Siapa bilang politik itu membosankan? Bayangkan, program makan siang gratis yang digadang-gadang bisa jadi game changer malah bikin pusing kepala pelaku UMKM. Ironis, bukan? Kita telaah lebih lanjut, yuk!
Makan Siang Gratis: Mimpi Indah Atau Mimpi Buruk UMKM?
Program makan siang gratis yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto memang terdengar mulia. Tujuannya baik, yaitu memberikan nutrisi yang cukup bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Harapannya, generasi penerus bangsa jadi lebih sehat dan cerdas. Tapi, realitanya sedikit berbeda dari ekspektasi.
Program ini bertujuan menyediakan satu kali makan setiap hari untuk sekitar 83 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sebuah skala yang sangat besar, tentu saja. Namun, di balik ambisi besar ini, ada kekhawatiran tentang bagaimana program ini akan diimplementasikan dan siapa yang akan mendapat manfaat sebenarnya. Apakah program ini akan benar-benar membantu UMKM lokal, atau justru menguntungkan pemain besar yang memiliki modal kuat?
Salah satu pelaku UMKM, Ibu Dewi, merasakan langsung dampaknya. Usaha katering kecilnya yang sudah berjalan puluhan tahun merasa gigit jari melihat program ini justru menguntungkan perusahaan besar. Padahal, janji awalnya adalah program ini juga akan memberdayakan UMKM. Sebuah harapan yang pupus di tengah jalan.
Dewi mencoba mendaftar sebagai mitra penyedia makanan melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Sayangnya, persyaratan yang diajukan sangat memberatkan. Ibaratnya, mau ikut lomba lari, tapi sepatunya harus beli baru yang harganya selangit.
Syarat yang Bikin Kepala Berputar: Investasi atau Bunuh Diri?
Syarat-syarat yang ditetapkan oleh BGN sungguh fantastis. Dapur harus kinclong dengan meja stainless steel, rak kayu diganti kabinet industrial, dan lantai dilapisi epoksi glossy tanpa sambungan. Kedengarannya seperti mau bikin laboratorium, bukan dapur rumahan.
Yang lebih wah lagi, dapur harus mampu memproduksi minimal 3.500 porsi makanan per hari. Buat katering yang biasa menangani acara pernikahan skala kecil, ini sama saja dengan disuruh bikin pabrik makanan instan.
Dewi memperkirakan, dia butuh investasi sekitar 300 hingga 500 juta rupiah untuk memenuhi semua persyaratan itu. Jumlah yang sangat besar, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang kadang-kadang bikin senyum kecut. “Saya tidak punya uang sebanyak itu,” keluhnya. Mungkin, kita semua sepakat dengan keluhan Ibu Dewi ini.
Ironi Program Makan Siang Gratis: Yang Kaya Makin Kaya, Yang Kecil Gigit Jari?
Kisah Dewi hanyalah satu dari sekian banyak pelaku UMKM yang merasa kecewa dengan implementasi program makan siang gratis ini. Muncul pertanyaan, apakah program ini benar-benar dirancang untuk memberdayakan UMKM, atau justru menjadi lahan baru bagi perusahaan besar untuk meraup keuntungan?
Jika persyaratan yang ditetapkan terlalu tinggi dan memberatkan UMKM kecil, maka program ini berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Yang kaya semakin kaya, yang kecil semakin sulit berkembang. Ini bukan win-win solution, tapi lebih ke win-lose situation.
Penting untuk diingat bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Jika UMKM tidak diberdayakan, maka fondasi ekonomi kita akan rapuh. Program makan siang gratis seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat UMKM lokal, bukan malah mematikannya. Pemberdayaan UMKM adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Solusi Cerdas: Bagaimana Program Makan Siang Bisa Lebih Inklusif?
Lalu, bagaimana caranya agar program makan siang gratis ini bisa lebih inklusif dan memberdayakan UMKM? Ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan:
-
Relaksasi Persyaratan: BGN perlu merevisi persyaratan agar lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan UMKM kecil. Tidak perlu semua harus stainless steel dan epoksi, yang penting higienis dan memenuhi standar kesehatan.
-
Skala Produksi yang Fleksibel: Alih-alih mengharuskan produksi ribuan porsi per hari, BGN bisa membagi wilayah kerja dan memberikan kesempatan kepada UMKM lokal untuk memasok makanan di wilayah masing-masing. Ini akan menciptakan persaingan sehat dan mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya.
-
Pendampingan dan Pelatihan: Pemerintah bisa memberikan pendampingan dan pelatihan kepada UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas makanan. Ini akan membantu UMKM memenuhi standar yang ditetapkan dan bersaing secara sehat di pasar.
-
Transparansi dan Akuntabilitas: Proses tender dan pemilihan mitra penyedia makanan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jangan sampai ada praktik korupsi atau nepotisme yang merugikan UMKM kecil.
Dengan solusi-solusi ini, diharapkan program makan siang gratis bisa benar-benar menjadi berkah bagi semua pihak, termasuk UMKM lokal. Jangan sampai program yang awalnya bertujuan baik justru menjadi bumerang bagi perekonomian kita.
Mungkin, pemerintah perlu lebih banyak brainstorming dengan pelaku UMKM langsung. Siapa tahu, ide-ide brilian justru datang dari mereka yang sehari-harinya bergelut dengan urusan dapur dan biaya operasional.
Intinya, program makan siang gratis punya potensi besar untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Tapi, implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan kepentingan semua pihak, terutama UMKM lokal. Jangan sampai kita hanya fokus pada tujuan akhir, tapi melupakan prosesnya. Ingat, jalan menuju Roma tidak selalu harus mulus, tapi setidaknya jangan sampai ada yang tergilas di tengah jalan.
Mari kita kawal program ini bersama-sama agar benar-benar menjadi program yang bermanfaat dan berkelanjutan. Jangan sampai jadi sekadar janji manis yang akhirnya pahit di lidah.
