Dua dekade berlalu, namun genangan lumpur panas Sidoarjo tak kunjung kering, seperti luka yang enggan sembuh. Di tepi danau abadi yang memuntahkan sejuta cerita duka ini, Harwati dan belasan warga berkumpul. Bukan untuk sekadar mengenang, tapi untuk ‘nagih’ janji keadilan yang entah kapan akan terwujud. Bayangkan saja, bencana alam yang seharusnya jadi urusan negara, malah terasa seperti utang piutang yang tak kunjung lunas. Pesta demokrasi berganti, presiden berganti, tapi nasib warga Sidoarjo? Masih terjebak dalam siklus lumpur yang sama. Sungguh ironi yang pahit, bak menikmati kopi tanpa gula di pagi hari.
Bayangkan sebuah area seluas lebih dari 600 hektar ditelan bulat-bulat oleh lumpur panas yang tak kenal ampun. Bukan sekadar desa yang tenggelam, tapi juga pabrik-pabrik yang menjadi sumber mata pencaharian. Peristiwa ini, yang dimulai pada 29 Mei 2006, bukan hanya memuntahkan lumpur, tapi juga tragedi. Tiga belas nyawa melayang akibat ledakan pipa gas bawah tanah di zona bencana. Sebuah ‘bonus’ mengerikan dari bencana alam yang seharusnya sudah cukup memilukan.
Erupsi lumpur ini, yang sayangnya masih berlangsung hingga kini, bagaikan drama bersambung yang tak ada habisnya. Puluhan ribu orang terusir dari kampung halaman mereka. Desa-desa berubah menjadi lautan lumpur tak bertepi. Proses pemulihan? Jangankan berhasil, upaya menutup lubang raksasa itu dengan bola beton sebesar gajah pun terbukti sia-sia. Mungkin alam memang punya cara sendiri untuk menunjukkan betapa kecilnya usaha manusia di hadapannya.
Harwati, seorang warga berusia 50 tahun, dengan tegas menyampaikan unek-uneknya kepada awak media pada 30 Mei. Pertemuan peringatan dua dekade ini bukan sekadar nostalgia. Ini adalah pengingat keras kepada pemerintah bahwa dampak lumpur Sidoarjo masih terasa hingga kini, meracuni kehidupan mereka. Ia menuntut pemeriksaan menyeluruh atas dampak kesehatan lumpur, sebab tak sedikit warga yang kini berjuang melawan kanker pasca-bencana. Rasanya seperti meminta obat penawar racun kepada si pembuat racun itu sendiri.
Lumpur di Jantung Kehidupan
Muhammad Irsyad, 62 tahun, salah satu korban bencana, harus meninggalkan desanya pada 2012. Bukan karena tak cinta kampung halaman, tapi karena polusi lumpur yang meresap ke sumur keluarga. Bayangkan, air untuk memasak dan mandi saja sudah perih di mata. Sebuah situasi yang sangat ‘nyaman’ untuk memulai hari, bukan? Ia bercerita, dua dekade berlalu, ia masih ‘merapikan’ hidupnya, keluarganya bertahan hidup dari warung makan dan penjualan air minum. Sebuah perjuangan adaptasi yang memilukan.
Siti Chusniawati, istri Irsyad, dengan nada sedih mengakui relokasi adalah pilihan pahit. Namun, apalah daya, nasib memaksa. “Berat sih, tapi ya mau bagaimana lagi, dijalani saja hari demi hari, berusaha beradaptasi dengan keadaan baru ini,” ujarnya, 48 tahun. Kalimat sederhana itu menyimpan beban berpuluh-puluh tahun yang harus dipikul. Kehidupan yang terpaksa ‘di-reset’ karena ambisi yang tak terkendali.
Studi independen memberikan gambaran yang cukup gamblang: saling tuding antara perusahaan minyak dan gas PT Lapindo Brantas, yang saat itu melakukan pengeboran di area tersebut, dan gempa bumi yang terjadi dua hari sebelumnya di jarak 260 km. Sebuah teka-teki sebab-akibat yang kompleks, namun ujung-ujungnya, dampaknya tetap sama: penderitaan warga. Lapindo, bagian dari kerajaan bisnis keluarga Bakrie yang ternama, akhirnya diperintahkan untuk memberi kompensasi. Namun, prosesnya bertahun-tahun, memicu protes keras.
Pemerintah pun turun tangan, bahkan meminjamkan dana kepada perusahaan untuk mempercepat pembayaran sisa kompensasi. Irsyad menyebut penggunaan uang publik untuk mengganti kerugian bencana ini sebagai “ketidakadilan”. Ia bersikeras bahwa perusahaan harus bertanggung jawab penuh. Sebuah argumen logis yang terasa seperti teriakan di gurun pasir.
Api dalam Sekam, Lumpur dalam Ingatan
Lapindo, yang kini berganti nama menjadi Minarak Brantas Gas, bungkam. Dulu, mereka pernah menyatakan bahwa investigasi “menentukan tidak ada korelasi yang dapat dibuktikan antara aktivitas pengeboran dan erupsi lumpur”. Pernyataan klasik perusahaan yang mencoba melempar bola panas. Sementara itu, kelompok lingkungan menemukan bahwa air tanah di sekitar area terdampak telah tercemar, menyebabkan berbagai penyakit bagi warga lokal. Melky Nahar dari JATAM mengutarakan, “Setelah dua dekade, kehancuran atas kesehatan, lingkungan, dan basis produksi masyarakat… belum selesai.” Sebuah pukulan telak yang membuktikan bahwa lumpur Sidoarjo bukan sekadar fenomena alam, tapi luka kronis.
Irsyad, yang kini tinggal 4 km dari rumah lamanya, pernah berucap pada temannya, ia ingin dimakamkan di desa lamanya. Alasannya sederhana namun menyentuh: agar anak cucunya kelak mencarinya di sana, dan dari sana muncul pertanyaan, “Kenapa kakek dimakamkan di sini?” Sebuah harapan getir untuk pengakuan atas akar yang telah tercabut paksa. Ini bukan sekadar tentang tanah yang hilang, tapi tentang identitas dan warisan yang terenggut.
Di tengah genangan lumpur yang tak surut, ada pelajaran tentang rapuhnya kehidupan di hadapan kekuatan alam dan ambisi manusia. Pertanyaan tentang keadilan, tanggung jawab perusahaan, dan peran pemerintah tetap menggantung, seberat bongkahan lumpur itu sendiri. Dua dekade adalah waktu yang sangat panjang untuk sebuah trauma yang belum terobati, sebuah pengingat bahwa kadang, bencana tidak berakhir hanya karena berita utama meredup. Ia terus mengalir, tak kenal waktu, sama seperti lumpur yang tak kunjung kering di Sidoarjo.
Mungkin saja, di bawah permukaan lumpur yang tebal itu, terpendam lebih dari sekadar desa dan pabrik. Terpendam pula janji-janji yang tak ditepati, keadilan yang tertunda, dan harapan yang terus berjuang untuk mencari celah di antara kepedihan. Cerita Sidoarjo adalah pengingat getir bahwa skala bencana sesungguhnya bukan hanya dari luasnya area yang terendam, tetapi dari dalamnya luka yang tertinggal di hati mereka yang kehilangan segalanya.
