KPBU Bikin Pengusaha Puyeng? Curhat Soal Prosedur Ribet dan Birokrasi Lambat
Pernah dengar istilah KPBU? Mungkin sebagian dari kita langsung teringat singkatan-singkatan rumit lainnya yang sering bikin kepala berasap. Tapi, tunggu dulu! KPBU ini bukan sekadar akronim, melainkan sebuah skema penting yang (seharusnya) bisa mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sayangnya, belakangan ini banyak pengusaha yang justru curhat soal rumitnya proses dan panjangnya birokrasi dalam proyek KPBU. Alih-alih jadi solusi, KPBU malah bikin puyeng!
Apa Itu KPBU dan Kenapa Penting?
KPBU, atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, adalah skema pembiayaan infrastruktur yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta. Intinya, pemerintah punya ide proyek, tapi dana terbatas. Nah, sektor swasta diajak berkolaborasi untuk membiayai dan mengelola proyek tersebut. Ini penting banget karena APBN kita terbatas, sementara kebutuhan infrastruktur terus meningkat. Bayangkan kalau semua proyek infrastruktur harus dibiayai dari APBN, mungkin jalan tol baru akan jadi barang langka seperti unicorn.
Pentingnya KPBU juga berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai bisa mempermudah distribusi barang dan jasa, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan menarik investasi. Singkatnya, infrastruktur yang bagus itu seperti vitamin buat ekonomi. Tanpa infrastruktur yang memadai, ekonomi bisa lemas dan sulit berkembang.
Ambisi Infrastruktur Prabowo: Misi (Impossible)?
Presiden terpilih, Prabowo Subianto, juga punya ambisi besar di bidang infrastruktur. Meskipun mungkin tidak seagresif pendahulunya, Joko Widodo, Prabowo tetap punya target ambisius, seperti pembangunan tanggul raksasa di sepanjang pantai utara Jawa, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dan pengembangan infrastruktur pendukung food estate. Target-target ini tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Dari tahun 2025 hingga 2029, pemerintah berencana membangun proyek infrastruktur senilai Rp 1.9 kuadriliun, mencakup jalan, jembatan, bendungan, dan perumahan. Tapi, pemerintah hanya mampu menyumbang Rp 1.15 kuadriliun atau sekitar 60.5% dari total kebutuhan. Sisanya, yaitu sekitar Rp 753.1 triliun, diharapkan berasal dari sumber lain, terutama investor swasta melalui skema KPBU. Nah, di sinilah masalahnya muncul.
Curhatan Pengusaha: KPBU Ribet, Bikin Kapok!
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyampaikan keluhan bahwa banyak pengusaha yang merasa "jenuh" berpartisipasi dalam proyek KPBU. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, bahkan mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika pemain lokal saja kehilangan minat, bagaimana kita bisa menarik investor asing?
Prosedur yang terlalu rumit dan timeline yang terlalu panjang menjadi penyebab utama keluhan ini. Pengusaha merasa bahwa proses pengajuan dan persetujuan proyek KPBU berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Akibatnya, feasibility proyek menjadi terganggu dan potensi keuntungan menjadi tidak pasti.
KPBU: Antara Harapan dan Kenyataan Pahit
Mengapa KPBU Jadi Momok?
- Prosedur yang Berbelit: Proses pengajuan proposal, perizinan, dan tender seringkali memakan waktu yang sangat lama. Birokrasi yang kompleks membuat pengusaha merasa frustrasi dan kehilangan minat.
- Ketidakjelasan Spesifikasi Proyek: Spesifikasi proyek yang kurang jelas membuat pengusaha kesulitan dalam menghitung biaya dan potensi keuntungan. Hal ini meningkatkan risiko investasi dan membuat pengusaha enggan berpartisipasi.
- Timeline yang Tidak Realistis: Jangka waktu proyek yang terlalu pendek atau terlalu panjang seringkali tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan pembangunan dan membengkaknya biaya.
- Kurangnya Kepastian Hukum: Investor membutuhkan kepastian hukum untuk merasa aman dalam berinvestasi. Kurangnya kepastian hukum dalam proyek KPBU dapat membuat investor ragu-ragu.
Solusi: Mempercepat Proses, Memperjelas Aturan
Agar KPBU bisa berjalan efektif, pemerintah perlu melakukan beberapa perbaikan mendasar.
- Simplifikasi Prosedur: Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur pengajuan proposal dan perizinan. Gunakan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan mengurangi birokrasi.
- Kejelasan Spesifikasi Proyek: Pemerintah perlu memastikan bahwa spesifikasi proyek jelas, detail, dan realistis. Lakukan studi kelayakan yang komprehensif sebelum menawarkan proyek kepada investor.
- Timeline yang Realistis: Tentukan jangka waktu proyek yang realistis, dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan potensi risiko. Libatkan ahli yang berpengalaman dalam menyusun timeline proyek.
- Kepastian Hukum: Pemerintah perlu memberikan jaminan kepastian hukum kepada investor. Buat perjanjian yang jelas dan transparan, serta pastikan bahwa perjanjian tersebut ditegakkan secara konsisten.
Infrastruktur: Investasi Masa Depan atau Beban?
Infrastruktur adalah investasi jangka panjang yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, jika proyek infrastruktur tidak dikelola dengan baik, justru bisa menjadi beban bagi negara. Skema KPBU seharusnya bisa menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Sayangnya, jika prosedur dan birokrasi KPBU masih rumit dan berbelit-belit, pengusaha akan lebih memilih untuk minggat. Pemerintah perlu segera berbenah diri agar KPBU bisa benar-benar menjadi game changer dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kalau tidak, ya, siap-siap saja jalanan makin macet dan impian punya kereta cepat hanya jadi angan-angan.
