Bagi musisi kamar tidur atau anak-anak band independen yang menghabiskan akhir pekan di studio rental sempit pinggiran kota, proses melahirkan satu lagu rekaman adalah perjuangan lahir batin yang menguras dompet. Anda patungan membeli senar gitar cadangan, menyisihkan honor kerja paruh waktu demi membayar sewa bilik rekaman per jam, lalu begadang semalaman di depan laptop murah demi mengutak-atik mixing audio. Begitu master rekaman rampung, tantangan berikutnya yang menghadang justru bukan soal bagaimana memikat telinga pendengar, melainkan bagaimana melindungi karya tersebut dari tangan-tangan jahil tanpa harus tekor di meja administrasi negara.
Maka dari itu, pengumuman terbaru dari kantor kementerian di Jakarta sekilas terasa seperti angin segar bagi para pekerja kreatif. Sebagaimana dicatat dalam laporan Bloomberg Technoz awal pekan ini, Kementerian Ekonomi Kreatif resmi mendukung perluasan kebijakan tarif nol rupiah alias gratis untuk layanan pencatatan hak cipta di seluruh jenis karya seni. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa pembebasan tarif dari biaya normal sebesar dua ratus ribu rupiah per permohonan ini ditujukan untuk membuka pintu seluas-luasnya bagi para kreator kecil agar dapat mengamankan legalitas karya sekaligus mengomersialkannya dengan aman tanpa terbebani biaya administrasi.
Namun bagi siapa saja yang terbiasa nongkrong di ruang ganti panggung gigs atau mengobrol dengan para pencipta lagu di sudut kedai kopi, euforia selembar sertifikat gratis itu mendadak terasa hambar. Para birokrat tampak begitu bangga memamerkan angka nol rupiah di depan lampu sorot media, seolah-olah masalah paling mendesak yang mencekik leher musisi hari ini adalah biaya pendaftaran karya. Padahal realitas pahit di lapangan justru berbanding terbalik: problem akut industri musik tanah air bukanlah kemalasan musisi mencatatkan lagunya ke pangkalan data pemerintah, melainkan sistem penarikan dan distribusi royalti yang selama berdekade-dekade dibiarkan gelap gulita bagai misteri ilahi.
Apa gunanya selembar dokumen PDF bertanda tangan digital pejabat jika setiap kali karya itu dimainkan di panggung festival megah, kafe waralaba, atau tempat karaoke keluarga, uang royaltinya tak pernah menetes ke rekening sang pencipta? Kita menghadapi kontradiksi yang menggelikan. Negara begitu bersemangat mencatat kepemilikan karya warga, tetapi mendadak pura-pura buta dan tuli ketika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan para pengelola hak cipta saling lempar tanggung jawab soal audit penarikan dana royalti. Menawarkan pendaftaran hak cipta gratisan tanpa membenahi kasir royalti itu persis seperti membagikan SIM gratis kepada warga yang motornya mogok kehabisan bensin: formalitas hukumnya terpenuhi, tapi kendaraannya tetap diam tak bisa diajak mencari nafkah.
Kekecewaan para musisi arus bawah terhadap karut-marut tata kelola ini bukanlah histeria kosong. Luka lama para kreator terus berulang, mengingatkan kita pada polemik serupa saat musisi tanah air mengeluhkan pembagian royalti yang seret meski karya mereka diputar jutaan kali di berbagai ruang publik dan mendulang trofi penghargaan bergengsi. Situasi kian runyam ketika gelombang teknologi digital kian agresif mengikis hak ekonomi seniman, sebagaimana terlihat saat Suno dituntut keluarga musisi legendaris akibat klona vokal ilegal yang memanfaatkan kelemahan regulasi demi mengeruk keuntungan sepihak.
Pemerintah semestinya paham bahwa musisi dan pekerja seni tidak bisa membayar sewa kontrakan atau membeli beras dengan selembar piagam pencatatan hak cipta berlogo garuda. Yang dibutuhkan komunitas kreatif bukanlah tepuk tangan seremoni atau jargon pembebasan biaya pendaftaran dua ratus ribu rupiah. Yang mendesak adalah keberanian regulator untuk mengaudit tuntas aliran dana royalti, memaksa transparansi data pemutaran lagu secara terbuka, serta menindak tegas para pemilik modal yang gemar mengemplang hak ekonomi para pencipta lagu.
Sebelum urusan dapur musisi benar-benar terlindungi oleh sistem pembagian royalti yang adil dan transparan, program pendaftaran gratis dari kementerian hanyalah etalase kosmetik birokrasi. Pejabat boleh saja menepuk dada merasa telah menyelamatkan ekonomi kreatif, sementara di sudut panggung malam hari, para musisi tetap harus memutar otak mencari pinjaman uang demi sekadar mengganti senar gitar yang putus.
