Siapkan popcorn dan kopi, karena kali ini kita bakal mengupas tuntas soal ‘utang’ negara-negara Afrika yang lagi naik daun—bukan dalam arti positif, melainkan naik drastisnya biaya pinjaman. Dari data terbaru ONE Data’s Development Finance Observatory, angkanya bikin geleng-geleng kepala: biaya pinjaman melonjak 91% antara 2020 hingga 2024. Ibarat mau beli skin langka, eh harganya tiba-tiba buff sampai dua kali lipat. Ini bukan cuma soal angka di atas kertas, tapi soal investasi masa depan yang jadi makin tercekik.
Selama dekade 2010-an, dunia finansial global lagi santuy. Bunga bank di negara-negara maju nyaris nol, bikin negara-negara berkembang kayak bisa ngutang dengan embel-embel diskon. Tapi begitu masuk era 2020-an, cerita berubah drastis. Pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina jadi dua event besar yang bikin biaya pinjaman ngadat. Kalo dulu ngutang itu kayak diskon flash sale, sekarang udah kayak bayar harga normal plus ongkir premium.
Nggak cuma bankir-bankir Barat yang ngeluarin jurus price hike. Sumber pendanaan lain yang dulu jadi alternatif, macam Tiongkok, juga nggak mau ketinggalan. Kalo dulu bunga pinjaman dari Tiongkok rata-rata 2,5% buat negara Afrika, sekarang udah nangkring di 5,7%. Lonjakan ini bukan cuma angka kecil, tapi peningkatan 3,2 poin persentase. Ibaratnya, dulu mau beli gear bagus, sekarang mesti mikir ulang karena harganya udah ‘naik kelas’.
Kondisi ini paling parah dirasain sama negara-negara yang ada di ‘zona terjepit’. Mereka bukan kategori negara miskin yang dapet banyak bantuan, tapi juga belum cukup kaya buat nahan guncangan ekonomi global kayak negara maju. Mereka ini kayak gamer yang punya PC lumayan tapi nggak sanggup beli kartu grafis terbaru; kebagian kena imbas tapi nggak punya modal buat ngatasinnya.
Pinjaman ‘Mahal’ Bikin Investasi Tercekik
Data dari ONE Data menunjukkan bahwa kenaikan biaya pinjaman ini bukan main-main. Kalo diibaratkan, ini seperti negara-negara Afrika yang terpaksa beli bahan bakar dengan harga melonjak drastis, sementara energi itu krusial buat menjalankan roda ekonomi. Biaya pinjaman dari Bank Dunia, misalnya, yang tadinya 1,4% untuk negara paling kredit-worthy, kini melambung jadi 5,2%. Ini bukan sekadar kenaikan kecil-kecilan, tapi lonjakan yang bikin kantong kering.
David McNair, Executive Director di ONE Data, menyuarakan keprihatinan ini dengan tegas. Kenaikan 91% biaya pinjaman berarti anggaran negara yang tadinya bisa dialokasikan buat pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur, kini lebih banyak habis buat bayar cicilan utang. Ditambah lagi, ancaman konflik di Timur Tengah yang berpotensi bikin harga energi dan pangan makin membumbung, ruang gerak negara-negara ini buat menghadapi krisis jadi makin sempit. Ibarat lagi dikejar monster, eh malah dikasih beban tambahan.
Laporan bertajuk Priced Out: The rising cost of borrowing for low- and lower-middle-income countries ini menggarisbawahi betapa drastisnya perubahan lanskap finansial. Era bunga rendah 2010-an memang menciptakan ilusi kemudahan akses modal. Namun, realitas pasca-2020 menghantam keras, menyadarkan bahwa periode ‘diskon besar-besaran’ itu sudah berakhir. Kenaikan biaya pinjaman ini nggak cuma bikin negara makin ‘nyicil’, tapi juga membatasi kemampuan mereka untuk berinovasi dan berkembang.
Perlu dicatat, kenaikan ini nggak cuma berlaku buat satu atau dua jenis pinjaman. Semua sumber pendanaan mengalami lonjakan. Tingkat suku bunga dari Bank Dunia naik 3,8 poin persentase, yang berarti peningkatan lebih dari 270% dalam lima tahun. Bayangkan, dulu bayar cicilan Rp100 ribu, sekarang jadi Rp370 ribu. Kalo konteksnya pinjaman miliaran dolar, efeknya tentu berlipat ganda.
Yang lebih mengkhawatirkan, ada negara-negara yang benar-benar ‘terkunci’ dari pasar modal. Negara-negara yang nggak bisa menerbitkan obligasi di 2022-2023 harus menghadapi biaya pinjaman implisit rata-rata 10,8%. Beberapa bahkan nyaris dua kali lipat dari itu. Pasar obligasi jadi arena yang sangat mahal, bahkan bagi negara yang paling terpapar risiko. Ini kayak mencoba masuk ke kompetisi esports bergengsi, tapi ditarik biaya pendaftaran yang nggak masuk akal.
Solusi Multilateral yang Langka tapi Berharga
Meskipun situasi memprihatinkan, pinjaman dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia masih menawarkan ‘celah’ penghematan yang signifikan. Setiap Rp100 yang dipinjam dari Bank Dunia IBRD bisa menghemat negara yang paling tertekan hingga Rp22 dibanding suku bunga pasar. Untuk negara yang bahkan nggak mampu menerbitkan obligasi, penghematan bisa mencapai Rp48. Namun, masalahnya, pendanaan multilateral ini jumlahnya terbatas dan nggak selalu mudah diakses.
William Asiko dari The Rockefeller Foundation menekankan bahwa lonjakan biaya pinjaman ini bukan cuma soal akses modal yang hilang, tapi hilangnya kemampuan negara untuk berinvestasi pada masa depan. Di saat yang sama ketika dunia dilanda berbagai guncangan—mulai dari konflik hingga lonjakan harga pangan dan energi—banyak negara Afrika justru kehilangan akses ke pendanaan yang mereka butuhkan untuk melindungi rakyatnya. Ini kayak lagi latihan lari maraton, tapi tiba-tiba disuruh bawa beban berat.
Negara-negara di ‘zona terjepit’ seperti Kenya dan Ghana menjadi contoh nyata dampak ini. Mereka terlalu ‘kaya’ untuk mendapatkan suku bunga terendah dari IDA Bank Dunia, namun belum cukup ‘kaya’ untuk mendapatkan bunga yang bersahabat di pasar obligasi internasional atau dari pinjaman bilateral. Keterpaparan mereka terhadap guncangan ekonomi akibat krisis, seperti yang terjadi di Iran, semakin memperburuk keadaan.
Analisis ini merupakan bagian awal dari Development Finance Observatory, sebuah platform data yang bakal diluncurkan. Tujuannya adalah menyajikan gambaran utuh aliran keuangan pembangunan global bagi para pembuat kebijakan, investor, dan masyarakat. Laporan ini juga menyerukan empat langkah mendesak: memperluas pinjaman MDB (Multilateral Development Bank) agar jendela non-konsesionalnya benar-benar bernilai; menyelaraskan pinjaman MDB dengan kebutuhan negara; mempercepat restrukturisasi utang dan memberikan ruang untuk membantu negara yang terbebani utang; serta melindungi IDA sebagai sumber pendanaan konsesional yang konsisten.
Catatan Penting: Biaya pinjaman untuk negara-negara Afrika ini mencakup utang luar negeri publik dan dijamin publik (PPG) dari kreditor seperti Paris Club, Tiongkok, Bank Dunia, dan pemegang obligasi swasta. Ini bukan cuma data mentah, tapi cerminan kompleksitas sistem keuangan global yang seringkali terasa seperti permainan catur tanpa akhir.
