Wacana reaktivasi Indonesia Game Rating System (IGRS) oleh Kementerian Komunikasi dan Digital kembali mencuat ke permukaan meja kerja pembuat kebijakan. Melibatkan asosiasi industri, pakar psikologi, dan komunitas pendidik, evaluasi sistem klasifikasi usia ini digadang-gadang sebagai payung pengaman bagi anak-anak dari paparan konten interaktif yang belum layak konsumsi.
Di atas kertas, tujuannya sangat mulia. Siapa pun sepakat bahwa perlindungan generasi muda di ruang digital adalah keharusan mutlak. Namun jika ditelusuri dinamika lapangannya, mencuat kekhawatiran klasik: akankah regulasi ini menjadi pelindung yang efektif, atau justru menjelma jadi beban birokrasi baru yang merepotkan para pengembang game indie di negeri sendiri?
Ironi Pangsa Pasar 7 Persen di Negeri Sendiri
Pasar video game di Indonesia diproyeksikan menembus valuasi spektakuler melampaui Rp31 triliun, disokong oleh penetrasi smartphone yang masif dan transaksi *in-game purchase* yang tiada henti. Angka ini kerap dibanggakan di berbagai panggung seminar kementerian.
Namun ada ironi getir di balik kemilau rupiah tersebut: pengembang lokal diperkirakan hanya menikmati sekitar 7 persen dari total kue pendapatan tersebut. Sisanya yang 93 persen mengalir deras ke rekening korporasi penerbit multinasional di luar negeri.
Ketika studio lokal masih berdarah-darah mencari pendanaan, memoles gameplay, dan bersaing memperebutkan perhatian gamer di etalase Steam, kehadiran instrumen sertifikasi yang rumit dan berbayar bisa menjadi pukulan telak yang mematikan inisiatif kreatif.
Kunci Penegakan Adil Tanpa Pandang Bulu
Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin menerapkan IGRS secara berwibawa, ketegasan harus ditegakkan merata kepada raksasa distribusi global seperti Google Play, App Store, dan Steam, bukan hanya menyasar studio indie Yogyakarta atau Bandung yang rajin lapor administrasi. Mekanisme rating harus dibuat seringkas mungkin, berbasis swadeklarasi digital yang transparan dan tanpa pungutan liar.
Melindungi anak-anak dari konten kekerasan dan perjudian terselubung adalah kewajiban negara. Namun memastikan ekosistem game buatan anak bangsa tidak mati lemas di lumbung sendiri adalah tanggung jawab yang tak kalah genting.
