Indonesia lagi-lagi bikin heboh, tapi bukan soal kuliner tersembunyi atau destinasi wisata baru. Kali ini, isu utamanya adalah hutan yang ngilang dengan kecepatan kilat, membuat para aktivis lingkungan menjerit bak ditinggal pas lagi mabar ranked. Laporan terbaru dari Auriga Nusantara bikin kaget: deforestasi di tahun 2025 melonjak 66%, menyentuh level tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Ini bukan sekadar angka statistik, tapi alarm keras buat negara kepulauan yang punya paru-paru dunia tergemuk di planet ini.
Bayangkan saja, Indonesia, permata khatulistiwa yang kaya akan keanekaragaman hayati luar biasa, justru lagi boros menghabiskan aset hijaunya. Ekonomi negara, yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai $1.4 triliun, sangat bergantung pada tambang dan perkebunan kelapa sawit. Namun, ambisi pangan dan energi mandiri yang digaungkan pemerintah justru jadi pedang bermata dua, menebas bukan hanya lahan yang dianggap kurang produktif, tapi juga ekosistem yang rapuh.
Hutan Digusur demi Pangan dan Energi
Auriga Nusantara, sebuah lembaga riset yang fokus pada isu kehutanan dan keanekaragaman hayati, menggunakan teknologi satelit canggih yang dikombinasikan dengan tinjauan langsung di lapangan. Mereka memantau 49.000 hektare hutan di 16 provinsi. Hasilnya sungguh mencengangkan: 433.751 hektare hutan ditebang pada tahun 2025. Angka ini jauh melampaui 261.575 hektare di tahun 2024. Timer Manurung, ketua Auriga, mengungkapkan kekhawatirannya, menyatakan bahwa lonjakan ini mengembalikan Indonesia ke masa kelam, di mana deforestasi mencapai puncaknya.
Catatan deforestasi tertinggi sebelum 2025 terjadi pada tahun 2016, ketika lebih dari satu juta hektare hutan lenyap. Kini, dengan lonjakan 66%, situasi kembali genting. Manurung secara spesifik menunjuk program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu biang kerok utama. Program ini bertujuan mendongkrak produksi pangan domestik, terutama beras, dan mengurangi ketergantungan impor.
Ironisnya, pemerintah mengalokasikan 20,6 juta hektare kawasan hutan untuk program terkait pangan, energi, dan air di tahun 2025. Sekitar 43% dari area tersebut adalah hutan primer. Lebih dari 78.000 hektare dari “hutan cadangan pangan” ini ludes ditebang tahun lalu. Angka ini setara dengan luas kota metropolitan seperti New York City, menurut perhitungan Auriga. Sungguh sebuah pengorbanan ekologis demi sebongkah nasi?
Sementara itu, di Pulau Borneo, lahan-lahan hutan diubah menjadi sawah untuk memenuhi target swasembada beras. Pernyataan pemerintah yang mengklaim telah mencapai swasembada beras tahun lalu terasa seperti candaan pahit ketika melihat fakta hilangnya hutan. Manurung dengan tegas menyebut langkah ini sebagai perjudian. “Mereka berjudi, mereka berspekulasi… itu lahan gambut, bukan tempat yang cocok untuk padi,” tegasnya, menggarisbawahi ketidaksesuaian lahan yang dikonversi.
Dorongan untuk bioenergi ala Prabowo juga tak kalah merusak. Kawasan hutan diubah menjadi hutan industri untuk memproduksi biomassa. Tak hanya itu, 37.910 hektare hutan ditebang di dalam konsesi minyak sawit yang memang sudah meraksasa di Indonesia. Ini seperti menambah bensin ke api yang sudah menyala.
Bukan Sekadar Kebijakan Baru, Tapi Pola Lama
Kerusakan ini tidak berhenti pada sektor pangan dan energi terbarukan. Tambahan 41.162 hektare hutan diubah fungsinya menjadi konsesi tambang batu bara, emas, dan nikel. Angka-angka ini terus bertambah, seolah hutan Indonesia hanya komoditas tak terbatas yang siap dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi.
Manurung dengan tajam mengkritik bahwa rezim saat ini melanjutkan pola lama yang digagas oleh Presiden sebelumnya, Joko Widodo. Penggunaan “proyek strategis nasional” dan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang kerap dilegalkan dianggap semakin melemahkan perlindungan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan sekadar pergantian tampuk kepemimpinan, melainkan keberlanjutan kebijakan yang mengorbankan alam.
Baik Kementerian Kehutanan maupun juru bicara presiden belum memberikan tanggapan resmi kepada Reuters terkait temuan ini. Sikap diam ini tentu saja makin mempertebal kekhawatiran publik dan para pemerhati lingkungan. Ketika suara-suara kritis bergema, respons yang diharapkan adalah tindakan, bukan kebisuan.
Borneo Jadi yang Terparah, Sumatra Menyusul dengan Angka Mengkhawatirkan
Dari berbagai pulau di Indonesia, Borneo menjadi yang paling menderita kehilangan tutupan hutannya tahun lalu. Sumatra dan Papua menyusul di posisi kedua dan ketiga. Provinsi Kalimantan Timur, yang juga merupakan lokasi ibu kota negara baru, menjadi provinsi yang paling terdampak parah. Ibu kota baru yang direncanakan sebagai simbol kemajuan, ternyata dibangun di atas deforestasi yang mengkhawatirkan.
Yang lebih mengerikan adalah kondisi di tiga provinsi Sumatra. Wilayah yang sebelumnya dilanda banjir dan longsor, justru mencatat “peningkatan deforestasi yang dramatis”. Aceh melonjak 426%, Sumatra Utara naik 281%, dan Sumatra Barat meroket hingga 1.034% dibandingkan tahun 2024. Angka-angka ini bak tamparan keras, menunjukkan bagaimana hilangnya hutan berujung pada bencana alam yang lebih parah.
Peringatan El Nino dan Kebutuhan Mendesak
Manurung memberikan usulan konkret: pemerintah harus segera memperbaiki regulasi demi perlindungan hutan alam yang lebih baik. Perluasan kawasan konservasi di luar kawasan hutan juga menjadi langkah krusial. Ini bukan sekadar saran, melainkan sebuah peringatan keras.
“Ini menjadi peringatan yang harus mendorong tindakan korektif,” katanya, terutama menjelang musim kemarau yang diperkirakan akan membawa dampak El Nino. Fenomena cuaca ini sangat berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Mengabaikan deforestasi saat ini sama saja dengan mengundang malapetaka yang lebih besar di masa depan.
Apa yang terjadi di Indonesia ini adalah cerminan dari konflik global antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Ambiisi negara untuk mandiri di sektor pangan dan energi, yang terdengar mulia di permukaan, ternyata menimbulkan konsekuensi ekologis yang brutal. Hutan Indonesia, yang merupakan rumah bagi jutaan spesies dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global, sedang berada di titik kritis. Pertanyaan besarnya, apakah negara ini akan terus menari di atas bara api deforestasi, atau segera melakukan introspeksi mendalam sebelum semua terlambat?
