Siap-siap, anak muda! Ekonomi Indonesia di 2024 ternyata cukup strong lho, nggak kalah sama kopi pagi kamu. Pertumbuhan ekonomi kita stabil di angka 5%, didukung oleh permintaan domestik yang terus ada dan ekspor serta pariwisata yang bangkit kembali. Inflasi juga terkendali, masih dalam target yang aman. Tapi, dengan ketidakpastian global yang makin meningkat di 2025, para pembuat kebijakan diingatkan untuk lebih solid lagi dalam koordinasi kebijakan. Reformasi struktural juga tetap penting untuk mencapai potensi pertumbuhan jangka panjang. Jadi, intinya, kita lumayan oke, tapi jangan lengah!
Ekonomi Indonesia Tetap Strong: Apa Kata AMRO?
ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), baru aja merilis laporan konsultasi tahunan mereka tentang Indonesia tahun 2025. Laporan ini berdasarkan kunjungan konsultasi AMRO yang dilakukan pada Februari 2025. Jadi, ini bukan sekadar feeling atau tebak-tebakan ya, ada datanya! Laporan ini menyoroti beberapa poin penting tentang perkembangan ekonomi kita.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024 didorong oleh permintaan domestik dan pemulihan ekspor. Diperkirakan, permintaan domestik akan tetap kuat seiring dengan implementasi kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan. Kebijakan itu termasuk program-program prioritas pemerintah yang baru, di tengah lingkungan eksternal yang penuh tantangan di 2025. Intinya, kita harus terus belanja dan dukung produk lokal biar ekonomi terus jalan!
Inflasi berhasil diredam menjadi 1,6 persen pada akhir 2024, dengan rata-rata 2,3 persen sepanjang tahun. Inflasi tetap terjaga dalam target 2,5±1 persen di 2025. Ini berkat sinergi kebijakan yang erat antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Jadi, jangan panik kalau harga-harga naik dikit, pemerintah dan BI lagi berusaha keras!
Surplus perdagangan dan aliran investasi asing yang kuat telah memperkuat posisi eksternal Indonesia. Ini terjadi meskipun ada ketidakpastian global, termasuk perubahan kebijakan oleh pemerintahan AS yang baru. Sementara itu, prioritas kebijakan domestik, tantangan fiskal, PHK di beberapa sektor padat karya, dan peningkatan volatilitas pasar keuangan memengaruhi sentimen investor. Hal ini berkontribusi pada tekanan penurunan rupiah di awal 2025. Rupiah memang kadang bikin deg-degan, tapi kita harus tetap optimis!
Jurus Jitu BI dan Pemerintah Jaga Ekonomi
Bank Indonesia (BI) memperkuat policy mix untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan. Kebijakan suku bunga yang hati-hati, ditambah dengan intervensi valuta asing yang bijaksana dan operasi moneter pro-pasar, mendukung pengendalian inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah di 2024. BI menurunkan suku bunga kebijakan menjadi 5,75 persen di awal 2025 untuk mendukung ekonomi. Langkah ini diambil karena inflasi di bawah target dan diperkirakan akan tetap rendah. Selain itu, nilai tukar rupiah juga konsisten dengan fundamental.
BI juga memperkuat efektivitas kebijakan insentif likuiditas terkait Kewajiban Likuiditas Minimum (KLM) untuk mendorong penyaluran kredit perbankan ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor-sektor yang ditargetkan adalah sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Jadi, buat para pelaku UMKM, ini kesempatan emas buat mengembangkan bisnis! Bank sentral juga meningkatkan upaya untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan mempromosikan transaksi mata uang lokal (LCT).
Pemerintah mengadopsi kebijakan fiskal ekspansif, memperlebar defisit anggaran menjadi 2,3 persen dari PDB di 2024. Tujuannya adalah untuk mendorong ekonomi dan mempercepat proyek infrastruktur. Di 2025, defisit anggaran mungkin meningkat lebih lanjut karena pemerintah telah memperkenalkan program-program prioritas baru. Program itu termasuk program makan bergizi gratis untuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta subsidi tambahan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Sementara itu, penerimaan dari kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen akan lebih rendah dari yang direncanakan karena hanya berlaku untuk barang mewah. Yang kaya aja nih yang kena PPN lebih tinggi!
Risiko dan Tantangan di Depan Mata
Outlook pertumbuhan jangka pendek Indonesia, seperti negara-negara berkembang lainnya, menghadapi risiko dan tantangan. Hal ini terutama berasal dari kebijakan perdagangan proteksionis pemerintah AS yang baru dan ketegangan perdagangan global. Kondisi ini meningkatkan ketidakpastian ekonomi di negara-negara mitra dagang utama, terutama Cina, AS, dan Eropa. Jadi, perang dagang global ini memang efeknya kemana-mana ya.
Risiko volatilitas aliran modal dan biaya pinjaman yang tinggi tetap ada di tengah pengetatan keuangan global. Kita harus hati-hati nih dengan investasi, jangan sampai salah langkah! Mencapai target konsolidasi fiskal jangka menengah pemerintah mungkin akan menjadi tantangan. Hal ini karena defisit anggaran diperkirakan akan melebar karena meningkatnya kebutuhan belanja dari program-program prioritas baru.
Tantangan struktural jangka panjang mencakup diversifikasi ekonomi dan peningkatan ke status negara berpenghasilan tinggi. Selain itu, ada tantangan mempersempit kesenjangan regional, dan transisi ke ekonomi hijau dengan opsi pendanaan yang terbatas. Masalahnya kompleks ya, tapi kita harus optimis bisa mengatasinya!
Rekomendasi Kebijakan untuk Masa Depan
AMRO merekomendasikan agar BI secara fleksibel mengkalibrasi ulang policy mix-nya untuk mengatasi risiko yang berkembang. Karena inflasi domestik diperkirakan akan tetap terkendali, penurunan suku bunga lebih lanjut dapat dipertimbangkan untuk mendukung ekonomi. Hal ini sejalan dengan dinamika global dan domestik, asalkan nilai tukar rupiah sejalan dengan fundamental dan volatilitasnya tidak berlebihan. Jadi, BI punya banyak opsi untuk menjaga ekonomi tetap stabil.
Pendalaman pasar uang onshore harus memperkuat ketahanan terhadap risiko volatilitas aliran modal. Peningkatan sistem pembayaran dan promosi LCT akan terus memfasilitasi perdagangan dan investasi regional. Ini juga akan berkontribusi pada stabilitas nilai tukar regional.
Pemerintah harus meningkatkan upaya untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan dan memprioritaskan ulang belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan harus ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan. Intinya, kita harus lebih rajin bayar pajak biar negara makin maju!
AMRO menyambut baik reprioritasi anggaran dengan memotong pengeluaran non-esensial dan meningkatkan penargetan kebijakan subsidi saat ini. Tujuannya adalah untuk menyalurkan sumber daya fiskal ke infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia, serta mitigasi perubahan iklim. Rencana debt switch untuk obligasi pemerintah yang diterbitkan ke BI selama pandemi adalah langkah positif. AMRO menyambut baik komitmen otoritas untuk melakukan debt switch sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati, sambil menjunjung tinggi disiplin pasar untuk menghindari gangguan pasar. Upaya harus diperkuat terkait dengan keterlibatan investor obligasi dan pendalaman pasar obligasi.
Reformasi struktural harus dipercepat untuk meningkatkan diversifikasi ekonomi dan produktivitas. Selain upaya hilirisasi berbasis sumber daya, penting untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja di bidang pertanian, manufaktur, dan jasa, terutama pariwisata. Peningkatan kapasitas implementasi pemerintah daerah akan membantu mendorong pembangunan ekonomi regional dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Pemerintah pusat meluncurkan Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (Danantara) pada tahun 2025, yang bertujuan untuk mengarahkan investasi ke sektor-sektor dengan pertumbuhan tinggi. Rencana investasi yang jelas dan kredibel sangat penting untuk memperkuat kepercayaan investor dan membantu Danantara memenuhi mandatnya untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi.
Untuk menarik investasi, terutama investasi asing langsung, langkah-langkah yang sama pentingnya untuk diambil adalah membina rantai pasokan lokal, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperkuat infrastruktur, dan memastikan lingkungan peraturan yang kondusif. Memperluas inklusi keuangan dengan menyempurnakan program dukungan UMKM dan meningkatkan credit information sharing juga harus diupayakan. Otoritas didorong untuk lebih mendukung inklusi UMKM dalam sistem keuangan formal dengan meningkatkan akses ke bookkeeping tools, memfasilitasi kepatuhan pajak, dan memperluas partisipasi mereka dalam platform keuangan digital. Menurunkan biaya pinjaman juga akan membutuhkan peningkatan akses ke data keuangan melalui inisiatif publik dan swasta, perluasan pendanaan non-bank, dan penguatan infrastruktur kredit.
Jadi, kesimpulannya, ekonomi Indonesia lumayan secure di 2024, tapi kita nggak boleh santai. Perlu ada koordinasi yang kuat antara pemerintah dan BI, reformasi struktural yang berkelanjutan, dan dukungan dari seluruh masyarakat. Dengan begitu, kita bisa terus tumbuh dan berkembang, bahkan di tengah ketidakpastian global. Semangat!
