Kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2019-2022 memasuki babak baru. Kita semua tahu, korupsi itu menyebalkan, apalagi kalau sampai mengganggu pendidikan. Ibaratnya, mau bikin kue, eh, bahan-bahannya malah dicuri.
Isu ini bukan sekadar angka-angka kerugian negara, tapi tentang masa depan pendidikan Indonesia. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar, malah diselewengkan. Miris, kan? Kita bahas lebih dalam yuk.
Passport Dicabut, Suspek Korupsi Chromebook Masih di Luar Negeri
Direktorat Jenderal Imigrasi resmi mencabut paspor Jurist Tan pada 4 Juni 2025. Pencabutan ini dilakukan karena Jurist Tan terjerat kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Menurut keterangan Yuldi Yusman, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, pencabutan dilakukan secara sistematis meskipun yang bersangkutan masih memegang paspor.
Pencabutan paspor Jurist Tan ini bersamaan dengan permintaan pencekalan dari Kejaksaan Agung. Jurist Tan sendiri ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Juli 2025.
Data Imigrasi mencatat Jurist Tan meninggalkan Indonesia pada 13 Mei 2025 menuju Singapura dengan maskapai Singapore Airlines. Hingga saat ini, belum ada catatan Jurist Tan kembali ke Indonesia. Hmm, kira-kira lagi ngapain ya di sana?
Kejaksaan Agung telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain Jurist Tan, ada Ibrahim Arief (mantan konsultan Kemendikbud), Sri Wahyuningsih (Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud periode 2020-2021), dan Mulyatsyah (Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbud periode 2020-2021). Ibrahim Arief sendiri sudah ditahan karena kondisi kesehatan jantung kronisnya.
Laptop Chromebook: Antara Investasi Google dan Dugaan Konspirasi
Dalam kasus ini, para tersangka diduga mengarahkan pengadaan laptop ke produk Google, yaitu laptop Chromebook. Konstruksi kasus yang dirilis oleh Kejaksaan Agung bahkan menyeret nama Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Jaksa menuding Nadiem merencanakan pengadaan laptop Chromebook. Pada Juni 2020, sebuah studi yang mendukung Chromebook atas Windows baru saja diterbitkan. Namun, keputusan untuk memilih Chromebook sudah dibuat dalam rapat Zoom pada 6 Mei 2020 yang dihadiri oleh para tersangka. Rapat tersebut diduga dipimpin oleh Nadiem. Wah, kok bisa gitu ya?
Meskipun nama Nadiem berulang kali disebut dalam konstruksi kasus, Kejaksaan Agung belum menetapkannya sebagai tersangka. Jaksa Agung menyatakan bahwa pemeriksaan bukti lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat keterlibatan Nadiem. Intinya, masih “digodok” lebih dalam.
Nadiem Makarim Terseret? Penjelasan Kejaksaan Agung
Kejaksaan Agung juga sedang menyelidiki kemungkinan adanya hubungan antara investasi Google di Gojek (perusahaan yang didirikan oleh Nadiem) dan pengadaan laptop Chromebook. Ini menarik, karena menghubungkan corporate venture capital dengan dugaan korupsi. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih dalam?
Fokus utama saat ini adalah mengembalikan Jurist Tan ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pencekalan dan pencabutan paspor adalah langkah strategis untuk memastikan hal itu terjadi. Semoga aja cepet balik ya, biar kasusnya clear.
Akankah Kebenaran Terungkap? Proses Hukum Berlanjut
Kasus korupsi ini bukan hanya tentang laptop, tetapi tentang integritas dan akuntabilitas. Kita sebagai generasi muda, harus kritis dan terus memantau perkembangan kasus ini. Jangan sampai korupsi merajalela dan merusak sistem pendidikan kita.
Penting untuk diingat bahwa proses hukum masih berjalan. Kita harus memberikan kesempatan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan secara tuntas dan profesional. Jangan sampai ada yang lolos!
Semoga kasus ini segera menemui titik terang dan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Yang terpenting, kita harus belajar dari kejadian ini dan mencegah hal serupa terjadi di masa depan.
Korupsi Pendidikan: Pelajaran untuk Masa Depan
Pencabutan paspor dan pencekalan Jurist Tan adalah sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam memberantas korupsi. Semoga ini menjadi momentum untuk membersihkan sistem pendidikan dari praktik-praktik kotor yang merugikan bangsa. Ingat, pendidikan adalah investasi masa depan. Jangan biarkan korupsi mencurinya!
