Di saat negara-negara tetangga sibuk dengan problem sampah yang kian menggunung, Tiongkok justru lagi sibuk ‘mengekspor’ solusi. Bukan sembarang solusi, tapi pabrik pengolah sampah jadi energi (Waste-to-Energy/WtE), lengkap dengan teknologinya. Fenomena ini bukan sekadar pergeseran kapasitas industri, tapi lebih ke redefinisi peran siapa yang pegang kendali atas urusan sanitasi perkotaan di Asia Tenggara.
Dulu ‘Goyang’, Sekarang ‘Kirim Kargo’ Sampah ke Tetangga
Ingat insiden Tiongkok yang bikin dunia gamang dengan kebijakan ‘National Sword’ di 2018? Intinya, Tiongkok tutup pintu buat 24 kategori limbah padat impor dan pasang standar kebersihan yang bikin negara lain gigit jari. Kebijakan itu jelas bikin gempar dinamika daur ulang global. Tapi, di balik gegernya urusan sampah impor, ada geliat industri yang lebih halus terjadi: sektor pengolah sampah jadi energi (WtE) di Tiongkok, yang tadinya ngebut di dalam negeri, kini mulai merambah Asia Tenggara. Ini bukan sekadar buang kelebihan kapasitas, melainkan pergeseran struktural cara pengelolaan lingkungan perkotaan di kawasan ini, di mana perusahaan-perusahaan Tiongkok mengambil alih fungsi yang biasanya jadi urusan pemerintah daerah.
Kapasitas WtE Tiongkok itu jomplang banget dibanding negara Asia lainnya. Statista mencatat, Tiongkok memegang porsi terbesar kapasitas WtE domestik di benua ini pada 2024, jadi kontributor utama basis terpasang di Asia. Analisis Financial Times bahkan menyebut Tiongkok membangun lebih dari 1.000 pabrik WtE untuk membereskan masalah sampah domestiknya. Seiring melambatnya peluang pertumbuhan di dalam negeri akibat saturasi pasar, kebijakan pemilahan sampah, dan penurunan volume sampah, perusahaan-perusahaan lingkungan terkemuka Tiongkok kini mulai mengarahkan pandangan ke luar negeri.
Asia Tenggara sendiri lagi darurat dan butuh solusi cepat. Urbanisasi yang membabi buta dan peningkatan konsumsi memicu lonjakan drastis pada sampah padat perkotaan, membebani tempat pembuangan akhir dan sistem kesehatan publik. Sebut saja Thailand, yang jadi salah satu penghasil sampah domestik per kapita tertinggi di dunia. Tingkat produksi sampah padat domestik Thailand di 2024 tercatat sekitar 1.15 kg per orang per hari. Anehnya, meski volumenya segitu, mayoritas sampah di kawasan ini masih ditangani dengan cara lama: ditimbun di TPA, dibuang sembarangan, atau metode informal lainnya. Ini jelas nunjukkin lemahnya infrastruktur dan celah regulasi yang menganga lebar.
Ekspansi ini bukan semata-mata soal pasar dan cuan. Ini sejalan banget sama prioritas yang tertuang dalam ASEAN-China Environmental Cooperation Strategy and Action Plan 2021-2025, yang menyoroti “kota berkelanjutan” sebagai area kunci untuk pembangunan kapasitas kolaboratif dan dialog kebijakan. Dalam konteks Green Silk Road initiative yang lebih luas, infrastruktur WtE jadi fokus kerja sama internasional yang didukung negara dan pertukaran teknologi.
Perusahaan WtE Tiongkok mulai mengisi celah infrastruktur yang ada. Sampai pertengahan 2025, perusahaan-perusahaan Tiongkok telah berinvestasi, membangun, dan mengoperasikan lebih dari 43 proyek WtE di luar negeri yang tersebar di 13 negara. Kapasitas pengolahan desainnya mencapai sekitar 57.700 ton per hari, dengan total investasi yang diumumkan sekitar USD 6,43 miliar. Vietnam memimpin jumlah proyek ini di Asia Tenggara, diikuti oleh Thailand dan Indonesia.
Bukan Cuma Jual Teknologi, Tapi Jual Kemitraan Jangka Panjang
Perlu dicatat, ekspansi ini bukan cuma soal modal mengejar untung. Ini mencerminkan redistribusi peran tata kelola yang lebih dalam. Di kota-kota dengan sistem pengumpulan sampah yang terfragmentasi dan kapasitas teknis terbatas, konsesi WtE model Build-Operate-Transfer (BOT) dalam jangka panjang secara efektif menyerahkan fungsi krusial penanganan sampah dan pembangkitan energi ke tangan swasta. Contoh nyata, China Everbright Environment mengoperasikan pabrik WtE Phu Son di Hue, Vietnam, dan Zheneng Jinjiang punya proyek WtE di Palembang, Indonesia. Beda sama kontrak suplai peralatan jangka pendek, proyek-proyek ini seringkali melibatkan komitmen operasional multi-dekade, yang mengintegrasikan perusahaan Tiongkok ke dalam infrastruktur harian kota-kota tuan rumah.
Implikasi yang lebih luasnya: pengelolaan sampah—yang dulunya murni layanan publik domestik—kini bertransformasi jadi arena penyediaan layanan transnasional dan tata kelola infrastruktur.
Salah satu contoh paling kentara adalah Can Tho Waste-to-Energy Plant di Vietnam, yang digarap oleh China Everbright Environment. Beroperasi sejak 2018, pabrik ini memproses 400 ton sampah rumah tangga per hari, nyaris 70% dari total sampah kota itu. Fasilitas ini menghasilkan sekitar 60 juta kWh listrik hijau per tahun. Proyek semacam ini nggak cuma mengurangi ketergantungan pada pembuangan sampah TPA, tapi juga menyumbang ke jaringan listrik lokal. Ini jelas menempatkan fasilitas WtE sebagai penyedia layanan semi-publik, bukan sekadar investor industri biasa.
Alasan utama perusahaan Tiongkok bisa beroperasi efektif di ranah ini adalah adaptasi teknologi. Aliran sampah di Asia Tenggara, yang biasanya basah dan punya nilai kalori rendah, jadi tantangan buat banyak sistem insinerasi konvensional. Teknologi WtE Tiongkok sudah maju pesat dengan tungku kisi mekanis canggih yang punya zona pengeringan memanjang dan kontrol pembakaran berbasis AI, ditambah sistem circulating fluidised bed (CFB). Teknologi ini diasah di kondisi domestik yang mirip, jadi sangat cocok buat profil material sampah di sana. Ini ngasih keunggulan kompetitif nyata buat perusahaan Tiongkok dibanding pesaing asing yang sistemnya dioptimalkan buat sampah terpilah dengan kalori lebih tinggi.
Lebih lanjut, model ‘Government-Enterprise-Finance’ yang sinergis, yang sudah teruji di pasar domestik Tiongkok, ngasih keunggulan kompetitif buat perusahaan-perusahaan ini dalam hal pembiayaan proyek dan operasi terpadu. Dengan memanfaatkan beragam aliran pendapatan—seperti Feed-in Tariffs (FiT) untuk listrik dan biaya layanan yang bertahap—perusahaan Tiongkok menawarkan solusi yang layak secara finansial dan sesuai dengan realitas fiskal negara tuan rumah.
Yang paling krusial, perusahaan Tiongkok kini mulai menanggapi kekhawatiran soal standar lingkungan dengan mengadopsi kerangka kerja ESG yang ketat. Berbeda dengan persepsi umum bahwa mereka mengekspor standar yang lebih rendah, para pemimpin pasar seperti Everbright dan Shanghai SUS Environment biasanya merancang pabrik luar negeri mereka agar sesuai dengan EU Industrial Emissions Directive (2010/75/EU)—regulasi Uni Eropa tentang pengendalian polusi industri yang menetapkan batas emisi ketat berdasarkan Best Available Techniques (BAT). Dengan mematuhi standar Eropa ini, perusahaan Tiongkok berupaya melegitimasi kehadiran mereka dan meredam sentimen ‘Not In My Backyard‘ (NIMBY).
Namun, risiko tata kelola tetap membayangi dan berpotensi menggoyahkan keberlanjutan jangka panjang dari kerja sama ini. Di tingkat kontrak, kelayakan finansial beberapa proyek WtE Tiongkok bergantung pada perjanjian ‘put-or-pay‘, di mana pemerintah daerah menjamin pengiriman volume sampah minimum dan membayar biaya TPA untuk jumlah tersebut, meskipun sampah yang dikirim sebenarnya lebih sedikit. Ini menciptakan potensi efek ‘terkunci’ yang bisa bertentangan dengan tujuan daur ulang di masa depan. Kalau sebuah kota berhasil mengurangi produksi sampah atau meningkatkan daur ulang, mereka mungkin tetap terikat kontrak untuk membayar biaya TPA penuh berdasarkan volume yang dijamin, yang ujung-ujungnya jadi beban fiskal. Kekakuan ekonomi ini diperparah oleh ketegangan sosial yang lebih luas, karena penolakan publik terhadap insinerasi masih umum terjadi di Asia Tenggara, didorong oleh kekhawatiran kesehatan dan kurangnya kepercayaan pada investor asing serta penegakan regulasi lokal. Pada akhirnya, di kawasan yang ditandai oleh transisi politik dan rezim lingkungan yang terus berkembang, komitmen multi-dekade ini membuat modal Tiongkok dan pemerintah lokal sama-sama rentan terhadap pergeseran kebijakan yang tidak terduga.
Implikasi yang lebih luasnya adalah pengelolaan sampah—yang dulunya murni layanan publik domestik—kini menjadi arena penyediaan layanan transnasional dan tata kelola infrastruktur. Perusahaan WtE Tiongkok tidak sekadar mengekspor teknologi; mereka membentuk cara kota-kota di Asia Tenggara menyelesaikan masalah lingkungan yang persisten. Untuk mencapai dampak yang berkelanjutan, perusahaan Tiongkok perlu berevolusi menjadi mitra tepercaya yang mampu menyelaraskan diri dengan kerangka regulasi lokal dan melibatkan komunitas secara transparan. Mereka perlu membuka pabrik untuk kunjungan publik dan edukasi, membentuk mekanisme penanganan keluhan yang jelas, membagikan data emisi secara real-time, dan mendukung inisiatif pengurangan sampah lokal. Hanya dengan begitu, janji mengubah sampah menjadi kekayaan dapat berwujud menjadi hasil tata kelola lingkungan yang tahan lama, bukan sekadar keuntungan komersial jangka pendek.
