Pangandaran lagi rame nih! Bukan soal ombak yang gede atau sunset yang cetar, tapi soal sesuatu yang agak…amis. Floating fish cage alias keramba jaring apung (KJA) lagi jadi buah bibir di Pantai Timur Pangandaran. Kenapa? Mari kita bedah satu per satu.
Dulu, Pangandaran itu identik dengan liburan keluarga, serunya jetski, dan segarnya berenang di laut. Sekarang, muncul kekhawatiran kalau suasana itu bakal terganggu dengan keberadaan KJA yang semakin menjamur. Bayangin aja lagi asyik-asyiknya berenang, eh, di samping ada keramba ikan. Agak kurang Instagrammable, ya?
Sebenarnya, isu ini udah lama jadi perdebatan. Bahkan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti, sampai turun tangan. Beliau merasa “very, very hurt” dengan pemberian izin KJA ini. Reaksi yang cukup dramatis, tapi bisa dimengerti mengingat komitmen beliau terhadap kelestarian lingkungan.
Menurut Ibu Susi, izin yang diberikan kepada tiga perusahaan swasta ini bertentangan dengan janji Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga ekosistem pesisir dan mendukung perikanan tradisional. Janji yang awalnya diapresiasi, kini malah bikin bertanya-tanya. Kok bisa gini?
Bahkan, Ibu Susi sampai melakukan walkout dari rapat koordinasi sebagai bentuk protes. Beliau khawatir kalau KJA skala besar ini bisa menurunkan kualitas air dan merusak pemandangan bawah laut yang jadi daya tarik utama Pangandaran. Bisa-bisa turis pada kabur!
Jeje Wiradinata, mantan Bupati Pangandaran dua periode, juga ikut bersuara. Beliau mengatakan bahwa dari segi zonasi dan perizinan, keberadaan KJA ini nggak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Minta dicabut aja, katanya! Tegas!
Beliau juga mewanti-wanti kalau izin tiga hektar yang udah dikantongi PT. Pasifik Bumi Samudera (PT. PBS) ini bisa meluas tanpa terkendali. Hari ini tiga hektar, besok bisa jadi tiga puluh hektar! Efek dominonya bisa bahaya buat ekosistem dan ekonomi pariwisata.
KJA Pangandaran: Antara Ekonomi dan Ekologi
Memang, KJA bisa meningkatkan produksi perikanan dan memberikan keuntungan ekonomi. Tapi, di sisi lain, ada dampak negatif yang nggak bisa diabaikan. Pertanyaannya, keuntungan ekonomi ini sebanding nggak sama kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi? Inilah yang lagi jadi pertimbangan banyak pihak.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan juga nggak tinggal diam. Mereka udah menggelar diskusi dengan berbagai pihak, termasuk Ibu Susi, perwakilan PT. PBS, dan tokoh masyarakat. Tujuannya? Mencari solusi terbaik untuk semua pihak.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Rini Cempaka, memastikan bahwa izin KPRL (Keterangan Persetujuan Ruang Laut) yang dipermasalahkan itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Tapi, pemerintah provinsi akan mengevaluasi ulang proses dan legalitas izin tersebut. Mantap!
Pariwisata vs Perikanan: Pilih yang Mana?
Pantai Timur Pangandaran udah dikenal sebagai pusat kegiatan wisata air. Ada renang, jetski, dan berbagai aktivitas seru lainnya. Keberadaan KJA ini dinilai bertentangan dengan identitas Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata. Jadi, harus ada yang dikorbankan?
Pilihan yang sulit memang. Di satu sisi, ada potensi keuntungan ekonomi dari perikanan. Di sisi lain, ada kelestarian lingkungan dan keberlangsungan pariwisata yang juga penting. Pemerintah harus jeli melihat trade-off ini dan mengambil keputusan yang bijak.
Keseimbangan yang Dicari: Solusi untuk Semua
Intinya, semua pihak berharap agar ada solusi yang win-win solution. Bagaimana caranya agar ekonomi tetap jalan, lingkungan tetap terjaga, dan pariwisata tetap berkembang? Ini PR besar buat pemerintah dan semua pihak terkait. Jangan sampai Pangandaran jadi korban pembangunan yang nggak berkelanjutan.
Masa depan Pangandaran ada di tangan kita. Mari kita kawal isu ini bersama-sama agar keputusan yang diambil benar-benar demi kebaikan semua. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena nggak peduli sama lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi?
