Selamat datang di era di mana kebenaran hanyalah salah satu opsi dalam menu digital yang tak terbatas. Di Asia Tenggara, operasi operasi pengaruh (IOs) bukan lagi sekadar taktik usang negara-negara adidaya; kini telah berevolusi menjadi tontonan sirkus digital yang digerakkan oleh siapa saja, mulai dari ibu rumah tangga hingga 'buzzer' bayaran, semua dengan narasi yang tak kalah hebohnya dari drama Korea. Jika dulu propaganda itu mahal dan mahal, sekarang siapa pun bisa jadi agen perubahan (atau kekacauan) hanya dengan bermodalkan koneksi internet dan semangat membara untuk menyebarkan 'fakta' pilihan.

Penelitian terbaru dari proyek RAIDAR (Researching Asian Information Disorder and Responses) membongkar tabir bagaimana skenario ini berkembang. Lupakan dulu akun anonim dan bot-bot berseragam yang dulu kita kenal sebagai biang keladi. Kini, pemain utamanya adalah orang-orang biasa, warga negara yang merasa terpanggil untuk 'melindungi tanah air' atau sekadar menikmati sensasi menjadi bagian dari 'gerakan'. Mereka bergerak bukan hanya demi uang, tapi juga karena 'kewajiban moral', sebuah fenomena yang membuat algoritma media sosial pun pusing tujuh keliling.

Bagaimana tidak pusing? Algoritma yang seharusnya memanjakan kita dengan rekomendasi konten yang disukai, malah jadi lahan subur bagi IOs yang digerakkan oleh 'fans' politik. Fenomena 'political fandom' ini merajalela, mengubah platform seperti X dan TikTok menjadi ajang unjuk gigi para idola politik, lengkap dengan pendukung fanatik yang siap menyebarkan segala macam konten, dari yang sejalan hingga yang paling absurd. Di Filipina, misalnya, citra 'strongman' ala Duterte terus dibanjiri oleh 'die-hard fans' yang setia membela kebijakan kontroversialnya, sebuah tren yang kini dilanjutkan oleh penerusnya, Marcos Jr., dengan memanfaatkan kekuatan algoritma untuk memperkokoh politik personalistik.

Pergeseran medan perang informasi ini juga terlihat jelas di TikTok. Jika dulu Facebook dan X menjadi arena utama, kini TikTok dengan format visualnya yang dinamis menuntut gaya operasi yang berbeda. Konten 'buatan sendiri' yang terasa otentik lebih disukai, membuat 'cybertroop' tradisional yang terbiasa dengan pesan 'copy-paste' harus beradapt atau tersingkir. Ini berarti, para influencer dengan gaya khas dan branding yang kuat kini lebih mendominasi, memperkuat tren di mana individu, bukan institusi, menjadi ujung tombak kampanye pengaruh.

Ketika Algoritma Jadi Dalang Utama

Studi RAIDAR ini mengkonfirmasi bahwa algoritma media sosial, yang didesain untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna, secara tidak langsung turut memupuk suburnya operasi pengaruh. Algoritma tersebut, yang bekerja untuk mempersonalisasi konten komersial, ternyata juga efektif dalam mendorong IOs yang digerakkan oleh basis penggemar politik. Hal ini memperkuat fenomena political personalism, di mana kekuasaan terpusat pada individu pemimpin, dan secara otomatis mengubah lanskap politik partai. Di Thailand, misalnya, dukungan untuk kandidat partai oposisi selama pemilihan umum 2023 melonjak berkat kampanye intensif di X dan TikTok yang membandingkan kandidat tersebut dengan idola K-pop. Para pendukung secara cerdik memanfaatkan algoritma platform untuk menyinkronkan pesan dan meningkatkan visibilitas, sementara pihak lawan menyebarkan disinformasi melalui halaman penggemar di aplikasi chat.

Situasi serupa terjadi di Filipina, di mana citra 'strongman' yang dibangun mantan Presiden Duterte terus bergema. Retorikanya yang mengedepankan 'ketertiban sebelum hukum' menjadi pembenaran bagi perang narkobanya yang brutal, sebuah kebijakan yang memicu kematian ribuan orang. Meskipun Duterte mengandalkan influencer politik selama kampanyenya, 'penggemar berat' domestik dan internasionalnya yang secara konsisten membela kebijakan garis kerasnya di tengah kritik internasional. Ferdinand Marcos Jr., penggantinya sekaligus rival politiknya, melanjutkan tren ini, memperkuat politik personalistik melalui jaringan pengaruh yang didorong oleh algoritma.

Tren ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah platform kebijakan semakin tidak relevan dalam kampanye pemilihan modern? Apakah politik partai berisiko semakin terdeinstitusionalisasi, digantikan oleh figur karismatik yang menjadi idola bagi basis pendukung fanatik? Ini adalah tren global yang kini semakin mengakar kuat di Asia Tenggara, di mana kepribadian seringkali mengalahkan substansi program.

Lebih jauh lagi, platform baru seperti TikTok menghadirkan tantangan unik bagi strategi IOs tradisional. Format visual dan desain algoritmik TikTok yang memprioritaskan konten kreatif dan otentik menyulitkan kampanye yang mengandalkan pesan 'copy-paste' dan akun anonim. Di Malaysia, misalnya, operasi 'cybertroop' yang selama ini dikaitkan dengan partai penguasa kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan TikTok. Fitur 'For You' feed dan live streaming TikTok lebih menyukai presentasi yang terasa alami dan amatir, yang justru menyulitkan upaya akun anonim untuk membangun keterlibatan yang berarti. Akibatnya, persona media sosial dengan gaya unik dan pendekatan pembuatan konten yang dikenali menjadi lebih unggul di TikTok. Pergeseran ini memperkuat dominasi pengguna biasa sebagai aktor pengaruh dan meningkatnya peran 'idola' politik beserta basis pendukung yang seperti penggemar dalam membentuk komunikasi politik kontemporer.

Dampak Serius di Balik Layar

Survei yang melibatkan seratus responden ahli di bidang disinformasi di Asia Tenggara, yang dilakukan melalui proyek RAIDAR, memberikan gambaran suram mengenai dampak taktik algoritmik dalam kampanye IOs. Tiga taktik utama yang dianalisis—koordinasi 'astroturfing' (atau sorakan palsu) oleh pekerja IO dan penggemar politik, pelecehan terorganisir (atau trolling), dan iklan mikro-target—terbukti merusak kualitas diskursus publik secara luas. Pelecehan dinilai paling merusak bagi individu yang menjadi sasaran, sementara iklan mikro-target dianggap paling berbahaya bagi proses elektoral.

Yang mengkhawatirkan, lebih dari 80 persen responden sepakat bahwa konten yang dimanipulasi memperkuat perpecahan politik dan sosial, memicu prasangka terhadap minoritas, serta mengikis kepercayaan pada hasil pemilu dan media tradisional. Mayoritas besar (49% 'sangat setuju' dan 43% 'setuju') juga melihat insentif finansial untuk konten viral sebagai pendorong utama pandangan ekstrem. Ironisnya, sebagian besar responden (51% 'sangat setuju' dan 37% 'setuju') menganggap kurangnya pengawasan di platform media sosial sebagai masalah paling merusak. Namun, hampir 90 persen responden tetap waspada terhadap regulasi pemerintah terkait disinformasi, mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan oleh aktor anti-demokrasi untuk membatasi kebebasan politik dan menekan debat terbuka.

Figure 1: Responden survei mengenai dampak manipulasi konten terhadap perpecahan politik dan sosial, prasangka terhadap minoritas, kepercayaan pada hasil pemilu, dan keyakinan pada media arus utama.

Sumber: Elaborasi dari analisis survei oleh Stephen “Tyler” Williams, konsultan riset kuantitatif proyek

Temuan ini memperkuat pendekatan 'berbasis sistem' yang semakin berkembang untuk menangani ekosistem disinformasi. Disinformasi bukanlah sekadar kumpulan kebohongan yang bisa diluruskan melalui verifikasi konten semata. Sebagaimana terlihat di seluruh Asia Tenggara, beragam aktor—mulai dari akun anonim dan otomatis hingga influencer yang sangat terlihat dan 'penggemar' politik—mempertahankan kampanye pengaruh mereka selaras dengan insentif ekonomi, ideologis, dan politik. Proses ini diperparah oleh desain algoritma platform besar yang didorong oleh pendapatan, sebuah siklus yang tampaknya sulit diputus.

Solusi Multidimensi untuk Kekacauan Informasi

Penanganan ekosistem informasi yang tercemar ini memerlukan keterlibatan terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan: pemerintah, organisasi antar pemerintah, aktor masyarakat sipil, dan platform itu sendiri. Kerangka kerja multi-cabang ini harus mengatasi utilitas politik disinformasi terkoordinasi selama siklus pemilu, serta insentif sosio-ekonomi yang menarik pengguna biasa ke dalam kampanye semacam itu. Motivasi ini selaras dengan model bisnis platform dan arsitektur algoritma yang memonetisasi konten viral dan emosional, sehingga secara efektif menciptakan infrastruktur untuk IOs.

Inti dari kerangka kerja ini adalah perlunya mendemonetisasi dan menghilangkan insentif bagi IOs yang berbahaya. Ini dapat dicapai dengan melibatkan aktor 'pengawas' dan mengatasi pendorong sosio-ekonomi industri disinformasi. Selama masa pemilihan, komisi pemilihan nasional dan kelompok pengamat pemilu berbasis masyarakat sipil harus memantau secara ketat iklan politik yang dibeli oleh partai dan influencer terafiliasi. Penelitian berkelanjutan tentang taktik pengaruh yang terus berkembang, baik selama maupun di luar siklus pemilu, harus memperkuat pengawasan ini.

Dalam jangka panjang, organisasi regional seperti Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) harus memanfaatkan ketergantungan platform pada pasar Asia Tenggara yang besar untuk mendorong transparansi yang lebih besar dalam desain algoritma dan tata kelola konten yang memprioritaskan masyarakat di atas keuntungan. Di luar tata kelola platform, pembuat kebijakan juga harus mengatasi kondisi struktural—seperti ketidakpastian ekonomi, ketidakpercayaan pada media tradisional dan institusi politik, serta kesenjangan sosial yang melebar—yang membuat warga rentan terhadap partisipasi dalam kampanye pengaruh. Setiap respons regulasi harus menghindari pembatasan yang berlebihan dan mencakup perlindungan demokrasi, memastikan akuntabilitas, pemulihan, dan partisipasi multi-pemangku kepentingan. Pada akhirnya, mengurangi insentif bagi IOs yang berbahaya harus berjalan seiring dengan penguatan ekosistem digital yang mendukung informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan beragam.

. . .

Janjira Sombatpoonsiri adalah Asisten Profesor di Institute for Asian Studies di Chulalongkorn University dan Research Fellow di German Institute for Global and Area Studies (GIGA). Beliau memimpin tiga proyek penelitian besar mengenai otokrasi digital di Asia, operasi pengaruh dan narasi konflik di Asia Tenggara, serta ketahanan demokrasi di seluruh wilayah. Bukunya yang akan datang, Death by a Thousand Cuts: Digital Repression and Democracy in Thailand, akan diterbitkan oleh University of Wisconsin Press. Beliau juga merupakan anggota Carnegie Endowment for International Peace’s Digital Democracy Network dan manajer regional untuk Digital Society Project.

Kredit Gambar: Rameshe999, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons