Pernah nggak sih kalian merasa kayak lagi main game yang levelnya nggak kelar-kelar? Nah, kayaknya itu yang lagi dirasain sama jemaat Gereja Toraja di Samarinda Seberang. Usaha mereka buat mendirikan rumah ibadah kok ya kayaknya banyak banget obstacle-nya.
Kebebasan Beragama di Indonesia: Antara Teori dan Praktik
Indonesia, negara yang katanya menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, seringkali dihadapkan pada tantangan dalam mewujudkan kebebasan beragama. Konstitusi sih jelas menjamin, tapi implementasinya di lapangan kadang bikin garuk-garuk kepala. Kasus penolakan pendirian rumah ibadah bukan barang baru, dan ini menunjukkan bahwa masih ada PR besar yang harus diselesaikan.
Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang fundamental. Hak ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok agama minoritas. Ini bukan cuma masalah hukum, tapi juga masalah sosial dan budaya yang kompleks.
Salah satu contohnya adalah kasus penolakan pendirian Gereja Toraja di Sungai Keledang, Samarinda Seberang, Kalimantan Timur. Penolakan ini bukan yang pertama kali, dan menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat setempat menyikapi keberagaman. Ironisnya, jemaat Gereja Toraja mengklaim sudah memenuhi semua persyaratan administratif yang diperlukan.
Hendra Kusuma, Ketua Aliansi Nasional untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) Kalimantan Timur, mengungkapkan kekecewaannya atas kejadian ini. Menurutnya, ini adalah bentuk intimidasi simbolis yang berulang. Padahal, dari segi hukum dan administrasi, semua ketentuan sudah dipenuhi. Data pendukung pun lengkap, termasuk rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Syarat Mendirikan Rumah Ibadah: Rumitnya Birokrasi dan Sentimen Lokal
Proses pendirian rumah ibadah di Indonesia diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Aturan ini mensyaratkan adanya dukungan dari minimal 90 jemaat dan 60 warga setempat. Persyaratan ini seringkali menjadi batu sandungan, terutama di daerah yang mayoritas penduduknya homogen.
Dalam kasus Gereja Toraja, dukungan awal yang terkumpul sebenarnya sudah memenuhi kuota. Namun, beberapa warga kemudian menarik dukungannya, meskipun Hendra Kusuma menegaskan bahwa jumlah dukungan yang tersisa masih memenuhi persyaratan minimum. Penarikan dukungan ini menunjukkan adanya tekanan atau faktor lain yang memengaruhi keputusan warga.
Polemik ini bukan hanya tentang angka-angka, tapi juga tentang rasa keadilan dan kesetaraan. Jemaat Gereja Toraja berhak untuk beribadah dengan tenang dan nyaman. Penolakan yang terus-menerus ini jelas melanggar hak mereka. Pertanyaannya, kenapa hal ini terus terjadi? Apakah ada masalah komunikasi, prasangka, atau kepentingan tersembunyi di balik penolakan ini?
Dialog: Kunci Mencari Solusi Damai dan Berkeadilan
Hendra Kusuma mengusulkan dialog terbuka antara jemaat gereja, warga, dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi yang adil. Dialog ini penting untuk menjembatani perbedaan pendapat dan membangun pemahaman yang lebih baik antar kelompok masyarakat.
Usulan dialog ini sangat relevan. Seringkali, penolakan muncul karena kurangnya informasi dan komunikasi yang efektif. Dialog bisa membuka ruang untuk saling mendengarkan, berbagi kekhawatiran, dan mencari titik temu. Selain itu, dialog juga bisa melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pandangan yang bijaksana.
Sayangnya, dialog seringkali diabaikan atau dianggap sebagai formalitas belaka. Padahal, dialog yang jujur dan terbuka bisa menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi konflik dan membangun kerukunan. Pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi dialog ini dan memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.
Peran Pemerintah dan Masyarakat: Menjaga Harmoni dan Toleransi
Pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin kebebasan beragama dan menjaga harmoni antar umat beragama. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap pelaku intoleransi dan diskriminasi. Selain itu, pemerintah juga harus proaktif dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan.
Masyarakat juga memiliki peran yang sama pentingnya. Toleransi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab setiap warga negara. Kita harus belajar untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai. Intoleransi hanya akan memecah belah bangsa dan menghambat pembangunan. Ingat, Indonesia itu kaya karena keberagamannya, bukan karena keseragamannya.
Penolakan pendirian rumah ibadah seperti kasus Gereja Toraja ini adalah wake-up call bagi kita semua. Ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam mewujudkan kebebasan beragama di Indonesia. Kita harus terus berupaya untuk membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan menghargai perbedaan.
Merajut Kembali Kebhinekaan: Sebuah Tantangan yang Tak Boleh Diabaikan
Kasus ini bukan sekadar masalah hukum atau administrasi, melainkan cerminan dari tantangan yang lebih besar dalam merajut kembali kebhinekaan Indonesia. Kita perlu introspeksi diri, membuka diri terhadap perbedaan, dan berani melawan segala bentuk intoleransi. Jangan sampai semangat Bhinneka Tunggal Ika hanya menjadi slogan kosong yang terpampang di dinding-dinding sekolah. Ingat guys, kita ini satu Indonesia, beda-beda tapi tetap satu jua. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
