Indonesia: Investasi Aman atau Arena Preman?
Pernah merasa lagi asik-asikan scroll TikTok terus tiba-tiba ketemu video yang bikin dahi berkerut? Nah, belakangan ini, muncul berita tentang ulah beberapa oknum organisasi masyarakat (ormas) yang bikin resah kalangan pengusaha. Bayangin aja, lagi fokus scale up bisnis, eh malah diganggu. Deal breaker banget, kan?
Indonesia, dengan segala potensi ekonominya, seharusnya menjadi surga bagi para investor. Sumber daya alam melimpah, SDM makin berkualitas (no offense buat yang masih suka rebahan), dan pasar domestik yang besar. Tapi, mimpi indah ini bisa terganggu oleh satu masalah klasik: pemerasan atau protection racket. Praktik ini bukan barang baru, tapi efeknya tetap bikin geleng-geleng kepala.
Kenapa Ormas Jadi ‘Pihak Ketiga’ yang Bikin Pusing?
Secara definisi, ormas seharusnya menjadi wadah aspirasi masyarakat, membantu pemerintah dalam pembangunan, dan melakukan kegiatan sosial yang positif. Namun, sayangnya, ada segelintir oknum yang memanfaatkan popularitas dan kekuatan massa untuk kepentingan pribadi. Modusnya? Macam-macam. Mulai dari nego "uang keamanan" sampai mark up proyek, semua dilakukan atas nama ormas.
Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan ada ratusan ribu ormas terdaftar di seluruh Indonesia. Angka yang fantastis, sekaligus menunjukkan potensi besar untuk kolaborasi positif. Namun, jumlah yang besar juga membuka celah bagi ormas "nakal" yang beroperasi di luar koridor hukum. Ibarat kata, satu apel busuk bisa merusak satu keranjang apel yang lain.
Dampak Nyata: BYD dan Bonus Lebaran Dadakan
Kasus terbaru yang cukup mencuri perhatian adalah dugaan gangguan terhadap pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat. Seorang anggota DPR bahkan sampai angkat bicara, menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi investor asing. Bisa dibayangkan betapa bad impression-nya Indonesia di mata investor jika kasus seperti ini terus terjadi.
Selain kasus besar seperti BYD, pengusaha kecil dan menengah (UKM) juga tak luput dari gangguan. Jelang Lebaran misalnya, banyak ormas yang mendatangi pabrik-pabrik dengan dalih meminta "THR" atau "bonus". Nominalnya mungkin tidak seberapa, tapi jika setiap Lebaran harus setor "upeti", lama-lama bisa bikin anggaran perusahaan jebol juga. Padahal, THR karyawan aja udah bikin mikir keras.
Solusi: Pemerintah dan Masyarakat Harus Bersatu
Pemerintah, tentu saja, tidak tinggal diam. Menteri Investasi bahkan menyatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberantas praktik pemerasan ini. Tapi, memberantas premanisme butuh lebih dari sekadar koordinasi. Butuh tindakan tegas, penegakan hukum yang adil, dan yang paling penting, dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
Menjaga Iklim Investasi: Lebih dari Sekadar Angka Pertumbuhan
Iklim investasi yang kondusif bukan hanya tentang angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Lebih dari itu, iklim investasi yang sehat adalah tentang kepastian hukum, keamanan, dan rasa nyaman berinvestasi. Jika pengusaha terus dihantui oleh rasa takut dan ketidakpastian, sulit rasanya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius. Think about it.
Ormas Nakal: Bisnis Haram yang Merugikan Negara
Praktik pemerasan oleh ormas nakal pada dasarnya adalah bisnis haram yang merugikan negara. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk ekspansi bisnis, membayar pajak, atau menyerap tenaga kerja, malah masuk ke kantong pribadi oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Ini adalah bentuk korupsi yang merusak fondasi ekonomi bangsa.
Peningkatan Pengangguran: Memicu Munculnya Ormas Abal-Abal?
Beberapa pihak berpendapat, maraknya praktik pemerasan ini berkaitan erat dengan tingginya angka pengangguran. Semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan, semakin besar pula godaan untuk bergabung dengan ormas demi mendapatkan penghasilan instan. Ini adalah lingkaran setan yang harus segera diputus. Pemerintah perlu lebih serius dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan SDM.
Anggaran Dipangkas, Pengawasan Ormas Jadi Longgar?
Ada juga pandangan bahwa pemangkasan anggaran pemerintah untuk kegiatan sosial, termasuk program pelatihan vokasi bagi ormas, turut memicu masalah ini. Dulu, ormas disibukkan dengan kegiatan positif dan bermanfaat. Sekarang, karena kurangnya perhatian dan pendanaan, beberapa ormas jadi kehilangan arah dan akhirnya "nyambi" jadi pemalak.
Hubungan Politik yang Rumit: Mengapa Sulit Ditindak?
Salah satu kendala utama dalam memberantas ormas nakal adalah adanya hubungan yang kuat antara ormas tersebut dengan elite politik, militer, atau kepolisian. Organisasi ini sering dimanfaatkan sebagai mesin politik untuk meraih dukungan massa. Akibatnya, aparat penegak hukum menjadi ragu-ragu untuk bertindak tegas. Ini adalah masalah klasik yang butuh solusi revolusioner.
Jangan Sampai Investor Kabur: Investasi yang Seharusnya Tumbuh Jadi Layu
Jika praktik pemerasan ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin investor akan berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia. Investor asing, yang seharusnya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, bisa saja memilih negara lain yang lebih aman dan stabil. Akibatnya, lapangan kerja berkurang, pendapatan negara menurun, dan pembangunan terhambat. This is a serious threat.
Harapan di Tangan Generasi Z dan Milenial
Masa depan Indonesia ada di tangan generasi Z dan milenial. Kita tidak boleh apatis dan acuh tak acuh terhadap masalah ini. Kita harus berani bersuara, mengkritisi, dan memberikan solusi. Kita harus menjadi agen perubahan yang mendorong terwujudnya Indonesia yang lebih bersih, adil, dan makmur.
Investasi Aman adalah Hak Semua Orang
Berinvestasi di Indonesia seharusnya menjadi pengalaman yang menyenangkan dan menguntungkan, bukan malah bikin stres dan khawatir. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memberikan jaminan keamanan bagi investor, baik lokal maupun asing. Keamanan berinvestasi adalah hak setiap orang, dan negara wajib melindunginya.
Saatnya Tindakan Nyata
Kasus-kasus seperti ini membuktikan bahwa masalah ormas nakal bukan hanya sekedar isu keamanan, tapi juga ancaman serius bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekarang adalah saatnya untuk tindakan nyata, bukan hanya janji manis. Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik, di mana investasi tumbuh subur dan premanisme tidak punya tempat.
