Siapa bilang BUMN itu membosankan? Ternyata, di balik angka-angka dan laporan tahunan, ada drama seru ala sinetron, lengkap dengan intrik dan tokoh antagonis. Tapi sayangnya, bukan sinetron yang menghibur, melainkan sinetron yang bikin geleng-geleng kepala karena aroma tak sedap yang menguar.
Skandal Digitalisasi BUMN: Dari Gas Hingga EDC, Kok Bisa?
Kasus dugaan korupsi dalam proyek digitalisasi di BUMN, mulai dari Pertamina hingga BRI, seolah membuka kotak Pandora. Bagaimana mungkin proyek gede-gedean yang seharusnya membawa kemajuan, justru menjadi lahan basah bagi para pemburu rente? Pertanyaan ini bukan sekadar retorika, tapi tuntutan untuk transparansi dan akuntabilitas.
Modusnya pun hampir seragam: penunjukan langsung proyek bernilai triliunan rupiah antara BUMN atau anak perusahaannya, tanpa mengindahkan prinsip persaingan yang sehat. Di Pertamina, proyek digitalisasi senilai Rp3,6 triliun diberikan langsung ke Telkom Indonesia. Selanjutnya, Telkom menunjuk vendor lain, termasuk Pasifik Cipta Solusi, yang ironisnya juga memenangkan tender pengadaan mesin EDC di BRI. Deja vu, bukan?
KPK menduga adanya kolusi antara dua petinggi BRI, yaitu Wakil Direktur Utama Budi Harto dan Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi Indra Utoyo, untuk memastikan Pasifik Cipta Solusi dan Bringin Inti Teknologi (dua anak perusahaan BRI) memenangkan tender. Bersama beberapa oknum lainnya, mereka kini berstatus tersangka. Bayangkan, digitalisasi yang diharapkan mempermudah dan mempercepat, justru menjadi shortcut untuk praktik korupsi.
PER-2/MBU/3/2023: Karpet Merah Bagi Pemburu Rente?
Akar masalahnya ternyata lebih dalam dari sekadar oknum yang serakah. Diduga, Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/3/2023 menjadi celah yang dimanfaatkan para pemburu rente. Peraturan ini memberikan peluang penunjukan langsung jika supplier adalah BUMN, anak perusahaan, atau entitas afiliasi. Pasal 155 ayat 2-f menjadi “pasal sakti” yang membungkam persaingan sehat dalam tender BUMN. Alih-alih efisiensi, praktik ini justru melanggar Undang-Undang Anti Monopoli.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahkan sudah mengkritik peraturan Erick Thohir ini sejak Oktober 2024. Mereka menilai peraturan ini diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip akuntabilitas pengadaan. Namun, hingga kini, tidak ada perubahan signifikan. Kementerian BUMN justru semakin gencar menggunakan alasan efisiensi untuk mempertahankan sistem yang jelas-jelas memfasilitasi praktik rent-seeking.
Efisiensi atau Egosentris? Mengupas Motif di Balik Kebijakan BUMN
Lantas, apa sebenarnya motif di balik kebijakan ini? Apakah benar-benar demi efisiensi, atau ada agenda tersembunyi? Pertanyaan ini penting untuk dijawab agar reformasi BUMN tidak hanya menjadi jargon kosong. Efisiensi tanpa transparansi sama saja dengan memberikan kebebasan tanpa tanggung jawab.
Kita semua tahu, digitalisasi seharusnya membawa dampak positif bagi BUMN. Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas adalah beberapa di antaranya. Namun, jika proses digitalisasi itu sendiri tercemar oleh praktik korupsi, maka dampaknya justru sebaliknya. BUMN yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian, justru menjadi beban.
Saatnya Bongkar Pasang: Transparansi dan Persaingan Sehat Jadi Kunci
Kasus Pertamina dan BRI hanyalah puncak gunung es. Dalam sistem pengadaan tertutup yang dilindungi oleh regulasi elitis semacam ini, entitas bisnis independen hanya bisa menjadi penonton. Bukan tidak mungkin kolusi dan korupsi dalam pengadaan juga terjadi di BUMN lain. Pada akhirnya, alih-alih menjadi sehat dan profesional, BUMN justru berubah menjadi kartel negara yang nyaman merangkul afiliasi internal. Reformasi BUMN yang diharapkan banyak orang justru berubah menjadi penurunan standar manajemen.
Jika pemerintah benar-benar ingin menjadikan BUMN sebagai penggerak ekonomi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencabut karpet merah bagi para pemburu rente dan mengembalikan prinsip transparansi dan persaingan terbuka dalam proses pengadaan. Tanpa ini, BUMN hanya akan menjadi peluang besar bagi segelintir orang—korporasi para rent-seeker.
Reformasi BUMN: Lebih dari Sekadar Ganti Logo
Reformasi BUMN bukan hanya soal mengganti logo atau merombak struktur organisasi. Lebih dari itu, reformasi BUMN harus menyentuh akar masalah, yaitu praktik korupsi dan kolusi yang merajalela. Tanpa reformasi yang komprehensif, BUMN akan terus menjadi lahan basah bagi para pemburu rente, dan cita-cita untuk menjadikan BUMN sebagai penggerak ekonomi hanya akan menjadi mimpi di siang bolong.
Bayangkan, dana triliunan rupiah yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan infrastruktur, atau mengembangkan inovasi, justru menguap entah ke mana. Ini bukan hanya kerugian finansial, tapi juga kerugian moral dan kepercayaan publik. Generasi Z dan Milenial sebagai generasi penerus bangsa berhak menuntut BUMN yang bersih, profesional, dan akuntabel. Jangan sampai semangat membangun Indonesia tercoreng oleh ulah segelintir oknum yang hanya mementingkan diri sendiri.
BUMN Masa Depan: Antara Harapan dan Kenyataan
Masa depan BUMN ada di tangan kita semua. Bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat sipil, media, dan generasi muda. Kita harus bersama-sama mengawasi, mengkritisi, dan memberikan solusi agar BUMN bisa benar-benar menjadi kebanggaan bangsa. BUMN yang bersih, transparan, dan akuntabel adalah BUMN yang mampu bersaing di kancah global, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jadi, mari kita kawal reformasi BUMN. Jangan biarkan BUMN menjadi sarang korupsi. Mari kita wujudkan BUMN yang profesional, efisien, dan berintegritas. Karena masa depan Indonesia ada di pundak kita, dan BUMN adalah salah satu pilar penting dalam membangun Indonesia yang lebih baik.
Intinya: Digitalisasi itu keren, tapi kalau ujungnya korupsi, ya sama aja boong. Transparansi dan persaingan sehat adalah kunci agar BUMN benar-benar bisa jadi game changer bagi perekonomian Indonesia. Jangan sampai BUMN jadi game over gara-gara ulah segelintir orang.
