan musisi muda yang terpaksa patungan menyewa mixer bekas demi mengadakan pentas kecil-kecilan di garasi rumah. Situasi timpang ini mengingatkan kita pada perjuangan Methosa yang menyuarakan derita rakyat di tengah dinginnya birokrasi, membuktikan bahwa panggung seni lokal kerap dibiarkan bertarung sendirian tanpa sokongan negara. Sikap acuh birokrasi terhadap musisi sendiri juga terlihat saat musisi daerah di panggung festival tradisi berjuang menjaga marwah budaya dengan dana swadaya tanpa pernah disorot dalam laporan pariwisata bergengsi.
Sektor ekonomi kreatif tidak akan pernah benar-benar berdaulat jika pemerintah hanya memosisikan Indonesia sebagai tempat penampungan penonton pasif bagi tur konser artis luar negeri. Duit enam ratus miliar rupiah yang diagung-agungkan di lembar siaran pers itu sebagian besar menguap ke pundi-pundi manajemen promotor raksasa dan rekening artis dunia, sementara musisi lokal di kafe-kafe pinggiran masih harus berdebat sengit soal transparansi royalti dan jatah honor manggung yang kerap dipotong seenaknya oleh pemilik modal.
Membanggakan puluhan ribu turis berdompet tebal yang berjoget di Senayan memang cara paling mudah untuk mengklaim keberhasilan program kerja di hadapan atasan. Tetapi selama band lokal masih harus merogoh kocek sendiri untuk menyewa genset dan memohon izin polisi layaknya kriminal, klaim pariwisata musik kelas dunia itu tak lebih dari sekadar pesta kembang api: ramai sesaat di langit Jakarta, lalu menyisakan kepulan asap kelabu bagi para musisi yang tertinggal di bawah panggung.
