Membiarkan pesawat militer AS melintas bebas di angkasa Indonesia itu ibarat memberikan jalan tol super-eksklusif tanpa batas kecepatan buat satu negara, sementara negara lain diminta sabar antre di jalur lambat. Sekilas memang terdengar cuma urusan teknis koordinasi penerbangan, tapi begitu ditelisik dari kacamata hukum internasional, ceritanya jadi lebih rumit dari teka-teki silang level dewa.
Angkasa Bebas: Bukan Sekadar Jalur Udara
Bayangkan skenario paling riil: Amerika Serikat lagi bersitegang dengan Iran. Di tengah situasi panas begitu, Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara netral. Nah, netralitas ini bukan sekadar label yang bisa dicopot pasang sesuka hati; ada aturan mainnya yang ketat, semacam kode etik buat negara yang nggak mau ikut perang.
Kasus Iran ini jadi ilustrasi menarik untuk pertanyaan yang lebih krusial bagi kawasan Asia Tenggara: gimana jadinya kalo Amerika Serikat terlibat konfrontasi militer dengan China, entah itu soal Taiwan atau Laut China Selatan, sementara Indonesia kebetulan punya ‘lisensi’ bagi pesawat militer AS untuk bebas melintasi wilayah udaranya?
Titik awal pemahaman perkara ini cukup gamblang. Konvensi Hague V, yang merinci hak dan kewajiban negara netral di masa perang, secara tegas melarang negara yang berkonflik (belligerent) untuk memindahkan pasukan, konvoi amunisi, atau suplai melintasi wilayah negara netral. Meskipun konvensi ini awalnya lebih berfokus pada perang darat, logikanya tetap relevan untuk ruang udara yang sejatinya merupakan bagian tak terpisahkan dari kedaulatan sebuah negara, dan harusnya dijaga kesuciannya.
Jadi, jika Indonesia memberikan izin lintas udara tanpa batas kepada satu pihak yang berkonflik, ini sudah sangat mendekati pelanggaran netralitas klasik yang tak bisa ditoleransi dalam hukum internasional.
Laut yang Rumit: Bukan Lapangan Bebas
Semua jadi makin berliku ketika hukum laut dan netralitas maritim ikut dipertimbangkan. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), melalui Pasal 38 dan 53, mengakui hak lintas transit dan hak lintas laut kepulauan bagi pesawat udara semua negara melalui selat yang digunakan untuk navigasi internasional dan jalur laut yang telah ditetapkan.
Hal ini diperkuat oleh Manual San Remo tentang Hukum yang Berlaku untuk Konflik Bersenjata di Laut, yang menyatakan bahwa kapal dan pesawat militer, baik dari negara yang berkonflik maupun negara netral, memiliki hak lintas transit dan lintas laut kepulauan melalui, di bawah, dan di atas selat serta perairan kepulauan yang berlaku.
Jadi, ya, ada pengakuan hak lintas bagi pihak yang berkonflik. Tapi di sinilah letak krusialnya yang sering terlewatkan: hak-hak tersebut terikat pada rute yang terdefinisi. Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, ini berarti jalur laut kepulauan (ALKI) atau, jika tidak ada penetapan khusus, rute yang lazim digunakan untuk navigasi internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 53(12) UNCLOS.
Memberikan izin lintas udara tanpa batas untuk satu pihak yang berkonflik berarti lebih dari sekadar mengelola akses; itu sama saja dengan membentuk lanskap operasional konflik itu sendiri.
Masih ada perdebatan mengenai apa saja yang termasuk “rute yang lazim digunakan untuk navigasi internasional.” Namun, begitu melampaui batas ALKI atau selat internasional seperti Selat Malaka dan mulai berbicara tentang izin lintas udara tanpa batasan, jelas sekali itu sudah di luar kerangka hukum yang berlaku. Ini bukan kebebasan umum untuk beroperasi di seluruh wilayah udara negara netral, melainkan hak spesifik yang terikat koridor dan harus dilakukan secara terus-menerus serta efisien.
Dari Celah Hukum Menjadi Keunggulan Taktis
Di sinilah letak implikasi sebenarnya. Kebijakan yang memberikan izin lintas udara tanpa batas kepada satu pihak, katakanlah AS, akan memberikan keunggulan taktis yang sangat signifikan.
Jika penerbangan militer AS dibatasi pada koridor ALKI dan selat internasional, rute mereka menjadi terpola dan dapat diprediksi. Pihak lawan—misalnya dalam konteks ketegangan dengan Iran—dapat memperkirakan titik masuk dan keluar yang paling mungkin. Contohnya, pesawat yang melintasi ALKI I bisa diantisipasi di dekat jalur pendekatan selatan Selat Sunda, atau melalui selat internasional seperti Selat Malaka.
Prediktabilitas ini sangat krusial. Ia memungkinkan pelacakan, dan jika diperlukan, intersepsi. Izin lintas udara tanpa batasan mengubah total skenario ini.
Jika pesawat militer AS tidak lagi terikat pada ALKI atau selat internasional, mereka tidak lagi terpaku pada koridor tetap. Pesawat bisa masuk dan keluar dari wilayah udara Indonesia di berbagai titik, bukan hanya di ujung jalur laut atau selat internasional. Dari perspektif operasional, ini menghilangkan lapisan prediksi yang krusial.
Secara sederhana: pihak lawan tidak lagi bisa secara andal memperkirakan di mana pesawat militer AS akan muncul atau menghilang. Apa yang terlihat sebagai akomodasi hukum, dengan cepat berubah menjadi keuntungan taktis yang substansial.
Netralitas: Sistem Pertahanan Mandiri
Sekarang masuk ke bagian yang mungkin sedikit tidak nyaman. Hukum netralitas, pada intinya, adalah sistem pertahanan mandiri. Jika negara netral tidak mau atau tidak mampu menegakkan netralitasnya, negara pihak yang berkonflik yang dirugikan tidak akan tinggal diam.
Jika Indonesia memberikan izin lintas udara tanpa batasan semacam ini, sulit untuk membingkainya sebagai ketidakmampuan. Ini lebih terlihat seperti pilihan kebijakan—dalam arti lain, ketidakmauan. Dan itu penting.
Dalam situasi seperti itu, pihak lawan berhak berargumen bahwa mereka berhak mengambil tindakan untuk melindungi hak-hak mereka. Diterjemahkan ke dalam skenario ini: Iran bisa saja berdalih bahwa mereka berhak mencegat pesawat militer AS bahkan di dalam wilayah udara Indonesia, dengan alasan bahwa netralitas Indonesia tidak ditegakkan.
Ini jelas akan meningkatkan eskalasi dan sangat sensitif secara politik. Namun, dari sudut pandang hukum, argumen tersebut tidak mudah untuk diabaikan begitu saja.
Posisi Indonesia dalam Dilema
Dengan kebijakan luar negeri Bebas-Aktif, Indonesia telah lama memposisikan diri sebagai aktor netral. Namun, netralitas bukan sekadar postur politik. Ia juga mencakup bagaimana sebuah negara mengatur wilayah kedaulatannya—termasuk ruang udaranya.
Begitu negara mulai memberikan izin lintas udara tanpa batasan untuk satu pihak yang berkonflik, ia tidak lagi hanya mengelola akses. Negara tersebut secara aktif membentuk lingkungan operasional bagi konflik yang sedang berlangsung. Pada titik itulah, garis antara netral dan tidak netral mulai kabur.
