Begini ya, bicara soal batu bara di Indonesia itu ibarat punya pacar idaman yang kaya raya tapi sering bikin drama. Di satu sisi, dia sumber cuan gede buat negara dan bikin lampu rumah nyala terus. Di sisi lain, dia sering dituduh jadi biang keladi polusi dan bikin planet Bumi makin panas. Nah, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) lewat ketuanya, Priyadi, baru-baru ini ngegas soal peran strategis si hitam legam ini, sambil ngingetin biar kebijakan soal dia jangan asal ubah mendadak, ntar malah bikin runyam semesta energi dan kestabilan regional.
Priyadi blak-blakan di acara diskusi yang digagas Energy and Mining Editor Society (E2S) kemarin. Katanya, batubara memang punya dua muka: primadona buat keamanan energi dan devisa negara, sekaligus jadi kambing hitam yang kena kritik pedas soal lingkungan. “Posisi batubara itu dilematis. Dibilang tulang punggung keamanan energi dan penyumbang devisa, tapi di saat bersamaan juga dicap sebagai sumber energi kotor. Ya, mau gimana lagi, harus diterima,” ujarnya, seolah pasrah tapi tetap ada sedikit sindiran tajam.
Walaupun dihantam badai kritik, Priyadi ngeyel kalau batubara itu masih kompetitif banget dibanding sumber energi lain, apalagi Indonesia punya cadangan melimpah ruah. Bayangin aja, cadangan nasional sekitar 39 miliar ton, dan sumber dayanya bisa tembus 96 miliar ton. Angka ini bisa jadi lebih fantastis lagi kalo kondisi pasar lagi cerah.
Polemik Dualisme Batu Bara: Dari Penopang Ekonomi Hingga Biang Kerok Lingkungan
Priyadi juga ngasih pandangan soal kemandirian energi domestik yang bisa didukung sama batubara. Keunggulannya, pemanfaatan batubara nggak bergantung sama jalur suplai internasional yang kadang bikin deg-degan, kayak Selat Hormuz. “Sumber daya batubara kita sendiri bisa diandalkan untuk pembangkit listrik dan bahkan elektrifikasi sektor lain,” jelasnya, sembari mungkin dalam hati membayangkan skenario kalau jalur laut tiba-tiba macet gara-gara kapal kargo mogok.
Nah, di sinilah letak bahayanya: siklus pengembangan industri batubara itu panjang banget. Mulai dari studi kelayakan, izin lingkungan, sampai proyeksi umur tambang, semuanya butuh waktu. Kalo tiba-tiba ada larangan atau pemangkasan mendadak, misalnya revisi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha) yang bikin kaget, industri bisa kelimpungan. “Begitu ada pembatasan atau pemangkasan mendadak, seperti penyesuaian RKAB yang mendadak, ini jadi tantangan besar buat industri,” keluh Priyadi, merujuk pada dokumen krusial bagi para penambang.
Pemerintah sendiri sudah mulai manuver kebijakan. Kementerian ESDM memangkas kuota produksi batubara 2026 jadi 600 juta ton, turun drastis dari realisasi tahun lalu yang 790 juta ton. Nggak cuma itu, masa berlaku RKAB juga dipersingkat jadi setahun dari tiga tahun sebelumnya. Ditambah lagi, Domestic Market Obligation (DMO) dinaikkan jadi 30% dari 25% buat amankan pasokan dalam negeri, dan ada opsi pajak ekspor buat nambah pemasukan negara. Kebijakan ini ibarat rem mendadak bagi industri yang sudah terbiasa ngebut.
Dampak Kebijakan yang Mengguncang Lapangan Kerja dan Ekonomi Lokal
Priyadi khawatir, perubahan kebijakan yang drastis ini bisa memicu efek domino yang nggak main-main, terutama soal lapangan kerja. Ia mengungkap kalau beberapa perusahaan dan kontraktor sudah mulai ancang-ancang melakukan PHK yang bisa merenggut ribuan pekerjaan gara-gara ketidakpastian regulasi. “Industri batubara ini sangat bergantung pada kontraktor, dan pembagian risiko itu sudah jadi bagian dari model bisnis. Tapi kalau kebijakan berubah seenaknya, bisa terjadi gelombang PHK besar-besaran,” katanya, nada suaranya terdengar getir.
Lebih dari sekadar urusan perut para pekerja, Priyadi menekankan lagi peran penting batubara buat pembangunan daerah. Di pelosok-pelosok negeri, aktivitas tambang seringkali jadi pemicu perbaikan infrastruktur dan aksesibilitas. Kalo operasional tambang terganggu, jangan harap ekonomi lokal yang bergantung sama pemasukan dari sektor ini bakal baik-baik saja. Bisa-bisa daerah terpencil makin terpencil.
“Dalam pembuatan kebijakan, perlu ada kajian yang terintegrasi. Dampaknya bukan cuma ke pendapatan negara, tapi juga ke ekonomi daerah dan stabilitas sosial,” Priyadi mengingatkan. Ia seolah mau bilang, jangan cuma lihat untung-rugi di atas kertas, tapi juga lihat nasib orang di lapangan.
Ia juga menyinggung sifat industri batubara yang siklis, gampang goyah sama isu global kayak konflik antarnegara atau pandemi. Kalo lagi ada ketegangan geopolitik, harga batubara memang cenderung naik. Tapi, Priyadi menekankan, industri nggak serta-merta untung besar dari kondisi kayak gitu. “Nggak ada yang ngarepin perang terjadi cuma gara-gara harga batubara naik,” tegasnya, menepis anggapan bahwa industri batubara justru diuntungkan dari krisis.
Menatap Masa Depan: Tantangan Operasional dan Kebutuhan Kebijakan Berkelanjutan
Menatap ke depan, tantangan operasional batubara memang nggak sedikit. Masih bergantung sama bahan bakar buat alat berat, meski beberapa segmen mulai coba-coba pakai kendaraan listrik. Ditambah lagi, pembatasan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru bikin prospek industri ini makin kompleks. Ibarat mau lari kencang tapi jalannya makin sempit.
Priyadi menutup ceramahnya dengan penegasan ulang soal pentingnya kebijakan yang hati-hati dan konsisten. Tujuannya jelas: menghindari dampak sosial-ekonomi yang nggak diinginkan, terutama di daerah yang hidupnya bergantung pada batubara. “Kalau angka pengangguran di daerah tambang meningkat, itu bisa memicu masalah sosial yang lebih luas, termasuk instabilitas dan kriminalitas. Ini yang perlu kita antisipasi bersama,” ujarnya, menutup diskusi dengan sebuah peringatan serius yang dibungkus gaya bicara yang santai namun berbobot.
