Repotnya Pindah Rumah: Lebih dari Sekadar Pindah Barang, Ini Soal Ibu Kota!
Pindah rumah itu ribet, apalagi pindah ibu kota! Bayangkan harus memindahkan bukan hanya lemari dan TV, tapi juga seluruh sistem pemerintahan. Apakah Nusantara (IKN), ibu kota baru kita, sudah siap menjadi rumah baru yang nyaman dan fungsional? Jangan sampai kita pindah ke rumah baru yang belum ada Wi-Fi dan tukang bakso langganan!
Perpindahan ibu kota adalah sebuah proyek besar, bukan sekadar relokasi administratif. Ini adalah kesempatan untuk membangun visi baru, sebuah kota yang lebih modern, berkelanjutan, dan representatif bagi Indonesia. Namun, cita-cita mulia ini memerlukan perencanaan yang matang dan eksekusi yang cermat.
Pentingnya evaluasi menyeluruh dalam proyek IKN tidak bisa diabaikan. Kita perlu memastikan bahwa setiap aspek, mulai dari infrastruktur hingga dampak sosial dan lingkungan, telah dipertimbangkan dengan seksama. Bayangkan, apa jadinya jika kita sudah pindah, tapi listrik sering mati dan sinyal internet hilang timbul?
Transportasi ke IKN: PR Besar yang Harus Diselesaikan
Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono, menekankan pentingnya infrastruktur transportasi yang memadai. Aksesibilitas yang baik adalah kunci agar IKN benar-benar bisa berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang efektif. Jangan sampai birokrasi terhambat karena susah bepergian ke IKN.
Bayangkan jika setiap hari jutaan orang harus bolak-balik Jakarta-IKN. Biaya transportasi bisa membengkak luar biasa. Menurut perhitungan Bambang, jika tiket pesawat ke IKN seharga Rp 1,5 juta, biaya transportasi bisa mencapai Rp 6 triliun untuk perjalanan pulang pergi. Belum lagi biaya akomodasi yang bisa mencapai Rp 2 triliun per hari! Angka yang fantastis bukan?
Jakarta memiliki berbagai moda transportasi, mulai dari jalan kaki (bagi yang kuat!), sepeda, motor, mobil, hingga kereta api. Sementara itu, Bandara IKN saat ini hanya mampu menampung sekitar 600 penumpang per hari. “Lalu, para penumpang ini mau diinapkan di mana dan menggunakan transportasi apa? Ini perlu dikaji lebih dalam,” ujar Bambang. Ini jelas menjadi pekerjaan rumah yang besar.
Keterbatasan kapasitas transportasi udara juga menjadi perhatian. Dengan sekitar 450 pesawat yang beroperasi di Indonesia, dengan kapasitas sekitar 200 penumpang per pesawat, total kapasitasnya hanya sekitar 360 ribu penumpang per hari. Jauh dari kebutuhan ideal jika IKN sudah menjadi pusat pemerintahan.
Dukungan DPR untuk Kehati-hatian Prabowo dalam IKN
Anggota Komisi II DPR, Mohamad Toha, mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto yang mengutamakan kesiapan infrastruktur sebelum menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke IKN. Pendekatan ini dinilai rasional dan mengutamakan kepentingan jangka panjang.
Toha menekankan bahwa pemindahan ibu kota tidak boleh dilakukan secara serampangan dan terburu-buru. Harus ada perhitungan yang matang dan persiapan yang komprehensif. Jangan sampai kita membangun kota simbolis yang tidak siap menopang fungsi pemerintahan yang sebenarnya.
Keterlibatan publik dalam pembangunan IKN juga menjadi perhatian penting. Pemerintah harus melibatkan masyarakat lokal dan menjadikan IKN sebagai model kota masa depan yang inklusif, hijau, dan berbasis teknologi. IKN bukan hanya untuk para pejabat dan konglomerat, tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia.
Fasilitas dan Infrastruktur Lengkap: Syarat Mutlak dari Presiden
Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa kelengkapan fasilitas dan infrastruktur adalah syarat utama bagi Presiden Prabowo untuk menandatangani Keppres pemindahan ibu kota. Fasilitas tersebut mencakup infrastruktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Pemerintah menargetkan kesiapan fasilitas dan infrastruktur ini dalam tiga tahun ke depan. Tentu saja, hal ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dana yang besar harus dialokasikan secara efisien dan transparan agar tidak terjadi penyimpangan.
Prasetyo menjelaskan bahwa alasan Prabowo belum menandatangani Keppres pemindahan ibu kota adalah karena masih menunggu kesiapan fasilitas dan infrastruktur di IKN. “Fasilitas dan infrastruktur, persyaratan yang kami rasa harus dipenuhi sebelum diputuskan atau presiden menandatangani keppres pemindahan ibu kota,” ujarnya.
Pembangunan IKN: Antara Ambisi dan Realitas
Pembangunan IKN memang digenjot habis-habisan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan, upacara 17 Agustus 2025 sempat digelar di Istana Presiden IKN. Namun, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN tetap membutuhkan ratifikasi melalui Keppres. Jadi, masih ada waktu untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.
Meskipun ada usulan moratorium pembangunan IKN, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat mungkin. Otorita IKN terus bekerja keras untuk mewujudkan visi Presiden. Tapi, kita tetap harus realistis dan mengutamakan kualitas daripada kecepatan.
Jangan sampai kita tergiur dengan janji-janji manis tentang IKN yang gemerlap, tapi melupakan hal-hal mendasar seperti ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, dan fasilitas kesehatan yang memadai. IKN harus menjadi kota yang layak huni dan berkelanjutan bagi semua warganya.
Prioritaskan Kesiapan Infrastruktur daripada Simbolisme Semata
Pembangunan IKN adalah proyek ambisius yang memerlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen bangsa. Namun, kita juga harus realistis dan tidak memaksakan kehendak. Kesiapan infrastruktur dan aspek-aspek krusial lainnya harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai IKN hanya menjadi simbol kemegahan, tapi gagal berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang efektif dan efisien. Ingat, pindah rumah itu repot, apalagi pindah ibu kota!
