Kalau Anda membuka linimasa media sosial pada akhir pekan, pemandangan yang muncul hampir selalu seragam: teman sejawat Anda yang berdomisili di Jakarta memamerkan gelang festival musik beraneka warna, mengunggah video bernyanyi bersama dari tribun megah, lalu menutup malam dengan pamer makan malam tengah malam bersama lingkaran pertemanannya. Bagi anak muda yang tinggal di luar lingkar aglomerasi Jabodetabek, tontonan semacam itu kerap menimbulkan rasa getir di dada. Untuk bisa menyaksikan musisi idola melantunkan sebaris lirik secara langsung, warga daerah bukan cuma harus bertarung dalam perang tiket daring yang brutal, melainkan juga harus merogoh kocek tabungan berbulan-bulan demi tiket pesawat, sewa kamar penginapan, dan ongkos taksi daring yang tarifnya melonjak gila-gilaan saat bubaran acara.
Keresahan kultural tersebut bukanlah ilusi atau perasaan iri tanpa dasar. Sebagaimana dicatat dalam laporan data riset GoodStats mengenai lanskap pertunjukan musik nasional, sepuluh lokasi yang paling sering menyelenggarakan konser dan festival di tanah air praktis hanya berputar-putar di satu titik koordinat yang sama. Stadion Utama Gelora Bung Karno, JIExpo Kemayoran, Beach City International Stadium di pesisir Ancol, hingga gedung raksasa ICE BSD di Tangerang mendominasi daftar teratas dengan selisih frekuensi yang mencolok dibanding kota-kota lain. Dari total perputaran ratusan panggung skala besar sepanjang tahun, kota-kota pusat kebudayaan seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya, apalagi pulau-pulau di luar Jawa nyaris hanya kebagian remah-remah jadwal sisa yang kerap dibatalkan di menit-menit akhir akibat kendala perizinan setempat.
Sentralisme panggung ini memperlihatkan betapa timpangnya tata kelola ekonomi kreatif kita di lapangan. Para promotor papan atas kerap berdalih bahwa daya beli penonton di daerah belum mampu menutup biaya produksi panggung yang membengkak. Namun dalih tersebut terasa sangat dangkal saat kita melihat ribuan penonton dari pelosok Kalimantan, Sumatra, hingga pelosok Jawa Timur yang rela menguras tabungan demi terbang ke ibu kota hanya untuk menonton panggung dua jam. Masalah sesungguhnya bukan ketiadaan antusiasme penikmat musik, melainkan keengganan para pemangku kebijakan daerah untuk membangun gedung pertunjukan dengan akustik layak dan akses transportasi umum yang ramah kantong. Di daerah, gedung olahraga serbaguna yang bising dan beratap seng panas masih menjadi satu-satunya tempat darurat bagi musisi yang nekat menyapa penggemar setianya.
Ironi ini terasa makin menyengat saat kita menyaksikan para birokrat pariwisata rajin berkoar-koar soal target kunjungan wisata musik global. Keberhasilan mendatangkan artis luar negeri ke stadion ibu kota selalu dijadikan ajang unjuk gigi di hadapan kamera wartawan, persis seperti keriuhan saat pejabat memamerkan konser musisi internasional dengan klaim perputaran ekonomi triliunan rupiah, sementara ekosistem pertunjukan independen di kota-kota sekunder dibiarkan megap-megap mencari sponsor mandiri. Ketika seluruh perputaran uang musik berpusat di segelintir gedung mewah ibu kota, industri hiburan kita sejatinya sedang mengerdilkan dirinya sendiri menjadi klub eksklusif warga berpenghasilan ganda di sekitar jalur kereta komuter.
Bagi penikmat musik di daerah yang tiap minggu cuma bisa menyumbang angka streaming lagu di kamar kos, konsentrasi gedung konser ini adalah pengingat bahwa pemerataan kegembiraan masih menjadi barang mewah di republik ini. Menikmati seni pertunjukan langsung seharusnya menjadi hak kebudayaan yang bisa diakses tanpa harus berutang ke aplikasi pinjaman online demi tiket kereta eksekutif. Ketika panggung megah hanya berputar di antara gedung pameran Tangerang dan pesisir utara Jakarta, jargon bahwa musik adalah bahasa persatuan yang melintasi sekat wilayah terasa tak lebih dari sekadar pemanis materi promosi media sosial.
Kita tentu tidak menuntut stadion megah berkapasitas puluhan ribu penonton dibangun mendadak di setiap kabupaten pelosok. Namun selama para promotor dan pemerintah daerah masih menganggap pertunjukan seni sebagai hajatan sampingan yang kalah penting dibanding pembangunan mal beton, penikmat musik daerah akan terus dipaksa puas menjadi penyumbang komentar di tayangan siaran langsung. Selama ketimpangan panggung ini dibiarkan lestari, piala festival musik tanah air sejatinya belum pantas menyandang gelar panggung nasional, melainkan cuma hajatan arisan warga ibu kota yang kebetulan disaksikan oleh penonton daerah dari kejauhan.