Antara Dilema Truk ODOL dan Dompet Kita: Gimana, Dong?
Pernah mikir kenapa harga semen atau pasir kok makin mahal? Jangan-jangan bukan cuma karena dolar naik, tapi juga karena truk-truk kita lagi galau. Mereka kejepit antara customer yang maunya muatan segede gaban dan aturan pemerintah soal ODOL (Over Dimension Over Load) yang makin ketat. Drama banget, kan?
Masalah ODOL ini sebenarnya udah lama jadi buah bibir. Singkatnya, ODOL itu truk yang ukuran dan muatannya melebihi batas yang diizinkan. Walaupun keliatannya sepele, dampaknya ternyata nggak main-main. Jalan jadi cepet rusak, angka kecelakaan meningkat, dan ujung-ujungnya, kita semua yang nombok.
Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, lagi gencar-gencarnya mau memberantas ODOL. Tujuannya mulia, yaitu menyelamatkan infrastruktur dan mengurangi risiko kecelakaan. Tapi, di sisi lain, para pengusaha truk menjerit.
Kenapa mereka menjerit? Karena banyak pemilik barang yang udah kebiasaan truk muat lebih banyak dari seharusnya. Kalau truk ikut aturan, mereka takut kehilangan orderan. Bayangin aja, satu truk cuma boleh bawa 10 ton, tapi pesaingnya bisa 25 ton. Siapa yang nggak pusing?
Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, bilang kalau pasar udah menormalisasi praktik ODOL ini. Bahkan, ada pemilik barang yang ngancem mau pindah ke perusahaan truk lain kalau mereka nggak mau muat melebihi batas. Waduh, serba salah jadinya.
Menurut Kementerian Pekerjaan Umum, kerusakan infrastruktur akibat ODOL mencapai Rp 43,45 triliun per tahun! Bayangkan, duit segitu bisa buat bangun berapa sekolah atau rumah sakit. Jalan yang seharusnya tahan 11 tahun, gara-gara ODOL cuma bertahan 3 tahun. Nggak lucu, kan? Selain itu, ODOL juga menyumbang 17% kecelakaan di jalan raya.
Aptrindo nggak tinggal diam. Mereka paham pentingnya aturan, tapi juga minta pemerintah untuk mempertimbangkan kondisi di lapangan. Aturan yang ada sekarang seringkali nggak sesuai dengan kebutuhan logistik yang berkembang. Bahkan, aturan berat truk pun beda-beda tiap daerah, padahal truknya sama! Ini bikin bingung dan nggak adil.
ODOL: Biang Kerok Jalan Rusak atau Korban Keadaan?
Intinya, masalah ODOL ini kompleks. Bukan cuma soal truk yang nakal, tapi juga soal regulasi yang ketinggalan, infrastruktur yang belum memadai, dan persaingan bisnis yang keras. Jadi, siapa yang salah? Ya, nggak ada yang sepenuhnya salah atau benar. Semuanya saling berkaitan.
Salah satu solusi yang ditawarkan Aptrindo adalah digitalisasi penegakan hukum. Jadi, pengawasan dilakukan secara online, tanpa perlu tatap muka antara sopir dan petugas. Dengan begitu, potensi pungli dan praktik korupsi di jalan raya bisa diminimalisir. Keren, kan?
Solusi ODOL: Digitalisasi dan Pendekatan Bertahap
Selain digitalisasi, Aptrindo juga mengusulkan implementasi ODOL secara bertahap, berdasarkan jenis komoditas. Soalnya, kalau semua komoditas langsung dipaksa ikut aturan, biaya logistik bisa melonjak tinggi. Apalagi untuk barang-barang yang berat tapi murah, seperti pasir dan bahan bangunan.
"Ngangkut pasir sesuai aturan bisa bikin ongkos kirimnya dua kali lipat, lebih mahal dari pasirnya sendiri," kata Gemilang. Nah, kan bener. Ujung-ujungnya, yang kena imbasnya ya kita-kita juga sebagai konsumen. Harga barang jadi naik, dompet makin tipis.
Biaya Transportasi Melonjak? Siap-siap Dompet Menjerit!
Aptrindo juga meminta pemerintah untuk melibatkan para pelaku industri dalam menyusun roadmap penegakan ODOL. Tujuannya, biar nggak terjadi disrupsi dalam rantai pasokan dan aturan yang dibuat adil dan konsisten di seluruh Indonesia. Intinya, nggak asal tebang pilih.
"Solusinya ada di tangan pemerintah. Cuma pemerintah yang bisa memperbaiki sistem ini, biar pengusaha nggak kejebak antara tekanan ekonomi dan risiko hukum," tegas Gemilang. Ya, semoga aja pemerintah dengerin.
Intinya, masalah ODOL ini bukan cuma urusan truk dan jalanan. Ini urusan kita semua. Kalau nggak ditangani dengan baik, efeknya bisa merembet ke mana-mana, termasuk ke dompet kita. Jadi, mari kita pantau terus perkembangannya. Siapa tahu, kita bisa ikut kasih ide biar Indonesia bebas ODOL, tapi harga barang tetap bersahabat.
