Kerja keras itu penting, tapi kerja yang layak? Itu baru level dewa. Bayangkan, sibuk kejar setoran tapi hak-hakmu kayak sinyal internet di pelosok desa: hilang timbul. Kabar baiknya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) lagi all-in buat memastikan para pekerja, khususnya di era digital dan para pelaut, mendapatkan apa yang seharusnya.
Ekonomi Digital Berkembang, Hak Pekerja Jangan Ketinggalan!
Era digital memang keren, semua serba cepat dan instan. Tapi jangan sampai keasyikan scroll TikTok, kita lupa ada jutaan pekerja digital yang nasibnya kadang di ujung tanduk. Mulai dari ojek online yang harus ngebut demi keluarga, kurir aplikasi yang kehujanan mengantar paket, sampai freelancer digital yang begadang demi deadline. Mereka semua butuh perlindungan.
Kemnaker paham betul soal ini. Di Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-113 di Jenewa, Swiss, mereka menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kerja layak bagi pekerja digital. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, bilang, pembahasan konvensi ini strategis banget. Bukan cuma buat pekerja, tapi juga buat pengusaha dan perekonomian negara. Setuju!
Konvensi ini akan jadi fondasi penting untuk memastikan kondisi kerja yang layak bagi jutaan pekerja di platform ekonomi digital. Dengan banyaknya negara dan perusahaan yang menuntut kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kerja layak, konvensi ini akan membuka peluang lebih besar untuk akses ke pasar kerja dan investasi. Jadi, ini bukan sekadar omongan manis, tapi aksi nyata.
Pertumbuhan ekonomi digital harus terus dipandu oleh prinsip keadilan sosial. Negara hadir sebagai fasilitator untuk menyeimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha. Pekerja digital akan memperoleh hak-hak dasar, perlindungan sosial, lingkungan kerja yang aman, dan bebas dari diskriminasi. Intinya, jangan sampai vibes kerja toxic merajalela.
Prinsip kerja layak tidak boleh hilang dalam transformasi ekonomi digital. Setiap bentuk pekerjaan, termasuk yang berbasis platform digital, harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Kita semua bertanggung jawab untuk menciptakan ekosistem kerja yang sehat dan berkelanjutan.
Nasib Pelaut Juga Jadi Perhatian Utama
Selain pekerja digital, nasib para pelaut juga jadi perhatian serius. Indonesia mendukung peningkatan perlindungan bagi pelaut melalui amandemen Kode Konvensi Ketenagakerjaan Maritim (MLC) tahun 2006. Bayangkan, jauh dari keluarga, berhadapan dengan ombak dan badai, hak-hak mereka juga harus terjamin.
Indonesia mendesak agar perspektif negara berkembang lebih dipertimbangkan dalam perumusan peraturan ketenagakerjaan maritim internasional. Sebagai negara kepulauan, kita paham betul pentingnya perlindungan bagi para pelaut. Jangan sampai mereka merasa jadi anak tiri di lautan.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker, Fahrurozi, mengatakan bahwa amandemen ini akan meningkatkan perlindungan bagi pelaut dari risiko kekerasan dan pelecehan, serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Mantap!
Sebagai negara pelabuhan dan negara yang menempatkan pelaut, Indonesia siap memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk secara efektif menerapkan amandemen di tingkat nasional. Ini bukan cuma janji, tapi komitmen nyata untuk melindungi para pahlawan devisa di lautan.
Kerja Layak: Investasi Jangka Panjang, Bukan Sekadar Tren
Kerja layak bukan sekadar buzzword atau tren sesaat. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ketika pekerja merasa dihargai dan dilindungi, mereka akan lebih produktif dan termotivasi. Ujung-ujungnya, ekonomi negara juga ikut terdongkrak.
Jadi ingat, prinsip kerja layak ini bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua. Pengusaha, pekerja, dan masyarakat sipil harus bersinergi untuk menciptakan ekosistem kerja yang kondusif. Mari kita jadikan Indonesia sebagai negara yang ramah bagi pekerja, baik di darat maupun di lautan.
Jangan Lupa, Hak Pekerja Itu Bukan Aksesori!
Jangan sampai kita terjebak dalam mentalitas hustle culture yang berlebihan, sampai lupa menghargai hak-hak pekerja. Kerja keras itu penting, tapi kerja yang smart dan sustainable itu jauh lebih baik. Ingat, hak pekerja itu bukan aksesori, tapi fondasi penting untuk membangun bangsa yang kuat dan sejahtera.
Sudah saatnya kita mengubah paradigma dan mulai memprioritaskan kerja layak. Dengan begitu, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat!
