Bayangkan dunia di mana setiap salah langkah kecil langsung diviralkan, dihakimi massa online, dan karir seseorang hancur dalam semalam. Kedengarannya seperti episode Black Mirror yang lagi ngetren? Atau mungkin… ini adalah realita kita saat ini? Selamat datang di era “Consequence Culture,” di mana kesalahan sepele bisa jadi bencana besar. Mari kita bedah fenomena ini, dari akarnya sampai ke meme-meme yang bertebaran di jagat maya.
Apa Itu ‘Consequence Culture’? (Bukan Sekadar Ghibah Online)
Oke, sebelum kita semua panik dan mulai menghapus jejak digital, mari kita definisikan dulu apa itu “Consequence Culture.” Secara sederhana, ini adalah sebuah iklim sosial di mana seseorang bertanggung jawab atas perkataan atau perbuatannya, terutama di ranah publik. Tapi, tunggu dulu, bukankah itu terdengar… bagus? Secara teori, iya. Tapi praktiknya? Nah, di sinilah letak masalahnya. Batasan antara akuntabilitas yang sehat dan persekusi digital seringkali kabur, setipis kuota internet di akhir bulan.
Dulu, gosip hanya beredar dari mulut ke mulut di warung kopi atau arisan kompleks. Sekarang, berkat kekuatan media sosial, satu tweet atau unggahan Instagram bisa memicu badai opini yang dahsyat. Efeknya? Lebih ngeri dari kena ulti hero Mobile Legends yang lagi overpowered.
Yang bikin rumit, “Consequence Culture” ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menjadi alat yang ampuh untuk menuntut keadilan dan membongkar praktik-praktik yang merugikan. Ingat kasus-kasus pelecehan seksual atau penipuan yang terbongkar berkat keberanian korban bersuara di media sosial? Di sisi lain, ia juga bisa menjadi arena perundungan massal, di mana seseorang dihakimi tanpa ampun hanya karena kesalahan kecil atau perbedaan pendapat.
Asal-Usul ‘Cancel Culture’: Dari Selebriti Sampai Tetangga Sebelah
Istilah “cancel culture” seringkali tumpang tindih dengan “consequence culture,” meskipun ada perbedaan halus di antara keduanya. “Cancel culture” lebih mengacu pada upaya untuk memboikot atau menarik dukungan dari seseorang atau sesuatu karena dianggap melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak pantas. Awalnya, fenomena ini seringkali menimpa selebriti atau tokoh publik yang melakukan blunder kontroversial. Tapi, seiring berjalannya waktu, “cancel culture” merambah ke berbagai lapisan masyarakat, bahkan sampai ke tetangga sebelah yang salah parkir.
Munculnya “cancel culture” ini tidak lepas dari peran media sosial yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain secara instan dan tanpa batas. Dulu, kalau ada artis yang bikin ulah, paling banter kita cuma bisa menggerutu di depan TV. Sekarang, kita bisa langsung menyampaikan kekecewaan kita melalui Twitter, Instagram, atau TikTok. Dan, kalau cukup banyak orang yang sepakat, artis tersebut bisa kehilangan kontrak, sponsor, atau bahkan karirnya.
Ketika Jimmy Kimmel Jadi Sasaran: Sensor Datang Menghampiri
Kasus Jimmy Kimmel, seorang host televisi terkenal di Amerika Serikat, menjadi contoh menarik tentang bagaimana “consequence culture” bisa bekerja. Luke Hallam dalam tulisannya di Persuasion Community menyoroti bagaimana Kimmel sempat menjadi sasaran kritik dan bahkan seruan “cancel” karena video lawasnya yang dianggap rasis kembali viral. Meskipun Kimmel sudah meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu, beberapa orang tetap merasa bahwa ia harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut.
Persoalannya, di mana kita menarik garis antara memberikan konsekuensi yang setimpal dan menghukum seseorang secara berlebihan? Apakah kesalahan di masa lalu harus terus menghantui seseorang selamanya? Apakah kita memberikan ruang bagi orang untuk belajar dan berubah?
Ironi ‘Consequence Culture’: Yang Kanan Ikut-ikutan ‘Cancel’ Juga?
Yang menarik, fenomena “cancel culture” ini seringkali dikaitkan dengan kelompok progresif atau sayap kiri. Namun, belakangan ini, kita juga melihat bagaimana kelompok konservatif atau sayap kanan juga mulai menerapkan taktik yang serupa. Artikel di Los Angeles Times menyoroti bagaimana kaum kanan juga “memeluk” cancel culture.
Contohnya, ketika seorang sutradara di Fort Smith melakukan aksi walk-out saat momen hening untuk Charlie Kirk (seorang tokoh konservatif), ia langsung mendapat kecaman dan seruan untuk mengundurkan diri. Ironisnya, tindakan ini justru mencerminkan apa yang selama ini dikritik oleh kaum konservatif tentang “cancel culture” yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi.
Standar Ganda: Ketika yang Kiri Punya Aturan Sendiri
Lebih lanjut, “consequence culture” juga seringkali diwarnai dengan standar ganda. Surat pembaca di The Des Moines Register menyoroti bagaimana kaum kiri seringkali memiliki standar yang berbeda dalam menghukum kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang sejalan dengan ideologi mereka. Apakah ini berarti bahwa “consequence culture” hanya berlaku untuk orang-orang yang tidak sepaham dengan kita?
‘Consequence Culture’: Antara Akuntabilitas dan Persekusi Digital
Jadi, bagaimana kita menavigasi “consequence culture” ini? Apakah kita harus menghindarinya sama sekali? Tentu tidak. Akuntabilitas tetap penting. Tapi, kita juga perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam persekusi digital yang tidak berujung. Berikut beberapa hal yang perlu kita ingat:
- Konteks itu Penting: Jangan langsung menghakimi seseorang hanya berdasarkan satu unggahan atau tweet. Cari tahu dulu apa konteksnya, apa motivasinya, dan apakah ada informasi lain yang perlu dipertimbangkan.
- Proporsionalitas: Berikan konsekuensi yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Jangan menghukum seseorang secara berlebihan hanya karena kita merasa emosi.
- Ruang untuk Belajar: Berikan kesempatan kepada orang untuk belajar dari kesalahan mereka. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna.
- Empati: Coba bayangkan diri kita berada di posisi orang yang sedang dihakimi. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita ingin diperlakukan seperti itu?
Intinya, “consequence culture” adalah sebuah fenomena yang kompleks dan kontradiktif. Ia bisa menjadi alat yang ampuh untuk menuntut keadilan, tapi juga bisa menjadi arena perundungan massal. Kuncinya adalah bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu mengedepankan akal sehat serta empati.
Menuju Akuntabilitas yang Lebih Sehat (Tanpa Harus ‘Cancel’ Semua Orang)
Alih-alih sibuk mencari kesalahan orang lain dan menyerukan “cancel,” mungkin lebih baik kita fokus pada membangun budaya akuntabilitas yang lebih sehat. Budaya di mana orang bertanggung jawab atas tindakannya, tapi juga diberikan ruang untuk belajar dan berubah. Budaya di mana kita mengedepankan dialog dan pengertian, bukan hanya amarah dan kebencian. Karena, pada akhirnya, yang kita butuhkan bukanlah masyarakat yang saling “cancel,” tapi masyarakat yang saling mendukung dan membangun.
