Dunia digital itu ibarat taman bermain yang luas, tapi kadang rumputnya berduri. Pemerintah Indonesia baru saja mengeluarkan aturan penting yang berkaitan erat dengan dua hal krusial: anak-anak dan teknologi. Aturan ini, seperti superhero baru yang muncul di kota, hadir untuk memastikan anak-anak kita aman saat menjelajahi dunia maya. Ini bukan sekadar formalitas birokrasi, tapi langkah konkret untuk melindungi generasi penerus dari potensi bahaya online.
Apa Itu PP No. 17 Tahun 2025 dan Kenapa Kita Harus Peduli?
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak ("PP 17") resmi berlaku sejak 27 Maret 2025. Anggap saja ini adalah update software untuk keamanan anak-anak di dunia digital. Ada masa transisi dua tahun bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyesuaikan diri. Bayangkan ini seperti memberi waktu mereka untuk upgrade security system mereka. Nantinya, ada kemungkinan peraturan menteri akan terbit untuk memberikan detail lebih lanjut, mirip patch update yang memperbaiki bug.
Siapa Saja yang Wajib Patuh? PSE Itu Siapa, Sih?
Istilah PSE dalam PP 17 mencakup PSE publik dan PSE privat. Nah, untuk PSE privat, ini mencakup mereka yang mengembangkan dan/atau mengoperasikan produk, layanan, dan fitur online yang:
- Dirancang khusus untuk digunakan atau diakses oleh anak-anak.
- Mungkin digunakan atau diakses oleh anak-anak.
Jadi, kalau kamu punya aplikasi edukasi atau game online, atau bahkan media sosial yang sering dipakai anak-anak, kamu termasuk PSE yang wajib patuh. Intinya, jika ada anak-anak di platformmu, kamu bertanggung jawab atas keamanan mereka.
Level Risiko: Bukan Cuma Soal Game Kekerasan
Produk dan layanan online akan dinilai berdasarkan tingkat risikonya bagi anak-anak: rendah atau tinggi. Penilaian ini bukan hanya soal konten yang vulgar atau kekerasan, tapi juga hal-hal lain yang mungkin sering kita lewatkan. Aspek-aspeknya termasuk:
- Berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal.
- Terpapar konten pornografi, kekerasan, atau konten berbahaya lainnya.
- Eksploitasi anak-anak sebagai konsumen.
- Ancaman terhadap kesehatan psikologis anak.
- Potensi gangguan fisiologis pada anak.
Jika sebuah produk atau layanan memiliki tingkat risiko tinggi dalam salah satu aspek di atas, maka akan dianggap berisiko tinggi. Sebaliknya, jika rendah di semua aspek, maka dianggap berisiko rendah.
Self-Assessment: Tugas Mandiri, Tapi Bukan Berarti Bebas
Penilaian risiko dilakukan secara mandiri oleh PSE. Tapi, wait, bukan berarti kamu bebas menentukan sendiri ya. Hasil penilaian mandiri ini harus dilaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika ("Kominfo"). Kominfo akan memverifikasi hasil yang diserahkan, dan kemudian menetapkan profil risiko produk atau layanan online tersebut. Jadi, anggap saja ini seperti peer review untuk memastikan penilaianmu objektif dan sesuai standar.
Kewajiban PSE: Bukan Sekadar Pasang Pop-Up Usia
PP 17 mewajibkan PSE untuk memenuhi beberapa kewajiban penting, bukan cuma sekadar memasang pop-up konfirmasi usia. Di antaranya:
- Memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali pengguna anak.
- Melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi. Ini seperti audit keamanan untuk data anak-anak.
- Mengatur setting produk dan layanan dengan tingkat privasi tinggi secara default. Ibaratnya, mengunci pintu agar tidak sembarang orang bisa masuk.
- Memberikan informasi yang lengkap, benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Jadi, jangan sembunyikan informasi penting di balik terms and conditions yang panjangnya kayak novel.
- Memberikan edukasi dan pemberdayaan tentang ekosistem digital. Ini penting agar anak-anak (dan orang tua) paham cara menggunakan teknologi dengan aman dan bijak.
- Menyediakan notifikasi berupa tanda atau sinyal dalam memantau aktivitas atau melacak lokasi anak. Transparency is key!
- Menyediakan pilihan fungsi yang sesuai dengan kapasitas dan usia anak. Jangan beri anak balita game strategi yang rumitnya minta ampun.
- Menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi anak pada mainan atau perangkat yang terhubung ke internet.
- Memastikan pihak yang ditunjuk atau bekerja sama dengan PSE memenuhi persyaratan perlindungan anak.
- Menunjuk petugas atau pejabat yang menjalankan fungsi perlindungan data pribadi.
Larangan: Batasan yang Harus Dijaga
Selain kewajiban, ada juga larangan yang harus dipatuhi PSE, di antaranya:
- Menggunakan cara, teknik, atau praktik yang tersembunyi atau tidak transparan dalam pengembangan atau penggunaan produk dan layanan.
- Mengumpulkan informasi geolocation anak yang akurat.
- Melakukan profiling terhadap anak.
Aksi yang Perlu Dipertimbangkan: Jangan Tunda, Mulai Sekarang!
Meskipun ada masa transisi dua tahun, PSE sebaiknya mulai membiasakan diri dengan ketentuan PP 17 dan menyusun rencana untuk mematuhinya. Jangan tunda sampai deadline tiba, karena compliance bukan shortcut. Ingat, lakukan penilaian risiko, tentukan kategori usia yang sesuai, dan pastikan semua system berjalan dengan baik.
Kominfo: Pengawas dan Penindak Utama
Kominfo akan menjadi instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PP 17, dengan kemungkinan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan penegak hukum lainnya. Kominfo berwenang untuk:
- Memantau dan/atau menelusuri kewajiban perlindungan anak dalam sistem elektronik yang dioperasikan oleh PSE.
- Menerima laporan atau pengaduan atas dugaan pelanggaran oleh PSE terkait kewajiban perlindungan anak.
- Melakukan pemeriksaan untuk menindaklanjuti pemantauan dan/atau penelusuran.
- Mengambil tindakan pengendalian (seperti menjatuhkan sanksi administratif, memberikan perintah kepada PSE, atau mempublikasikan pelanggaran oleh PSE) berdasarkan hasil pemeriksaan.
Peran Masyarakat: Kita Semua Punya Tanggung Jawab
PP 17 memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan anak di sistem elektronik, dengan memberikan edukasi kepada anak-anak, orang tua, atau wali mengenai manfaat dan dampak negatif penggunaan produk dan layanan. Masyarakat juga dapat melaporkan atau membuat pengaduan jika mencurigai PSE tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi anak-anak. Jadi, jangan ragu untuk bertindak jika melihat sesuatu yang mencurigakan.
Kesimpulan: Keamanan Anak di Dunia Digital, Tanggung Jawab Bersama
PP No. 17 Tahun 2025 adalah game changer dalam perlindungan anak di dunia digital Indonesia. Ini bukan hanya tentang peraturan, tapi tentang menciptakan lingkungan online yang aman dan mendukung bagi generasi muda. Mari kita dukung implementasi aturan ini agar anak-anak kita bisa menjelajahi dunia maya dengan aman dan penuh potensi. Ingat, keamanan anak di dunia digital adalah tanggung jawab kita bersama.
