Bayangkan Jakarta tanpa mereka. Gunung sampah menggunung, selokan mampet, dan biaya daur ulang melonjak tinggi. Kita bicara tentang pahlawan tanpa tanda jasa, para pemulung informal Indonesia. Mereka mungkin tak kasat mata di mata kebijakan, tapi jelas indispensable di lapangan.
Pahlawan Kebersihan yang Terlupakan: Mengungkap Nasib Pemulung Informal Indonesia
Masalah sampah di Indonesia bukan cerita baru. Data menunjukkan, dari 33,7 juta ton sampah yang dihasilkan tahun 2024, 40,16% belum terkelola dengan baik. Pemerintah pun menunda target 100% pengelolaan sampah hingga 2029. Ironisnya, sekitar 48% rumah tangga masih membakar sampah, padahal tindakan ini dilarang dan menyumbang polusi udara.
Di tengah carut-marut ini, peran pemulung informal sangat krusial. Mereka berjasa mengumpulkan sekitar 1 juta ton sampah plastik yang akhirnya didaur ulang. Di Jakarta saja, mereka diperkirakan mengurangi volume sampah hingga 30%, membantu memangkas biaya daur ulang dan memperpanjang umur TPA.
Lebih dari itu, mengingat sampah menyumbang sekitar 10% emisi gas rumah kaca Indonesia pada tahun 2021, aktivitas pemulung dalam mengalihkan material daur ulang turut berkontribusi dalam memerangi perubahan iklim. Jadi, bisa dibilang mereka ini agen perubahan lingkungan undercover.
Namun, ironisnya, kesejahteraan para pemulung ini jauh dari kata ideal. Pekerjaan mereka sangat rentan. Di Bekasi dan Depok, upah mereka hanya sekitar sepertiga dari upah minimum pemerintah daerah. Bahkan di TPA Bantar Gebang, Bekasi, pendapatan per orang lebih rendah dari upah minimum dan pekerjaan lain di sektor formal maupun informal.
Kondisi kerja mereka juga memprihatinkan. Mereka seringkali bersentuhan langsung dengan limbah medis dan sampah tajam lainnya. Air lindi yang mencemari air tanah menjadi salah satu masalah lingkungan paling berbahaya. Banyak pula yang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan gratis, terpaksa mengabaikan masalah kesehatan atau mencari layanan berbayar.
Ironi tak berhenti di situ. Pekerjaan memulung masih sangat terstigmatisasi karena diasosiasikan dengan sampah. Pemulung di Surabaya mengatasi rendahnya status sosial mereka dengan mengganti pakaian sebelum pulang dan menekankan bahwa memulung adalah pekerjaan halal, berbeda dengan mencuri atau pekerjaan amoral lainnya. Kondisi ini meningkatkan risiko masalah kesehatan mental, termasuk depresi.
Jurang Regulasi: Mengapa Pemulung Terpinggirkan?
Dari Undang-Undang Pengelolaan Sampah (UU No. 18/2008) hingga Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (No. 83/2018) dan Peraturan Menteri tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (No. 75/2019), tidak satu pun yang secara eksplisit mengakui keberadaan pemulung informal. Mereka terabaikan dalam sistem.
Kondisi buruk ini juga berakar pada siklus kemiskinan antar generasi. Mereka terjebak dalam utang dan kemiskinan karena kurangnya akses ke pekerjaan, pendidikan, sanitasi, air bersih, layanan kesehatan, skema kesejahteraan, dan perumahan yang layak. Pendapatan rendah dan kurangnya perlindungan pemerintah mencegah mereka keluar dari siklus tersebut.
Kurangnya dukungan institusional, seperti koperasi dan serikat pekerja, juga menghambat peningkatan kesejahteraan mereka. Meskipun ada organisasi seperti Koperasi Pemulung Berdaya dan Asosiasi Pemulung Indonesia, mereka belum mewakili mayoritas pemulung informal, terutama di luar Jakarta dan sekitarnya.
Mengubah yang Tak Terlihat Menjadi Tak Tergantikan
Indonesia bisa belajar dari negara lain. Kebijakan pengelolaan sampah nasional Brasil menempatkan pemulung informal (catadores) sebagai aktor penting dalam sistem pengelolaan sampah. Hukum mewajibkan mereka untuk berbagi tanggung jawab dalam mengurangi volume sampah padat.
Ambil contoh Belo Horizonte, kota besar di Brasil yang mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu, termasuk catadores, ke dalam hubungan formal dengan ekosistem daur ulang yang lebih luas. Mungkin ini salah satu alasan mengapa pemulung di Belo Horizonte memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan di Surabaya.
Integrasi pemulung informal ke dalam sistem dapat meningkatkan angka daur ulang, mengurangi pekerja anak, dan memberikan manfaat seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pengakuan sosial. Kota Accra, Ghana, menjalin kemitraan formal dengan pemulung informal dengan memberi mereka akses ke keuangan, peralatan, asuransi kesehatan, dan lisensi sepeda motor.
Sama pentingnya adalah menciptakan dan mendukung koperasi untuk memberikan economic agency kepada pemulung informal. Belajar dari Solid Waste Collection and Handling (SWaCH) Cooperative di India, dukungan institusional tidak hanya menyediakan sarung tangan, masker, alas kaki, jaket, gerobak, dan peralatan kerja. Lebih dari itu, koperasi bertindak sebagai perantara dan meningkatkan daya tawar pemulung informal. Di Pune, setiap pemulung terdaftar memiliki hak atas asuransi kesehatan berkat advokasi koperasi.
EPR Inklusif: Jangan Lupakan Pemulung!
Prinsip inklusif yang sama juga harus diterapkan pada sistem Extended Producer Responsibility (EPR) Indonesia. Meski ada regulasi formal melalui Peraturan Menteri (No. 75/2019), pemulung informal kembali terabaikan. Menurut Consumer Goods Forum’s Coalition of Action on Plastic Waste, mengecualikan pemulung dari sistem EPR tidak praktis maupun adil.
Dana EPR seharusnya menyasar koperasi pemulung atau inisiatif inklusif lainnya. Producer Responsibility Organization dapat memberikan dukungan teknis untuk meningkatkan hak dan kondisi kerja pemulung informal. Yang terpenting, pemulung itu sendiri harus dilibatkan dalam diskusi perumusan kebijakan EPR.
Intinya jelas: mempromosikan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik bukan hanya tentang teknologi dan infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan dan inklusi. Mengingat manfaat lingkungan dan ekonomi yang mereka berikan kepada masyarakat, pemulung informal tidak boleh terus menjadi "pahlawan yang tak terlihat". Mereka telah menjaga kebersihan kota kita; mereka juga berhak atas standar hidup yang lebih baik dan pengakuan.
