Di sebuah negeri yang katanya sedang giat memberantas segala bentuk “kenakalan turis” visual, kisah 25 fotografer asing yang dipulangkan paksa bak drama Korea dengan plot twist yang lebih muram. Mereka tertangkap basah menjalankan bisnis foto ilegal, seolah-olah kamera mereka adalah senjata utama dalam perang melawan perizinan yang rumit, sembari menendang halus para pekerja seni lokal yang sudah berjuang lebih dulu.
Sang Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, bertindak layaknya detektif kelas kakap. Mendengar keluhan dari asosiasi fotografer yang suaranya mungkin tenggelam di tengah hiruk pikuk pariwisata, ia pun segera mengontak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hasilnya? 25 “pemain liar” ini langsung diangkut pulang, mungkin dengan pesawat yang sama yang membawa mereka datang, namun dengan koper yang isinya lebih ringan daripada ekspektasi bisnis mereka.
Modus operandinya pun cukup menggiurkan, setidaknya bagi mereka yang tidak peduli aturan. Studio foto dadakan muncul di berbagai kota besar seperti Medan, Jakarta, Bali, dan Surabaya. Harganya dipasang miring, bersaing ketat dengan tawaran para fotografer lokal. Peralatan yang digunakan pun tak kalah canggih, seolah-olah mereka datang untuk mengikuti “Indonesia’s Next Top Photographer” versi ilegal.
Mayoritas pelaku bisnis tak berizin ini berasal dari Tiongkok dan beberapa negara Eropa. Mereka memanfaatkan kemudahan visa saat kedatangan (visa on arrival) bukan untuk menikmati keindahan alam atau budaya, melainkan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Ibarat meminjam kunci rumah teman hanya untuk menyewanya lagi, sebuah pengkhianatan tingkat tinggi terhadap kepercayaan yang diberikan.
Kamera Mahal, Kantong Tipis, Sanksi Tebal
Ironisnya, di tengah gencarnya promosi pariwisata dan ekonomi kreatif, kasus seperti ini muncul ke permukaan. Para fotografer asing ini, dengan kamera dan lensa yang mungkin lebih mahal dari motor matic anak muda zaman sekarang, justru memilih jalur pintas dengan mengabaikan kebutuhan izin kerja yang seharusnya diurus. Ini bukan sekadar soal persaingan bisnis; ini adalah soal penghormatan terhadap hukum dan ekosistem ekonomi lokal yang sudah ada.
Menteri Harsya menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti Indonesia menutup diri terhadap kolaborasi internasional. Pernyataan ini mirip janji manis mantan pacar yang bilang “bukan maksudku nggak suka, tapi…”, sembari menutup pintu rapat-rapat. Keterbukaan memang penting, namun harus ada batasan yang jelas, apalagi jika menyangkut potensi kerugian ekonomi bagi warga negara sendiri.
Apa yang terjadi di dunia fotografi ini ternyata bukan insiden tunggal. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, membocorkan bahwa praktik penyalahgunaan visa serupa juga marak terjadi di sektor lain. Mulai dari rental kendaraan yang dikuasai orang asing tanpa izin, aktivitas investasi yang tidak jelas juntrungannya, hingga layanan pemandu wisata yang mestinya dipegang oleh profesional lokal.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: seberapa efektif sistem pengawasan imigrasi kita dalam mendeteksi aktivitas ilegal semacam ini? Apakah hanya menunggu laporan dari masyarakat agar bergerak? Atau ada celah yang sengaja atau tidak sengaja dibiarkan terbuka lebar?
Investasi Ilegal dan Perang Visa yang Tak Kunjung Usai
Kasus penangkapan dan deportasi 25 fotografer ilegal ini ibarat menambal satu lubang di bendungan yang bocor di sekian banyak titik. Munculnya bisnis ilegal yang dijalankan oleh warga negara asing, terutama di sektor yang bersentuhan langsung dengan ekonomi lokal, memang menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Ini bukan lagi soal membatasi eksposur budaya asing, melainkan soal menjaga kedaulatan ekonomi.
Penyalahgunaan visa bukan hanya merugikan para pelaku bisnis lokal, namun juga berpotensi menggerogoti pendapatan negara. Pajak yang seharusnya masuk ke kas negara hilang begitu saja karena transaksi dilakukan secara gelap. Ibarat memberi “uang keamanan” kepada preman, namun kali ini preman berwajah internasional dan datang dengan kamera canggih.
Sektor rental kendaraan, misalnya, bisa jadi ajang penampungan aset asing yang tidak teregulasi. Para “investor” ini mungkin membeli armada kendaraan dalam jumlah besar, lalu menyewakannya kembali dengan harga yang membuat perusahaan rental lokal menjerit. Tanpa adanya kontrol yang ketat, praktik ini bisa merusak tatanan industri yang sudah berjalan.
Begitu pula dengan praktik menjadi pemandu wisata ilegal. Fenomena ini bukan hanya soal persaingan tarif, tetapi juga kualitas layanan dan pemahaman mendalam mengenai destinasi. Pemandu lokal biasanya memiliki pengetahuan historis, budaya, dan anekdot yang tidak bisa didapatkan dari sekadar membaca brosur atau internet. Kehilangan elemen ini berarti kehilangan otentisitas pengalaman berwisata.
Regulasi yang Tegas, Pengawasan yang Jeli
Respons cepat dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Imigrasi ini patut diapresiasi, namun ini baru permulaan. Dibutuhkan langkah-langkah yang lebih sistematis dan proaktif untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Bukan hanya soal mendeportasi, tetapi bagaimana menciptakan ekosistem yang membuat praktik ilegal menjadi sangat tidak menguntungkan dan berisiko tinggi.
Mungkin sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan kembali skema perizinan bagi para pelaku ekonomi kreatif asing. Transparansi dalam proses pengajuan izin, verifikasi ketat terhadap latar belakang bisnis, dan penegakan hukum yang konsisten adalah kunci utama. Jangan sampai niat baik untuk membuka diri justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, merugikan para pekerja kreatif lokal yang sudah berjuang keras untuk berkarya.
Pada akhirnya, menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal adalah sebuah seni tersendiri. Dan dalam kasus ini, seni fotografi ilegal yang dijalankan oleh 25 WNA tersebut justru telah melukiskan sebuah kritik tajam tentang pentingnya regulasi yang jelas dan pengawasan yang jeli agar potensi ekonomi kreatif Indonesia tidak hanya dinikmati oleh tangan-tangan asing yang datang tanpa membawa kontribusi nyata.
