Bayangkan sebuah negara yang sibuk pamer barang antik di etalase dunia, tapi lupa di mana kunci lemari penyimpanannya. Indonesia mungkin adalah civilizational state dengan koleksi artefak lebih banyak dari jumlah item di inventaris game RPG kelas kakap, namun nasibnya sering kali hanya berakhir sebagai pajangan di acara seremonial. Fadli Zon, dalam posisinya sebagai Menteri Kebudayaan, baru saja melempar bensin ke api diskusi di Cibinong, menegaskan bahwa kebudayaan sudah saatnya berhenti jadi penghias spanduk dan mulai naik level menjadi tulang punggung diplomasi hingga ekonomi kreatif.
Narasi tentang kekayaan budaya Indonesia memang sudah jadi makanan sehari-hari, semacam NPC yang selalu mengulang dialog yang sama setiap kali pemain lewat. Ada 2.727 Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang sudah terdaftar, sementara puluhan ribu lainnya masih antre di ruang tunggu verifikasi yang entah kapan selesainya. Kebudayaan kita bukan cuma kaya, tapi juga sepuh, dengan jejak peradaban yang membentang dari Sabang sampai Merauke, siap untuk digali lebih dalam kalau kita tidak malas menoleh ke belakang.
Fakta bahwa jurnal Nature pada 22 Januari 2026 melaporkan temuan lukisan purba berusia 67.800 tahun di Muna, Sulawesi Tenggara, adalah plot twist yang sebenarnya menampar kesadaran. Temuan ini menegaskan bahwa kita bukan sekadar negara bangsa (nation state) yang lahir kemarin sore, melainkan sebuah civilizational state dengan akar sejarah yang lebih dalam dari backlog game yang belum sempat dimainkan. Namun, selama temuan ini hanya jadi tajuk berita lalu dilupakan, kita seperti punya kartu legendary tapi tidak tahu cara memainkannya dalam deck diplomasi global.
Budaya Bukan Sekadar Pajangan di Ruang Tamu
Selama ini, kebudayaan sering diposisikan seperti dekorasi rumah yang cuma debunya perlu dibersihkan saat ada tamu penting datang. Padahal, negara-negara maju sudah lama mengonversi kebudayaan menjadi soft power yang mematikan di pasar global melalui industri kreatif dan kekayaan intelektual. Jika kebudayaan dikelola dengan serius, ia bisa menjadi komoditas strategis yang meningkatkan posisi tawar Indonesia di panggung internasional, bukan cuma sekadar bahan pidato di acara-acara seremonial yang bikin mengantuk.
Mentalitas menjadikan budaya sebagai slogan atau ceremonial material adalah musuh utama yang harus segera dipensiunkan. Kebudayaan semestinya menjadi lifeblood, napas utama dalam gerak pembangunan, bukan sekadar pelengkap penderita. Mengelola kebudayaan di era digital membutuhkan lebih dari sekadar semangat pelestarian, tapi juga strategi komersialisasi dan perlindungan hak cipta yang lebih tangkas daripada hacker yang mencoba membobol server pemerintah.
Provinsi seperti Kalimantan Timur sudah mencoba melakukan buffing pada citra mereka dengan menjadikan budaya sebagai pemersatu, merujuk pada jejak Prasasti Yupa di Muara Kaman yang membuktikan eksistensi Kerajaan Kutai sejak abad ke-4. Dengan 56 warisan budaya yang diakui, termasuk kekayaan kuliner yang bisa jadi end-game content bagi para pecinta makanan, Kaltim mencoba memproyeksikan visi emas bagi generasi muda. Ini adalah langkah awal yang solid untuk membuat budaya terasa relevan bagi mereka yang lebih kenal TikTok daripada sejarah kerajaan kuno.
Mereset Ulang Cara Pandang Terhadap Masa Lalu
Di sisi lain, Jawa Barat melalui perannya dalam UNESCO dengan naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian mencoba melakukan re-branding nilai leluhur. Mereka mengusung konsep Pancawaluya yang berfokus pada karakter anak muda: cager, bager, bener, pinter, dan singer. Ini adalah upaya untuk menyuntikkan nilai tradisional ke dalam software karakter generasi sekarang agar tidak glitch saat menghadapi modernitas yang semakin liar dan tak teratur.
Tantangan sebenarnya adalah bagaimana membuat narasi budaya ini tetap relatable bagi Gen Z dan Millennial yang setiap detik terpapar arus informasi global. Jika kebudayaan hanya disampaikan dengan gaya ceramah membosankan, tentu saja akan di-skip lebih cepat daripada iklan 5 detik di YouTube. Perlu ada jembatan antara narasi purba yang berusia puluhan ribu tahun dengan estetika digital yang sangat fast-paced saat ini.
Pemerintah mungkin perlu berpikir seperti pengembang game yang harus terus memberikan update berkala agar basis pemainnya tidak kabur. Budaya bukan barang statis; ia adalah entitas yang terus berkembang dan menuntut interaksi. Mengatur penggunaan lahan untuk pelestarian lingkungan atau melindungi naskah kuno adalah langkah teknis yang krusial, namun membungkusnya dalam narasi yang cerdas adalah kunci untuk memenangkan hati publik.
Membicarakan budaya sebagai kekuatan ekonomi kreatif adalah strategi yang seharusnya sudah dijalankan sejak dulu, bukan baru dipikirkan saat anggaran tahunan hampir habis. Ketika sebuah negara bisa memonetisasi budaya—bukan sekadar menjual tiket masuk museum—tanpa menghilangkan esensi dan marwah leluhur, saat itulah kita benar-benar naik level. Budaya adalah aset yang tidak bisa terdepresiasi kecuali pemiliknya yang memutuskan untuk membiarkannya membusuk.
Menuju Peradaban yang Tidak Sekadar Fosil
Kritik Fadli Zon tentang pengelolaan warisan budaya sebenarnya adalah pengingat bagi kita semua untuk berhenti bersikap jumawa dengan masa lalu tanpa punya rencana untuk masa depan. Kita terlalu sering terjebak dalam romantisme kejayaan kuno, tapi gagal mengoperasikan potensi tersebut dalam ekosistem ekonomi modern yang berbasis pada intelektual dan inovasi. Tanpa strategi yang matang, kita hanya akan berakhir menjadi museum hidup yang dikunjungi turis, namun tidak punya suara dalam menentukan arah peradaban global.
Menjadikan budaya sebagai soft power memerlukan keberanian untuk bereksperimen, tidak takut untuk melakukan remake pada narasi-narasi lama agar lebih estetik dan relevan. Indonesia punya potensi untuk menjadi pemimpin peradaban, bukan cuma karena kita punya banyak candi dan prasasti, tapi karena kita punya narasi peradaban yang paling panjang di muka bumi. Pertanyaannya, apakah kita cukup cerdas untuk menarasikannya, atau kita lebih memilih sibuk dengan seremoni seremonial yang itu-itu saja?
Akhirnya, posisi Indonesia sebagai negara peradaban bukan untuk dijadikan beban yang membuat kita terus-menerus menengok ke belakang dengan leher kaku. Ini adalah modal dasar, starting gear yang mumpuni untuk melangkah lebih jauh ke depan dengan kepala tegak. Jika budaya hanya berhenti pada kata-kata manis di podium, maka kita sedang melakukan speedrun menuju ketidakrelevanan di masa depan. Mungkin sudah saatnya kita berhenti memperlakukan kebudayaan sebagai hiasan, dan mulai memperlakukannya sebagai mesin utama peradaban yang perlu dirawat agar tidak mogok di tengah jalan.
