Bayangkan ini: negara-negara berkembang sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, susah payah merombak sana-sini demi memikat hati lembaga keuangan internasional. Anggaran dibuat transparan bagai kaca patri, utang dipublikasikan tanpa tedeng aling-aling, badan independen dibentuk untuk mengawasi pengeluaran, bahkan program Dana Moneter Internasional (IMF) pun dituntaskan. Tapi apa hasilnya? Peringkat kredit dari lembaga pemeringkat tetap mentok di situ-situ saja, bikin biaya pinjaman malah makin tinggi. Seolah-olah usaha keras mereka itu cuma sekadar *dance* solo di ruang kosong yang nggak ada penontonnya.
Kesenjangan antara apa yang sudah dibangun oleh negara-negara ini dan bagaimana kemajuan itu tercermin dalam peringkat kredit serta harga pasar adalah masalah yang persistent dan punya imbas nyata. Ini bukan sekadar angka di laporan; ini berarti ongkos pinjaman membengkak, ruang fiskal makin sempit, dan sumber daya untuk investasi publik jadi semakin menipis. Ibarat sudah bikin resep masakan juara, tapi kok koki-koki ternama malah bilang rasanya biasa saja?
Penjelasan paling umum adalah soal bias metodologi. Katanya, lembaga pemeringkat kredit itu cenderung meremehkan institusi negara berkembang atau memakai indikator yang lebih menguntungkan negara-negara ‘utara’ yang sudah mapan. Ada benarnya juga sih pengamatan ini, dan para reformis sudah mencoba berbagai solusi: menambah jumlah lembaga pemeringkat, meninjau ulang metodologi, hingga menerapkan kode etik transparansi. Tapi, semua itu sepertinya gagal menyentuh akar masalah struktural yang lebih dalam.
Data Tercecer, Penilaian Melenceng
Berdasarkan pengalaman riset di lapangan mengenai cara kerja lembaga pemeringkat, jelas terlihat bahwa penilaian terhadap negara berkembang seringkali dibuat berdasarkan informasi yang incomplete atau terfragmentasi. Data tersebar di berbagai institusi dalam negeri, tidak selalu mengikuti standar yang sama, dan seringkali dirangkum dengan terburu-buru di bawah tekanan waktu, tepat sebelum jadwal peninjauan peringkat. Hasilnya? Apa yang sampai ke tangan penilai eksternal hanyalah gambaran parsial dari posisi institusional dan fiskal negara tersebut, bahkan dalam skenario terbaik sekalipun.
Isu ini menjadi topik hangat diskusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada akhir Maret 2026, ketika para delegasi berkumpul dalam pertemuan khusus perdana mengenai peringkat kredit. Tema yang terus berulang adalah perlunya ‘melihat ke hulu’ – apa saja yang harus sudah tersedia sebelum proses pemeringkatan itu sendiri dimulai. Jika ini terpenuhi, penilaian bisa jadi lebih akurat mencerminkan infrastruktur yang telah dibangun oleh negara berkembang.
Ini adalah pergeseran yang bermakna. Tujuannya bukan lagi menuntut lembaga pemeringkat untuk bertindak berbeda, melainkan bertanya apa yang dibutuhkan oleh sistem secara keseluruhan. Hulu adalah tempat masalah berawal dan di mana tindakan paling konkret bisa dilakukan. Perdebatan ini mengindikasikan perubahan pendekatan dari aktor-aktor kunci, termasuk PBB, bank pembangunan multilateral, dan para peminjam negara itu sendiri. Ini bisa jadi awal mula perubahan cara kemajuan institusional diterjemahkan menjadi penilaian kredit dan, pada akhirnya, biaya pinjaman.
Membangun Narasi Kredit Suatu Negara
Peringkat kredit suatu negara sovereign tidak semata-mata dibentuk di dalam kantor lembaga pemeringkat kredit. Ia terbentuk berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sebelum seorang analis datang berkunjung. Prosesnya melibatkan kementerian keuangan, bank sentral, kantor statistik, kantor pengelola utang, dan institusi audit. Ini adalah proses pengumpulan, verifikasi, dan penyajian data yang kebanyakan pemerintah negara berkembang belum memiliki kapasitas untuk menanganinya secara sistematis.
Sebelum peringkat dikeluarkan, ‘narasi kredit’ suatu negara harus terlebih dahulu dirangkai. Data fiskal harus dikumpulkan, lintasan reformasi didokumentasikan, perubahan institusional diverifikasi, dan kewajiban kontinjensi diungkapkan. Kantor pengelola utang memegang satu bagian dari gambaran, bank sentral bagian lain, dan kantor statistik bagian ketiganya. Ketika semua bagian ini terkoordinasi dengan baik, narasi kredit siap disajikan dalam bentuk yang dapat diverifikasi pada tahap penilaian.
Namun, jika koordinasi tersebut lemah, dokumentasi harus dikejar secara reaktif menjelang tenggat waktu pemeringkatan, dan hasilnya, narasi tersebut menjadi tidak lengkap. Sederhananya, analis tidak dapat merekonstruksi apa yang tidak pernah berhasil disusun. Ketika dihadapkan pada informasi yang tidak utuh, respons rasional biasanya adalah penilaian yang konservatif, bahkan jika data inti yang dibutuhkan secara umum serupa antarnegara. Premi ketidakpastian tetap tinggi, dan setiap reformasi yang telah dilakukan pun tidak dikenali. Bukan karena reformasi itu tidak ada, tetapi karena sistem yang dibutuhkan untuk membuatnya terlihat belum pernah dibangun.
Celananya yang Pas: Intervensi yang Tepat
Proses di hulu ini dapat dipahami sebagai pembentukan kredit sovereign. Jika proses ini lemah, dan penilai eksternal tidak dapat melihat kemajuan nyata yang telah dicapai, akan muncul ‘celah formasi’ (formation gap). Celah formasi bukan berarti semua peringkat rendah itu tidak beralasan; itu hanya berarti sistem saat ini tidak memiliki cara yang andal untuk membedakan antara negara dengan fundamental yang lemah dan negara dengan institusi yang kuat namun sebagian besar tidak terlihat.
Tidak ada satu aktor pun dalam sistem saat ini yang memiliki mandat atau insentif untuk membangun infrastruktur di hulu tersebut atas nama negara-negara yang paling membutuhkannya. Di sinilah letak masalah utamanya. Ditambah lagi, pemerintah negara berkembang diminta untuk melakukan reformasi yang membutuhkan investasi berkelanjutan dalam kapasitas institusional: sistem data yang lebih baik, institusi yang terkoordinasi, bukti yang lebih jelas. Investasi ini memakan waktu bertahun-tahun, mengalihkan sumber daya yang langka, dan menuntut komitmen politik lintas siklus pemilihan umum.
Ironisnya, ini diminta dari pemerintah yang tidak memiliki fiscal space untuk melakukannya, justru karena biaya pinjaman mereka yang tinggi. Mereka diminta untuk memecahkan masalah yang belum tentu mereka ciptakan, menggunakan sumber daya yang justru terkuras oleh masalah itu sendiri. Institusi multilateral, termasuk PBB dan bank pembangunan multilateral, tidak bisa serta-merta mengubah apa yang lembaga pemeringkat kredit lakukan di dalam metodologi mereka. Penilaian dilakukan secara independen; campur tangan akan merusak independensi tersebut.
Bukti terbaru dari sistem bank pembangunan multilateral menunjukkan bahwa koordinasi adalah prasyarat untuk pergerakan. Koordinasi lintas bank pembangunan multilateral dan para pemegang saham mereka pertama-tama menghasilkan penciptaan basis data risiko kredit pasar berkembang (emerging markets credit risk database), kemudian diikuti oleh tinjauan formal terhadap pemberian pinjaman bank pembangunan multilateral oleh panel ahli yang ditunjuk selama masa kepresidenan Indonesia di G20. Puncaknya, lembaga pemeringkat kredit utama mulai mengubah proses metodologis mereka.
Infrastruktur yang membuat reformasi tata kelola dapat ‘dibaca’ oleh pasar kredit adalah public good. Public good membutuhkan investasi publik. Ini bukanlah seruan untuk mendirikan institusi baru, melainkan reorientasi institusi yang sudah ada untuk mengisi celah yang saat ini belum tersentuh oleh siapa pun. Setiap negara sovereign yang telah melakukan reformasi nyata namun melihat kondisi kreditnya tidak berubah, pasti memahami masalah yang diuraikan dalam artikel ini. Mereka dinilai sebelum apresiasi penuh atas kelayakan kredit mereka dimungkinkan.
Membangun infrastruktur di hulu untuk menutup celah ini adalah kontribusi terpenting sistem multilateral bagi reformasi kredit sovereign. Inilah titik krusialnya: bukan tentang mengubah cara analis bekerja, tapi tentang memastikan mereka memiliki data yang layak untuk dianalisis.
