Jika Anda kerap menghabiskan waktu luang duduk melingkar di kedai kopi atau warung angkringan sembari membicarakan perkembangan grup musik independen tanah air, Anda pasti akrab dengan satu formula obrolan yang membosankan. Begitu ada kuartet anak muda dari Purwokerto, Jember, atau Banyuwangi merilis karya yang terdengar segar, reaksi spontan para penikmat musik di lingkar ibu kota hampir selalu seragam: sibuk mencari padanan senior yang lebih dulu mapan di Jakarta. Kelompok musik baru tersebut akan serta-merta dilabeli sebagai The Adams versi Jawa Tengah, Efek Rumah Kaca cabang pantura, atau Kelompok Penerbang Roket dari tapal kuda.
Formula perbandingan serba instan ini sekilas terdengar seperti pujian ramah, tetapi sesungguhnya mencerminkan kemalasan berpikir yang akut dalam tradisi apresiasi seni kita. Kita seolah kehilangan perbendaharaan kata dan kepekaan rasa untuk membaca konteks sosiologis unik di balik distorsi gitar anak-anak daerah, sehingga jalan pintas terbaik adalah menempelkan stempel nama-nama pesohor ibu kota agar terdengar akrab di telinga pasar.
Sebagaimana dicatat dalam esai reflektif yang diterbitkan portal budaya Pophariini pekan ini, fenomena tersebut merupakan borok menahun yang menggerogoti jurnalisme musik Indonesia: bias sentral atau central gaze. Sebagian besar tulisan musik kita masih mengidap penyakit bawaan yang menganggap bahwa semua hal keren, berkelas, bernas, dan layak disematkan status penting harus selalu bertitik mula dari Jakarta. Karya seni yang lahir dari peluh anak-anak muda di luar poros utama kerap dianggap kelas dua atau sekadar ornamen pinggiran, sampai mereka berhasil mencuri perhatian algoritma di ibu kota atau dipanggil manggung di festival komersial berpagar sponsor rokok.
Ironisnya, ketika media musik arus utama mendadak heboh merayakan kebangkitan musik daerah saat fenomena koplo Jawa atau irama hip-hop anak-anak Indonesia timur mendominasi tangga lagu digital, narasi yang dibangun hampir selalu terjebak pada romantisme kepahlawanan yang dangkal. Para penulis musik kerap luput membedah persoalan struktural yang jauh lebih mendesak di lapangan: mahalnya biaya izin keramaian yang dipatok aparat birokrasi setempat, minimnya ruang pertunjukan independen yang ramah kantong komunitas, hingga sensor moralitas pejabat lokal yang kerap memandang kumpul-kumpul anak band dengan kacamata curiga.
Kekeliruan perspektif ini terasa kian kontras saat kita melihat bagaimana sebuah kelompok musik cadas dari kota kecil justru sanggup membuktikan daya tawar mereka di kancah global tanpa perlu merengek meminta restu industri ibu kota. Kita tentu belum lupa bagaimana sebuah band metal independen asal Tulungagung sukses menggebrak panggung internasional di studio siaran bergengsi KEXP Amerika Serikat berkat kegigihan mereka merawat identitas lokal. Di saat yang sama, panggung hiburan nasional di ibu kota kerap kali hanya sibuk memamerkan panggung penghargaan megah yang penuh kompromi politik dan kepentingan korporasi label raksasa.
Ekosistem musik di luar Jakarta sejatinya tidak membutuhkan rasa iba apalagi stempel validasi dari kantor redaksi di kawasan Sudirman atau Senopati. Mereka telah lama mandiri dengan membangun jejaring tur antar-kolektif, mencetak zine fotokopian sendiri, dan merawat panggung-panggung kecil di teras rumah warga. Penulisan musik yang bernyawa semestinya hadir untuk membela ruang-ruang hidup komunal tersebut, menuntut transparansi tata kelola industri, dan mendengarkan suara akar rumput tanpa nada menggurui. Ketika media musik hanya puas menjadi juru salin siaran pers humas agensi dan pembagi gelar instan, jurnalisme musik pada hakikatnya telah menyerahkan taring kritisnya kepada algoritma pasar.
Selama para kurator musik kita masih memandang Nusantara laksana hamparan provinsi yang wajib mengantre tiket audisi ke Jakarta, apa yang kita banggakan sebagai musik Indonesia sejatinya hanyalah etalase hiburan ibu kota yang ditonton bersama-sama dari kejauhan.
