Tragedi Longsor Tambang Cirebon: Izin Dicabut, Tersangka Ditangkap!
Siapa sangka, kegiatan yang seharusnya menyejahterakan, malah berujung duka. Longsor tambang batu alam di Gunung Kuda, Cirebon, menelan korban jiwa. Kita semua berharap kejadian serupa tidak akan pernah terulang lagi, ever.
Industri pertambangan di Indonesia, ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, berkontribusi pada perekonomian. Di sisi lain, punya potensi merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan pekerja. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang mumpuni mutlak diperlukan. Sayangnya, kadang rules are made to be broken, ya kan?
Kita sering dengar berita tentang tambang ilegal, praktik pertambangan yang tidak ramah lingkungan, dan kecelakaan kerja. Ini bukan cuma masalah ‘oops, terjadi kesalahan'. Ini masalah sistemik yang butuh penanganan serius. Lebih dari sekadar penegakan hukum, dibutuhkan perubahan mentalitas dan komitmen dari semua pihak.
Pertambangan yang berkelanjutan bukan hanya soal memaksimalkan keuntungan. Tapi juga soal meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Inilah mengapa Environmental, Social, and Governance (ESG) jadi semakin penting dalam setiap bisnis, termasuk pertambangan.
Dalam konteks ini, kejadian longsor tambang di Cirebon adalah sebuah tamparan keras. Sebuah pengingat bahwa keselamatan dan kelestarian lingkungan tidak boleh dikompromikan demi keuntungan sesaat. Think long term, people!
Pemerintah, pengusaha tambang, pekerja, dan masyarakat sipil harus duduk bersama mencari solusi. Menciptakan industri pertambangan yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Ini bukan tugas mudah, tapi bukan berarti mustahil.
Kita bisa belajar dari negara lain yang sukses menerapkan praktik pertambangan yang baik. Mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan, meningkatkan pelatihan keselamatan kerja, dan memperketat pengawasan. Atau, mungkin, mempertimbangkan sumber energi terbarukan sebagai alternatif. Siapa tahu?
Izin Dicabut, Proses Hukum Berjalan: Apa yang Terjadi?
Gubernur Jawa Barat, saat itu dijabat oleh Dedi Mulyadi, bertindak cepat menanggapi tragedi longsor tambang batu alam di Gunung Kuda, Cirebon. Izin operasional tambang milik Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah dicabut sebagai sanksi administratif. Ini dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran keselamatan yang berulang. Lesson learned: Jangan main-main sama aturan!
Keputusan ini diambil setelah longsor dahsyat pada Jumat, 30 Mei 2025, yang menewaskan 19 orang, melukai 7 lainnya, dan membuat 6 orang hilang. Kantor ESDM Jawa Barat, sebelumnya, telah memberikan beberapa peringatan terkait risiko keselamatan di lokasi tersebut. Selain tambang Al-Azhariyah, dua tambang lain yang dikelola oleh yayasan di dekatnya juga ditutup sementara. Safety first, guys!
Izin tambang Al-Azhariyah, yang terbit tahun 2020, sebenarnya baru akan berakhir pada Oktober 2025. Namun, pemerintah provinsi, yang mewarisi izin tersebut, melakukan moratorium dan meninjau ulang seluruh aktivitas pertambangan di Jawa Barat. Penertiban serupa sebelumnya telah dilakukan di Karawang, Subang, Tasikmalaya, dan daerah lainnya, termasuk tambang emas ilegal yang dikelola oleh warga negara asing. Ini bukan cuma soal memberantas aktivitas ilegal, tapi juga melindungi lingkungan dan memastikan keselamatan para pekerja tambang.
Dua Tersangka Ditetapkan: Siapa yang Bertanggung Jawab?
Polres Cirebon menetapkan dua tersangka dalam kasus longsor tambang. Abdul Karim, pemilik Koperasi Al-Azhariyah, dan Ade Rahman, Kepala Teknik Tambang, resmi menjadi tersangka pada Minggu, 1 Juni 2025. Keduanya dianggap lalai dan mengabaikan peringatan serta larangan resmi dari Dinas Pertambangan Daerah Cirebon. Tambang tersebut diduga tidak memiliki izin produksi yang sesuai dan tidak mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Big no-no!
Menurut Kapolres Cirebon saat itu, AKBP Sumarni, Abdul Karim tetap memerintahkan operasi melalui Ade Rahman meskipun sudah ada peringatan jelas dan tanpa persetujuan hukum. Kedua tersangka dijerat dengan beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Ketenagakerjaan karena membahayakan keselamatan pekerja, dan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. That's a lot of trouble!
Evakuasi dan Komitmen Pemerintah: Apa Langkah Selanjutnya?
Upaya pencarian korban hilang terus dilakukan dengan mengerahkan 400 personel, termasuk tim SAR dan TNI. Enam truk dan satu ekskavator digunakan dalam pencarian, yang dilakukan dengan protokol keselamatan ketat karena risiko longsor susulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk menindak tegas semua pelanggar dan memastikan praktik pertambangan yang lebih aman di masa depan. We're watching you!
Evakuasi dilakukan dengan hati-hati, mengikuti penilaian dari ESDM dan Basarnas untuk memastikan keselamatan tim. Komandan Kodim 0620 Cirebon, Letkol Inf M. Yusron, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses evakuasi. Kita berharap semua korban dapat segera ditemukan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.
Tragedi ini adalah alarm bagi kita semua. Bahwa keselamatan dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas pertambangan. Jangan sampai keuntungan sesaat mengorbankan nyawa dan masa depan. Think about the future, people!
Industri pertambangan Indonesia perlu berbenah. Regulasi harus diperketat, pengawasan harus diperkuat, dan mentalitas harus diubah. Kita semua bertanggung jawab untuk mewujudkan pertambangan yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
Semoga kejadian di Cirebon menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Bahwa alam tidak boleh dieksploitasi secara serampangan. Bahwa keselamatan pekerja harus diutamakan. Dan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Let's make a change, together!
