Kalau Anda membaca siaran pers resmi birokrasi, Jawa Tengah rasanya seperti negeri dongeng yang ekonominya sedang melesat kencang tanpa hambatan.
Data paling gres yang dipaparkan dalam rilis resmi BPS Jawa Tengah mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi ini menyentuh angka 5,83 persen secara tahunan (year-on-year) pada Triwulan III 2026. Angka yang melampaui rata-rata nasional itu langsung diklaim pejabat Pemprov sebagai buah manis dari penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXXI di Kota Semarang serta akselerasi proyek prioritas nasional.
Tentu saja, kita patut bersyukur Semarang kebagian rezeki nomplok dari ribuan kafilah yang datang menginap di hotel berbintang dan memborong wingko babat serta lumpia matang. Sektor perhotelan dan transportasi jelas tersenyum lebar selama sepekan acara berlangsung.
Namun, ada jurang pemisah yang sangat menganga antara angka agregat makro di atas kertas grafik BPS dengan isi dompet buruh pabrik tekstil di Sukoharjo atau petani bawang di Brebes. Lonjakan ekonomi yang didorong oleh kegiatan seremoni tahunan dan kucuran proyek infrastruktur pusat bukanlah mesin kesejahteraan yang berakar di tanah. Begitu panggung MTQ dibongkar dan para pejabat kembali ke Jakarta, denyut ekonomi harian kembali berhadapan dengan realitas lama: upah minimum regional (UMR) yang masih tergolong paling ketat di Pulau Jawa dan harga bahan pokok yang enggan turun.
Merayakan angka pertumbuhan 5,83 persen tentu sah-sah saja bagi laporan pertanggungjawaban gubernur di hadapan dewan. Tapi bagi rakyat kebanyakan yang tiap hari harus memutar otak membagi uang jajan anak dan bayar cicilan motor, kemakmuran itu baru benar-benar nyata kalau harga beras di warung kelontong ikut ramah di kantong.