Indonesia dan Ambisi Hijau: Apakah China Jawabannya?
Indonesia sedang getol-getolnya mengejar target energi terbarukan, tapi pendanaan selalu jadi tantangan. Setelah Amerika Serikat keluar dari kemitraan transisi energi, sorotan kini tertuju pada China. Apakah negeri Tirai Bambu ini bisa jadi the next big thing dalam pendanaan iklim untuk Indonesia? Kita intip yuk, apa saja yang perlu dipertimbangkan.
Keterlibatan China dalam pendanaan iklim global memang kompleks. Di satu sisi, mereka punya potensi besar untuk memimpin. Tapi di sisi lain, mereka enggan dianggap sebagai negara maju, supaya tidak perlu berkontribusi pada komitmen pendanaan iklim global sebesar USD 100 miliar. Deal? Not quite.
Just Energy Transition Partnerships (JETP) adalah kesepakatan pendanaan untuk membantu negara berkembang beralih ke energi bersih. Indonesia, Vietnam, dan Senegal sudah punya JETP. Tapi apakah China akan bergabung atau malah jadi pemain tunggal?
China saat ini dalam posisi yang unik: siap memimpin transisi energi lewat pengaruh diplomatik, tapi ragu untuk berkomitmen secara finansial penuh. Produksi teknologi bersih mereka, seperti panel surya, sudah kelebihan kapasitas. Jadi, mereka perlu hati-hati memperluas rantai pasokannya ke negara lain.
Meskipun begitu, pendanaan komersial dari China diprediksi akan terus mengalir. Indonesia menargetkan 35% energi terbarukan dalam bauran energinya pada tahun 2034. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang baru menegaskan komitmen ini. Jadi, apakah China adalah jawaban atas kebutuhan pendanaan ini?
Dominasi Pendanaan China di Indonesia: Lebih dari Sekadar Angka
Dalam dua tahun terakhir, Indonesia telah mencapai kesepakatan hijau signifikan dengan China, mencapai total USD 22,6 miliar. Angka ini termasuk paket USD 12,6 miliar dari 11 kesepakatan terpisah selama Forum Bisnis Indonesia-China 2023, yang kemudian diikuti oleh kesepakatan USD 10 miliar pada forum tahun 2024. Kesepakatan ini mencakup investasi di energi bersih dan teknologi bersih, seperti electric vehicles (EVs), baterai lithium, produk fotovoltaik, dan infrastruktur industri untuk energi terbarukan. Indonesia juga telah menandatangani dua nota kesepahaman dengan China tentang kerja sama mineral hijau.
Indonesia berharap China menjadi salah satu mitra strategisnya untuk EVs dan energi terbarukan, khususnya energi surya dan angin. Indonesia dipandang sebagai pasar strategis potensial untuk EVs dan transisi energi. Sementara itu, China memiliki teknologi yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
Menurut Center for Global Development, China telah menyediakan rata-rata hampir USD 4 miliar per tahun untuk proyek iklim di negara berkembang sejak tahun 2013. Jumlah ini mencapai lebih dari USD 34 miliar pada tahun 2021, terutama melalui pinjaman bilateral menggunakan bank kebijakan mereka.
Pergeseran China ke Energi Terbarukan: Bukan Sekadar Retorika
China tampaknya sedang bertransisi dari pemodal proyek batu bara menjadi investor “pembangunan luar negeri hijau”. Ini sejalan dengan komitmen Presiden Xi Jinping untuk menghentikan keterlibatan dalam proyek pembangkit listrik tenaga batu bara baru di luar negeri.
Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) juga semakin “hijau”, fokus pada proyek yang lebih kecil untuk mitigasi perubahan iklim dan krisis energi. Indonesia telah lama bermitra dengan China, terutama dalam bahan bakar fosil, meskipun pendanaan yang dialokasikan untuk negara-negara ASEAN diperkirakan akan bergeser ke energi terbarukan dan bersih.
Keterlibatan China dalam energi terbarukan sejauh ini sebagian besar terkonsentrasi pada beberapa proyek tenaga air skala besar. Misalnya, pembangkit listrik tenaga air Jatigede berkapasitas 110 megawatt di Jawa Barat, dibangun oleh PowerChina.
Namun, China tampaknya telah menjauh dari proyek tenaga air besar lainnya di Indonesia, yaitu proyek Kayan berkapasitas sembilan gigawatt di Kalimantan Utara. PowerChina menarik diri karena masalah konstruksi yang disebabkan oleh pembatasan perjalanan akibat COVID-19. Jepang kemudian mengumumkan dukungannya untuk Kayan.
Kendala dan Tantangan: Lebih dari Sekadar Pendanaan
Meskipun China punya potensi besar, transparansi proses tender dan pengadaan PLN untuk proyek energi terbarukan masih menjadi masalah. Investor membutuhkan kejelasan tentang jadwal pengadaan. Tanpa itu, mereka bisa saja pindah ke pasar lain.
Selain itu, sebagian besar investasi China di Indonesia masih berada di bahan bakar fosil. Menghentikan infrastruktur batu bara yang didukung China saat ini menjadi tantangan karena pentingnya infrastruktur tersebut bagi operasi industri.
Pemain Kunci dalam Transisi Energi Indonesia: Lebih dari Sekadar Investasi
Indonesia berkomitmen untuk menambah 71 gigawatt kapasitas energi surya, hidro, dan panas bumi selama dekade berikutnya. Untuk memenuhi Nationally Determined Contribution (NDC) dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, Indonesia membutuhkan sekitar USD 80 miliar untuk proyek energi terbarukan antara tahun 2024-2033.
Transisi energi Indonesia membutuhkan semua jenis sumber pendanaan, terutama karena banyak proyek energi terbarukan yang belum layak secara komersial. Regulasi yang mendukung juga masih lambat diterapkan.
Oleh karena itu, Indonesia “mau tidak mau harus melibatkan China sebagai pemain kunci”, karena China berada di garis depan inovasi teknologi dalam energi terbarukan, dan memegang pasokan global terbesar untuk produk-produk ini.
Namun, Indonesia perlu mendorong lebih dari sekadar investasi China: “Kita perlu menyeimbangkan harga yang terjangkau dan investasi di pembangkit listrik energi terbarukan dengan kebutuhan untuk mengembangkan industri domestik kita.”
Kesimpulan: Keseimbangan adalah Kunci
Indonesia berada di persimpangan jalan dalam transisi energinya. China menawarkan potensi besar sebagai mitra pendanaan strategis. Tapi, Indonesia perlu menyeimbangkan investasi asing dengan pengembangan industri dalam negeri, dan memastikan transparansi dalam proses pengadaan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa mencapai target energi terbarukannya dan mewujudkan masa depan yang lebih hijau.
