Setidaknya ada satu perwira militer di Indonesia yang tampaknya berpikir bahwa mencelupkan diri ke dalam kekuasaan adalah taktik terbaik untuk membungkam suara kritis. Ya, tepat pada 26 Maret, seorang petinggi intelijen militer Indonesia mendadak “meletakkan jabatannya” setelah seorang aktivis vokal yang kritis terhadap peran tentara yang semakin merembet ke ranah sipil, justru harus merasakan sensasi terbakar yang bukan berasal dari pujian. Sang aktivis, Andrie Yunus, yang dikenal getol bersuara melalui lembaga KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan), harus menanggung luka bakar serius di sebagian wajah dan tubuhnya akibat serangan cairan asam oleh penyerang bermotor. Insiden yang terjadi pada 12 Maret ini bukan sekadar kejadian kecil; ia langsung memicu riuh rendah kecaman dari berbagai pihak, bahkan PBB pun ikut bersuara melalui Kepala Hak Asasi Manusia-nya, Volker Turk, yang melabeli serangan itu sebagai “tindakan kekerasan pengecut.”
Lelah Membela Diri, Sang Jenderal Memilih Mundur?
Ketika isu ini memanas, juru bicara militer, Aulia Dwi Nasrullah, mengonfirmasi adanya “serah terima jabatan” yang dilakukan oleh Yudi Abrimantyo, sang kepala unit intelijen militer. Alasan resminya? Tentu saja, sebagai bentuk “pertanggungjawaban” atas insiden memilukan yang menimpa Andrie. Sungguh sebuah langkah “heroik” yang patut diacungi jempol, atau mungkin sekadar taktik agar api kritik tidak semakin membesar? Militer sebelumnya sempat sesumbar telah menangkap empat oknum anggota unit intelijen yang diduga terlibat. Jika terbukti bersalah, sanksi yang mengintai berkisar dari teguran disiplin hingga pemecatan tidak hormat, begitu kata Aulia. Yang menarik, Yudi Abrimantyo sendiri, yang kabarnya tidak bisa dihubungi untuk dimintai keterangan, justru tidak termasuk dalam daftar keempat oknum yang ditangkap. Sebuah kebetulan yang sungguh luar biasa, bukan?
Peristiwa ini menggugah kembali kekhawatiran yang semakin menganga di Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini. Sejak Presiden Prabowo Subianto, seorang jenderal purnawirawan, memegang tampuk kekuasaan, keterlibatan militer dalam urusan sipil dan bisnis negara semakin menggurita. Seolah-olah masa lalu kelam yang pernah membuat tentara “masuk angin” ke ranah politik, kini coba dihidupkan kembali dengan “vitamin” baru yang lebih modern. Prabowo sendiri, dalam sebuah kesempatan wawancara, menyikapi serangan terhadap Andrie sebagai tindakan “terorisme,” sembari berjanji akan ada investigasi mendalam dan tanpa impunitas. Kata-kata yang indah, namun praktiknya nanti, ah, mari kita lihat saja.
Serangan Asam: Teror atau Sekadar “Kecelakaan Kerja”?
Ratusan kelompok masyarakat sipil di Indonesia, termasuk Amnesty International, tak ragu menuding serangan terhadap Andrie sebagai upaya pembunuhan berencana. Apalagi, insiden ini terjadi tak lama setelah sang aktivis selesai merekam sebuah episode podcast yang secara gamblang membahas isu perluasan peran militer. Benar-benar sebuah “kebetulan” yang sangat mencurigakan, seolah-olah ada yang merasa terusik dengan suara-suara yang mencoba menjaga keseimbangan demokrasi. Kondisi Andrie sendiri saat ini masih memprihatinkan. Ia terbaring di sebuah rumah sakit di Jakarta sejak hari kejadian, bahkan harus menjalani operasi intensif pada Rabu lalu untuk memperbaiki cedera pada mata kanannya. Ia juga menjalani prosedur skin graft di area mata, dada, dan bahunya. Sungguh sebuah luka fisik yang jauh lebih nyata dibandingkan “pertanggungjawaban” sang petinggi militer.
Menanggapi “serah terima jabatan” yang terkesan sekadar formalitas itu, KontraS mendesak Prabowo untuk membentuk tim investigasi independen. Mereka berpendapat, kasus ini seharusnya disidangkan di pengadilan sipil, bukan pengadilan militer yang terkadang terkesan “terlalu membela” anggotanya sendiri. Pendapat serupa juga digaungkan oleh Human Rights Watch. “Apa yang menimpa Andrie Yunus adalah kejahatan serius yang terjadi di ruang sipil, di luar konteks kerja militer maupun operasi pertahanan negara,” demikian bunyi pernyataan bersama dari KontraS dan berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya. Pernyataan ini seolah menegaskan bahwa ini bukan sekadar urusan internal militer, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang fundamental.
Masa Lalu Kelam dan Bayang-Bayang Penguasaan
Kembalinya peran tentara ke ranah sipil bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Era Orde Baru adalah saksi bisu bagaimana tentara begitu lekat dengan kekuasaan politik dan ekonomi. Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, ada aroma-aroma yang mengingatkan pada masa lalu tersebut. Perusahaan-perusahaan negara yang seharusnya dikelola oleh profesional sipil, kini justru dilirik oleh para purnawirawan. Ada kesan bahwa militer ingin kembali “berkontribusi” dalam pembangunan, namun caranya terasa seperti mengambil alih kendali, bukan sekadar membantu. Kekhawatiran ini tentu saja bukan tanpa alasan, mengingat rekam jejak tentara di masa lalu yang terkadang lebih mengedepankan kepentingan institusi daripada kepentingan rakyat.
Serangan terhadap Andrie Yunus ini bisa dibilang adalah puncak gunung es dari ketegangan yang selama ini terpendam. Ketika seorang aktivis yang menyuarakan keprihatinan tentang peran militer justru menjadi korban kekerasan, ini menjadi sinyal bahaya. Seolah-olah ada pesan terselubung bahwa suara-suara kritis akan dibungkam dengan cara apa pun. Pertanyaannya, apakah ini langkah awal dari sebuah “pembersihan” terhadap para pengkritik? Atau sekadar tindakan gegabah dari segelintir oknum yang memanfaatkan celah kekuasaan? Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat menentukan arah demokrasi di Indonesia ke depannya.
Pertanggungjawaban Semu dan Harapan yang Tertunda
Langkah “serah terima jabatan” yang dilakukan oleh Yudi Abrimantyo memang terasa ambigu. Di satu sisi, ini bisa dilihat sebagai pengakuan adanya kesalahan. Namun, di sisi lain, ini bisa jadi hanya manuver politik untuk meredam gejolak publik. Tanpa investigasi yang benar-benar independen dan transparan, sulit untuk percaya bahwa keadilan akan benar-benar ditegakkan. Jika kasus ini hanya diselesaikan melalui jalur internal militer, dikhawatirkan akan banyak celah yang terlewatkan, atau bahkan ditutupi. Pengadilan sipil, dengan prinsip akuntabilitas yang lebih luas, tampaknya menjadi pilihan yang lebih tepat untuk memberikan keadilan bagi Andrie dan memastikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
KontraS dan kelompok masyarakat sipil lainnya menuntut agar kasus ini tidak hanya berhenti pada pergantian posisi petinggi intelijen. Mereka menginginkan adanya tindakan nyata yang menunjukkan bahwa negara serius melindungi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Permintaan untuk membentuk tim investigasi independen adalah langkah krusial yang harus segera ditindaklanjuti. Ini bukan hanya tentang hukuman bagi pelaku kekerasan, tetapi juga tentang penguatan institusi demokrasi dan penegakan supremasi hukum di Indonesia. Tanpa langkah tegas, kasus ini bisa menjadi preseden buruk yang justru semakin mengikis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Fakta bahwa serangan ini terjadi setelah Andrie membahas isu perluasan peran militer, memberikan dimensi lain pada kasus ini. Apakah ini peringatan keras bagi para aktivis untuk tidak menyuarakan kritik terkait peran tentara? Atau sekadar kesialan yang menimpa Andrie karena kebetulan berada di tempat dan waktu yang salah? Apapun alasannya, insiden ini telah membuka luka lama dan mengingatkan kembali betapa pentingnya menjaga batas antara kekuasaan sipil dan militer. Sejarah telah mengajarkan bahwa ketika tentara terlalu banyak mencampuri urusan sipil, hasilnya seringkali tidak baik bagi demokrasi dan hak asasi manusia.
Kondisi Andrie yang masih terbaring di rumah sakit dan harus menjalani berbagai perawatan medis adalah pengingat brutal tentang dampak nyata dari kekerasan. Luka fisik yang dialaminya bukan sekadar angka statistik, melainkan penderitaan yang dialami seorang warga negara yang seharusnya dilindungi oleh negara. Ini bukan sekadar “insiden kecil” yang bisa diselesaikan dengan serah terima jabatan. Ini adalah panggilan untuk introspeksi mendalam bagi seluruh institusi negara, terutama militer, mengenai batasan peran mereka dalam sebuah negara demokrasi.
Peran militer dalam menjaga kedaulatan negara memang krusial, namun perlu digarisbawahi bahwa ada garis tipis yang tidak boleh dilanggar. Ketika garis itu kabur, ketika tentara mulai merasa berhak mengendalikan ranah sipil, maka fondasi demokrasi akan mulai retak. Kasus Andrie Yunus ini adalah alarm bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk tetap waspada dan terus memperjuangkan ruang demokrasi yang sehat, di mana suara kritis dihargai, bukan dibungkam dengan kekerasan. Semoga saja, “serah terima jabatan” ini bukan sekadar sandiwara, melainkan awal dari pemulihan kepercayaan dan penegakan keadilan yang sesungguhnya.
