Siapa bilang geopolitik itu membosankan? Bayangkan saja, perebutan wilayah laut yang kaya minyak, mirip rebutan terakhir pizza saat kumpul keluarga. Bedanya, ini bukan pizza, tapi masa depan energi, dan taruhannya jauh lebih tinggi.
Sejarah Singkat Sengkarut Perbatasan Maritim
Persoalan perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di wilayah Laut Sulawesi, bukanlah cerita baru. Ibarat sinetron, episodenya sudah ratusan, plotnya berbelit-belit, dan kadang bikin kepala pusing. Titik fokusnya adalah blok ND6 dan ND7, yang oleh Indonesia dikenal dengan nama Ambalat. Kedua blok ini kaya akan potensi minyak dan gas, yang tentu saja membuat keduanya negara tertarik. Masalahnya, klaim wilayahnya tumpang tindih.
Perjanjian Laut Sulawesi yang ditandatangani pada 8 Juni 2023, sejatinya hanya mencakup sebagian wilayah perairan teritorial di lepas pantai timur Sabah. Sayangnya, tidak termasuk blok ND6 dan ND7 yang menjadi sumber perdebatan.
Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Mohamad Alamin, menegaskan bahwa wilayah tersebut masih berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaysia sejauh 200 mil laut. Pernyataan ini penting untuk meredakan isu yang berkembang bahwa Malaysia telah menyerahkan hak kedaulatan Sabah kepada Indonesia.
Pemerintah Malaysia juga telah secara konsisten menjelaskan posisinya melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk di Parlemen, Majelis Negara Bagian, dan briefing media. Upaya ini dilakukan untuk menjaga transparansi dan menghindari kesalahpahaman.
Meskipun menyadari potensi ekonomi yang signifikan dari blok ND6 dan ND7, eksplorasi di wilayah tersebut masih ditangguhkan karena sengketa perbatasan maritim yang belum terselesaikan. Situasi ini menciptakan dilema: potensi keuntungan besar vs. stabilitas hubungan bilateral.
Gagasan Pengembangan Bersama Ambalat: Win-Win Solution atau Jalan Buntu?
Mengingat potensi ekonomi yang menggiurkan, muncul gagasan untuk pengembangan bersama (joint development) blok ND6 dan ND7 oleh Malaysia dan Indonesia. Usulan ini sebenarnya bukan barang baru. Pada tahun 2022, Perdana Menteri Malaysia saat itu telah mengarahkan Petronas untuk mengkaji kelayakan pengembangan bersama di wilayah tersebut. Bayangkan, dua negara bersatu menggarap sumber daya alam, bukankah terdengar idealis?
Namun, realitanya tidak sesederhana itu. Pengembangan bersama adalah opsi yang menarik. Akan tetapi, negosiasi yang intensif dan kehati-hatian yang ekstra sangat dibutuhkan.
Anwar Ibrahim Turun Tangan: Kepentingan Sabah Harus Diutamakan
Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahkan telah mengangkat isu ini saat kunjungan resminya ke Jakarta pada 27 Juni 2025. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa setiap langkah menuju pengaturan pengembangan bersama masih dalam tahap pertimbangan.
“Belum final,” tegas Anwar Ibrahim. Ia menekankan bahwa kepentingan Sabah harus dipertimbangkan secara adil dan dilindungi. Pernyataan ini memberikan angin segar bagi pihak-pihak yang khawatir akan potensi kerugian bagi Sabah jika skema pengembangan bersama disetujui.
Negosiasi Masih Berlangsung: Kesabaran adalah Kunci
Keputusan akhir mengenai pengembangan bersama akan memerlukan konsultasi ekstensif dengan pemerintah negara bagian Sabah, sesuai dengan mekanisme yang ada seperti Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 (MTPMA63). Lembaga ini, yang diketuai oleh Perdana Menteri dan dihadiri oleh Ketua Menteri Sabah dan Premier Sarawak, menjadi wadah penting untuk memastikan bahwa kepentingan Sabah terlindungi. Jadi, bisa dibilang, ini bukan keputusan yang bisa diambil semalam. Butuh proses yang panjang dan teliti.
Perlu diingat, pengembangan bersama di Laut Sulawesi masih dalam tahap pembahasan dan belum disepakati. Malaysia tetap berkomitmen untuk bernegosiasi melalui kerangka kerja yang ada dan memastikan bahwa kedaulatan nasional, termasuk kepentingan teritorial Sabah, akan dilindungi sepenuhnya.
Menjaga Kedaulatan dan Stabilitas Kawasan: Prioritas Utama
Bagi Malaysia, kedaulatan dan stabilitas kawasan adalah prioritas utama. Negara ini berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa perbatasan maritim melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif.
Ambalat: Lebih dari Sekadar Minyak dan Gas
Sengketa Ambalat bukan hanya tentang minyak dan gas. Ini juga tentang harga diri bangsa, kedaulatan wilayah, dan stabilitas hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Solusi yang adil dan berkelanjutan akan menjadi contoh positif bagi penyelesaian sengketa perbatasan di kawasan lain. Seperti kata pepatah, “Lebih baik berunding daripada bertikai.”
