Headline: Jakarta Lumpuh Total? Ratusan Ribu Ojol Mogok Massal Tuntut Keadilan!
Apakah kamu berencana keliling Jakarta besok dengan ojek atau taksi online? Mungkin sebaiknya pertimbangkan ulang. Ratusan ribu pengemudi ride-hailing di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta, berencana melakukan aksi mogok massal pada hari Selasa, 20 Mei. Alasannya? Mereka merasa diperlakukan kurang adil oleh platform dan menuntut perubahan yang signifikan. Bayangkan, peak hour tanpa satupun abang ojol!
Protes ini dikoordinasi oleh Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) dan akan mencakup demonstrasi besar-besaran di Jakarta serta aksi off-bid selama 24 jam. Artinya, para pengemudi akan mematikan aplikasi mereka sebagai bentuk protes. Titik fokus aksi adalah Kementerian Perhubungan, Istana Presiden, dan Gedung DPR. Kota-kota lain seperti Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan Palembang juga diperkirakan akan bergabung secara virtual.
Menurut Ketua SPAI, Lily Pujianti, aksi ini ditujukan kepada pemerintah dan platform ride-hailing besar seperti Grab, Gojek (GoTo), Maxim, ShopeeFood, dan inDrive. Masalah utamanya adalah pendapatan pengemudi yang dinilai sangat rendah, hanya berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 100.000 per hari. Sementara, platform mengambil hingga 70% dari tarif, jauh di atas batas 20% yang ditetapkan pemerintah. Angka yang bikin geleng-geleng kepala, kan?
Lily juga menyoroti contoh pekerjaan pengiriman di mana pelanggan dikenakan biaya Rp 18.000, sementara pengemudi hanya menerima Rp 5.200. Ketidakadilan ini, ditambah dengan tekanan kerja yang tinggi, membuat para pengemudi merasa dieksploitasi. Belum lagi, isu perlakuan terhadap pengemudi perempuan yang bekerja 12-16 jam sehari tanpa cuti hamil atau menstruasi.
Upah Rendah dan Komisi Tinggi: Jeritan Hati Pengemudi Online
Masalah upah rendah dan komisi tinggi memang menjadi isu utama. Pengemudi merasa tidak sebanding antara usaha yang mereka keluarkan dengan pendapatan yang mereka terima. Bayangkan, panas-panasan di jalan, rebutan order, tapi sebagian besar penghasilan malah masuk ke kantong platform. Ironis!
Selain itu, mereka juga menuntut penghapusan skema prioritas berbasis algoritma seperti GrabBike Hemat, “Aceng” Gojek, dan model hub ShopeeFood. Mereka menilai skema ini tidak adil karena mendistribusikan pekerjaan secara tidak merata, membuat banyak pengemudi menganggur. Jadi, yang dapat order itu-itu melulu, sementara yang lain gigit jari.
Tuntutan lainnya termasuk mengakhiri penonaktifan akun sepihak, memastikan keterlibatan serikat pekerja dalam sengketa, dan memperluas akses ke program jaminan sosial pemerintah seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ini penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pengemudi sebagai pekerja.
Aksi protes ini muncul di tengah meningkatnya frustrasi atas apa yang digambarkan pengemudi sebagai model "kemitraan" yang eksploitatif dan tanpa perlindungan pekerja dasar. SPAI dan sekutunya menyerukan pengesahan RUU Perlindungan Pengemudi Online untuk memberikan kerangka hukum bagi pekerja gig. Ini adalah langkah penting untuk menjamin hak-hak dan kesejahteraan para pengemudi online.
Reaksi Pemerintah dan Bantahan Platform: Siapa yang Benar?
Merespon tuntutan para pengemudi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi telah bertemu dengan para eksekutif dari perusahaan ride-hailing besar. Beliau menekankan pentingnya mendengarkan keluhan para pengemudi dan menemukan solusi yang adil yang melibatkan semua stakeholder. Janji manis, semoga bukan PHP!
Namun, perusahaan ride-hailing membantah klaim tentang pemotongan komisi yang berlebihan. Presiden Gojek, Catherine Hindra Sutjahyo, mengatakan bahwa perusahaannya mematuhi peraturan pemerintah yang membatasi komisi hingga 15% ditambah tambahan 5%. "20% itu membantu mendanai promosi pelanggan," katanya, seraya memperingatkan bahwa mengurangi potongan dapat menurunkan pendapatan pengemudi secara keseluruhan karena penurunan volume transaksi. Klaim yang perlu diuji kebenarannya.
Grab, Maxim, dan inDrive juga menegaskan kepatuhan mereka terhadap regulasi. Tirza R. Munusamy dari Grab mengatakan bahwa komisi platform dibatasi 20% dan hanya berlaku untuk tarif dasar. Ryan Rwanda dari Indrive mengatakan bahwa tarif tertinggi mereka secara global adalah di Jakarta: 11,7% untuk mobil dan 9,99% untuk sepeda motor, sudah termasuk biaya aplikasi dan perlindungan asuransi.
Tuntutan Utama: Lebih dari Sekedar Uang
Selain masalah upah dan komisi, para pengemudi memiliki sembilan tuntutan utama, yang mencakup:
- Status pekerjaan formal
- Tarif transparan yang ditetapkan oleh pemerintah
- Pembatasan komisi
- Perlindungan anti-monopoli
- Ketentuan upah yang adil
- Jaminan sosial
- Peralatan kerja yang layak
Mencari Titik Tengah: Keadilan untuk Siapa?
Intinya, para pengemudi menginginkan kejelasan status, perlindungan hukum, dan pendapatan yang layak. Mereka merasa diperlakukan seperti mitra kerja, tetapi tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya. Sementara itu, platform ride-hailing mengklaim telah mematuhi regulasi dan memberikan manfaat bagi para pengemudi. Lalu, siapa yang benar?
Mogok Massal dan Kemacetan Jakarta: Apa Hubungannya?
Aksi mogok massal ini tentu akan berdampak besar pada mobilitas di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Bayangkan, tidak ada ojek atau taksi online yang beroperasi. Kemacetan sudah pasti tak terhindarkan. Mungkin ini saatnya upgrade sepeda ontel atau mulai berjalan kaki. Siapa tahu, malah jadi lebih sehat dan ramah lingkungan!
Nasib Ojek Online: Antara Algoritma dan Realita
Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini? Industri ride-hailing di Indonesia sedang mengalami masa transisi. Ada ketegangan antara kepentingan platform, pengemudi, dan konsumen. Pemerintah perlu mengambil peran aktif untuk menciptakan ekosistem yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Jangan sampai para pahlawan jalanan ini merasa terus menerus menjadi korban algoritma.
Aksi mogok ini adalah pengingat bahwa di balik kemudahan dan kenyamanan aplikasi ride-hailing, ada perjuangan para pengemudi untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Mungkin setelah ini, kita bisa lebih menghargai jasa mereka dan memberikan tip yang lebih besar. Siapa tahu, bisa jadi penambah semangat mereka untuk terus mencari nafkah.
Intinya, kita perlu move on dari sekadar mencari tarif termurah dan mulai memikirkan keadilan bagi para pengemudi ride-hailing. Industri ini akan terus berkembang, tetapi perlu ada keseimbangan antara inovasi teknologi dan kesejahteraan pekerja. Jangan sampai kemajuan teknologi hanya menguntungkan segelintir orang, sementara yang lain tertinggal.
