Pemandangan ini barangkali sudah menjadi rutinitas lumrah di sudut-sudut warkop dan pos ronda tanah air. Seorang kawan duduk termangu menatap layar smartphone, memandangi saldo rekening yang pas-pasan, lalu dengan napas lega yang dibuat-buat menggeser jari ke ikon aplikasi pinjaman online (pinjol). Ia menekan tombol copot pemasangan (uninstall), menyaksikan ikon tersebut lenyap dari layar beranda, lalu tersenyum puas seolah-olah seluruh catatan utang dan riwayat hidupnya baru saja terhapus dari peradaban manusia.
"Beres! Aplikasinya sudah kuhapus, nomor teleponnya sudah kuganti, aman sekarang," begitu gumamnya penuh percaya diri sambil menyeruput kopi susu saset.
Kita memang hidup di tengah masyarakat yang punya keyakinan magis terhadap tombol di layar sentuh. Bagi sebagian orang, menghapus aplikasi dari ponsel disamakan dengan membakar tumpukan berkas kuitansi di halaman belakang rumah: begitu abunya hilang ditiup angin, hilang pula kewajiban masa lalu. Sayangnya, bagi siapa saja yang pernah berkecimpung di balik meja kerja pusat data dan arsitektur jaringan, ilusi ketenangan tersebut terasa sangat menggelikan sekaligus bikin elus dada.
Keresahan seputar jejak data pribadi di industri keuangan digital memang kian meruncing. Sebagaimana diulas dalam laporan Antara Tekno pekan ini, masyarakat banyak mencari cara untuk menghapus salinan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah pinjaman lunas. Laporan tersebut merinci serangkaian panduan formal: mulai dari melunasi seluruh kewajiban utang, mengajukan permohonan tertulis ke layanan pelanggan (customer service) perusahaan pinjol, meminta konfirmasi pemusnahan dokumen, hingga melaporkan kendala ke kontak pengaduan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Secara hukum normatif, langkah-langkah di atas memang berpijak pada hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pengguna berhak meminta penghentian pemrosesan dan penghapusan data jika tujuan penggunaannya telah selesai.
Namun di sinilah letak jurang menganga antara pasal manis di atas kertas undang-undang dengan cara kerja mesin komputasi di dunia nyata. Bagi para insinyur backend yang mengelola basis data relasional di industri teknologi finansial, konsep menghapus data secara permanen (hard delete) pada dasarnya adalah pantangan besar.
Pertama, aturan main dari otoritas keuangan sendiri secara tegas mewajibkan penyelenggara fintech untuk menerapkan prinsip masa retensi data. Peraturan OJK mewajibkan seluruh rekam jejak transaksi keuangan, dokumen verifikasi identitas (Know Your Customer / KYC), dan log aktivitas nasabah disimpan minimal selama lima tahun untuk keperluan audit kepatuhan, pencegahan pencucian uang, dan penyelesaian sengketa hukum. Artinya, surat permohonan penghapusan data yang Anda kirimkan ke alamat email pengaduan paling banter hanya akan mengubah status akun Anda dari aktif menjadi nonaktif (soft delete). Foto selfie Anda sambil memegang KTP tetap tersimpan rapi di dalam ember penyimpanan awan (cloud object storage) milik perusahaan.
Kedua, ada masalah infrastruktur cadangan data (backup). Server produksi aplikasi modern membuat salinan basis data secara otomatis setiap hari, minggu, dan bulan, lalu mereplikasikannya ke berbagai zona server terpisah. Bahkan andaikata seorang administrator sistem dengan sukarela menghapus baris data KTP Anda di server utama, identitas tersebut masih tetap hidup abadi di puluhan berkas cadangan kompresi yang mustahil dibongkar satu per satu hanya demi memenuhi permintaan satu orang pengguna.
Situasi ini bertambah runyam ketika kita membicarakan platform pinjaman semi-legal atau sindikat fintech nakal yang menjamur di luar radar pengawasan. Bukan rahasia lagi bahwa komoditas paling mahal di era internet bukanlah biaya bunga cicilan, melainkan basis data profil konsumen itu sendiri. Sebelum Anda sempat berpikir untuk melunasi tagihan, daftar kontak telepon, riwayat SMS, dan foto identitas Anda kerap kali sudah disalin ke server pihak ketiga, dialihkan ke agensi penagih utang (debt collector), atau bahkan bocor ke forum pertukaran data gelap.
Kondisi tersebut sangat mirip dengan kepolosan kita saat menduga factory reset HP bekas belum tentu bikin data pribadi benar-benar lenyap dari cip memori internal. Menghapus jejak digital menuntut pemahaman mendalam tentang bagaimana perangkat keras dan jaringan bekerja, bukan sekadar mengandalkan sugesti tombol reset, fenomena yang juga terlihat saat kebocoran privasi digital akibat kecerobohan perangkat mengancam orang-orang yang merasa sistem keamanannya sudah rapat.
Terlebih lagi belakangan ini marak modus penipuan baru yang menawarkan jasa pemutihan data pinjol kilat di media sosial dengan meminta bayaran uang muka. Bukannya identitas jadi aman, warga yang putus asa justru menjadi korban pemerasan dua kali lipat oleh sindikat kriminal yang sama.
Mengirimkan swafoto bersama selembar KTP ke server pinjaman daring pada akhirnya ibarat menaburkan segenggam garam ke dalam semangkuk kuah soto yang mengepul. Anda bisa saja membuang mangkuknya, mencuci sendoknya, dan mengganti meja makan dengan yang baru, tetapi rasa asinnya sudah telanjur menyatu dengan kuah dan mustahil untuk dipisahkan kembali.
