Indonesia Berlari Kencang Menuju OECD: Sebuah Maraton Kebijakan
Bayangkan ini: Indonesia, dengan segala keragaman dan potensinya, sedang mempersiapkan diri untuk bergabung dengan klub eksklusif bernama OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Ini bukan sekadar formalitas, tapi sebuah langkah besar yang bisa mengubah lanskap ekonomi dan kebijakan kita. Kira-kira, apa saja yang perlu dipersiapkan?
OECD itu apa sih? Sederhananya, ini adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara maju yang berkomitmen pada demokrasi dan ekonomi pasar. Bergabung dengan OECD berarti Indonesia harus menyesuaikan standar kebijakan dan regulasinya dengan standar global. Ini seperti mengikuti ujian masuk yang sangat ketat, tapi hadiahnya sepadan.
Mengapa Indonesia begitu bersemangat? Salah satu alasannya adalah untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. OECD menawarkan akses ke best practices dan jaringan global yang luas, yang bisa membantu meningkatkan daya saing dan menarik investasi berkualitas. Bayangkan, investor asing akan lebih percaya jika Indonesia memiliki regulasi yang transparan dan konsisten.
Prosesnya sendiri tidak main-main. Indonesia harus menunjukkan bahwa kebijakannya sudah sejalan dengan lebih dari 250 instrumen hukum OECD di berbagai bidang, mulai dari perpajakan hingga lingkungan hidup. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bahkan menyebutkan bahwa Indonesia sudah mencapai 80% kompatibilitas berdasarkan penilaian internal OECD. Lumayan, kan?
Manfaat Ekonomis di Depan Mata
Langkah ini bukan sekadar simbolis, melainkan sebuah strategi untuk meningkatkan tata kelola dan menarik investasi berkualitas. Investasi asing langsung (FDI) akan lebih tertarik jika Indonesia dianggap memiliki iklim investasi yang stabil dan prediktif. Ini seperti membangun rumah; investor ingin fondasi yang kuat dan jaminan bahwa rumah itu tidak akan roboh tiba-tiba.
Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang berpotensi bergabung dengan OECD. Bergabung dengan OECD membuka pintu ke jaringan global yang luas. OECD menguasai lebih dari 75% perdagangan dan investasi global, memberikan Indonesia pengaruh yang signifikan dalam negosiasi perdagangan dan forum penetapan standar.
Tetapi, ingat, ini bukan jalan tol. Banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti regulasi yang tumpang tindih, birokrasi yang berbelit, dan masalah ketenagakerjaan. Namun, pemerintah tampaknya serius untuk melakukan reformasi struktural.
Reformasi Hukum dan Regulasi: Pekerjaan Rumah yang Serius
Salah satu langkah penting adalah penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No. 79/2023 yang memformalkan kerangka aksesi OECD. Perpres ini membentuk sekretariat nasional di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan menginstruksikan semua kementerian untuk berpartisipasi dalam tinjauan tematik. Bayangkan, 48 kementerian dan lembaga bekerja sama untuk mewujudkan impian ini!
Namun, jangan lupa, "Setan" selalu bersembunyi dalam detail. Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), misalnya, yang bertujuan untuk meliberalisasi pasar tenaga kerja dan menyederhanakan izin usaha, masih menuai kontroversi dan pengawasan yudisial. Jadi, reformasi harus dilakukan dengan hati-hati dan transparan.
Selain itu, rasio pajak terhadap PDB Indonesia masih termasuk yang terendah di Asia. OECD berharap Indonesia akan mengadopsi reformasi komprehensif, termasuk aturan pajak internasional di bawah Kerangka Inklusif tentang BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Ini seperti mengisi bensin; negara membutuhkan dana yang cukup untuk menjalankan roda pembangunan.
Tantangan Lingkungan, Sosial, dan Politik: Lebih dari Sekadar Angka
Keanggotaan OECD juga menuntut kemajuan dalam tata kelola lingkungan dan sosial. Ketergantungan Indonesia pada ekspor batu bara, minyak kelapa sawit, dan industri ekstraktif menghadirkan tantangan keberlanjutan. OECD akan mengawasi kebijakan emisi, tingkat deforestasi, dan upaya transisi energi Indonesia. Ini seperti menjaga kebersihan rumah; kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.
Secara sosial, memastikan pembangunan inklusif dan mengurangi kesenjangan adalah kunci untuk memenuhi standar OECD. Akses yang tidak merata ke pendidikan, kesehatan, dan layanan hukum – terutama di daerah terpencil – harus diatasi dalam agenda reformasi. Ini seperti memastikan semua orang mendapatkan kursi di meja makan; tidak ada yang boleh tertinggal.
Dari sisi politik, pemerintahan presiden 2024-2029 mendatang perlu berkomitmen pada proses aksesi. Meskipun proses ini dirancang untuk bertahan dari transisi politik, implementasi yang efektif bergantung pada komitmen eksekutif yang berkelanjutan. Bayangkan, ini seperti estafet; setiap pelari harus memberikan yang terbaik untuk mencapai garis akhir.
Aspirasi Menjadi Implementasi: Marathon yang Sesungguhnya
Ambisi OECD Indonesia adalah kesempatan untuk mempercepat reformasi struktural, meningkatkan kredibilitas internasional, dan memperkuat posisinya sebagai suara terkemuka di antara negara-negara berkembang. Namun, jalan di depan penuh dengan kompleksitas.
Dari reformasi sektoral hingga transparansi tata kelola dan regulasi lingkungan, negara harus memberikan lebih dari sekadar dokumen. Memorandum Awal, meskipun merupakan tonggak utama, hanyalah permulaan. Selama empat tahun ke depan, Indonesia akan menjalani tinjauan tematik yang intens, diikuti dengan negosiasi Perjanjian Aksesi.
Seperti yang dikatakan Airlangga Hartarto, “Aksesi Indonesia akan menjadi marathon, bukan sprint.” Hasilnya akan menguji tidak hanya kapasitas reformasi Indonesia, tetapi juga kecerdasan diplomasinya dan ketahanan kebijakannya dalam lanskap global yang semakin terfragmentasi.
Pada akhirnya, bergabung dengan OECD adalah tentang meningkatkan standar hidup, menciptakan peluang yang lebih baik, dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Jadi, mari kita dukung Indonesia dalam marathon kebijakan ini!
