Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) tak tinggal diam menanggapi tudingan miring dari Olivia Rodrigo. Pasca lagu “All-American Bitch” miliknya digunakan dalam video promosi ICE tanpa izin, yang kemudian dikritik habis-habisan oleh sang bintang sebagai propaganda kebencian, DHS membalas dengan pernyataan bernada defensif nan sedikit menyindir. Sang departemen merasa perlu meluruskan fakta—atau setidaknya perspektif mereka—dan mengingatkan bahwa para petugas federal juga berhak mendapatkan apresiasi, bukan sekadar kritik pedas.
Dalam balasan resminya, juru bicara DHS secara gamblang menyatakan rasa terima kasih atas pengabdian para petugas penegak hukum federal yang dianggap menjaga keamanan negara. Pernyataan ini dilontarkan hanya berselang beberapa jam setelah wawancara Rodrigo dengan British Vogue di mana ia menggambarkan tindakan ICE sebagai “mengerikan” dan “distopian”. Terang saja, balasan ini seolah ingin menunjukkan bahwa kritik Rodrigo dianggap meremehkan pengorbanan para petugas tersebut.
DHS juga tidak ragu untuk mengoreksi narasi yang beredar mengenai pemisahan keluarga di perbatasan. Mereka menegaskan bahwa ICE tidak pernah melakukan pemisahan keluarga secara sengaja. Sebaliknya, orang tua diberikan pilihan: membawa anak bersama atau menitipkannya kepada pihak yang mereka tunjuk. Klaim ini diajukan sebagai praktik yang konsisten dengan kebijakan administrasi sebelumnya, sebuah upaya untuk membingkai tindakan mereka dalam konteks sejarah yang lebih luas dan mengalihkan sebagian tanggung jawab.
Pihak Billboard sendiri telah mencoba menghubungi perwakilan Rodrigo untuk mendapatkan tanggapan lebih lanjut mengenai pernyataan DHS ini. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari kubu sang penyanyi muda yang sedang naik daun.
Gema Kritik yang Tak Kunjung Redup
Pernyataan DHS yang menyebutkan “America is grateful all the time for our federal law enforcement officers who keep us safe” jelas merujuk pada salah satu lirik dalam lagu “All-American Bitch” milik Rodrigo. Lagu inilah yang menjadi latar video promosi ICE pada bulan November lalu, menampilkan cuplikan petugas yang melakukan penangkapan dan penahanan paksa terhadap imigran. Saat itu, Rodrigo tidak menahan diri untuk melontarkan kecaman, “Jangan pernah gunakan laguku untuk mempromosikan propaganda rasis dan penuh kebencianmu.”
Selang empat bulan kemudian, Rodrigo kembali menegaskan sikapnya dalam wawancara dengan British Vogue. Ia mengungkapkan kekecewaannya saat mengetahui lagunya, yang sempat merajai tangga lagu Billboard Hot 100, digunakan tanpa izin. Rodrigo menggambarkan praktik ICE yang “merobek-robek komunitas dan meneror orang” sebagai sesuatu yang “sangat mengganggu” dan menandai masa tersebut sebagai periode yang “sedih dan menakutkan”. Kegelisahan ini bukan sesuatu yang baru muncul.
Jauh sebelum insiden penggunaan lagu yang kontroversial ini, Rodrigo sudah aktif menyuarakan keprihatinannya terhadap kebijakan imigrasi. Ia pernah mengunggah di Instagram Story-nya mengenai razia yang dilakukan ICE terhadap komunitas imigran di Los Angeles tahun lalu. Rodrigo menyatakan betapa ia terganggu dengan “deportasi brutal terhadap tetangga-tetangganya” dan menganggap perlakuan terhadap anggota komunitas yang bekerja keras itu sebagai tindakan yang “mengerikan” karena minimnya rasa hormat, empati, dan proses hukum yang adil.
Bukan Kali Pertama Bintang Musik Bersitegang dengan Kebijakan Imigrasi
Kritik terhadap kebijakan ICE di era pemerintahan Donald Trump memang bukan fenomena tunggal yang melibatkan Rodrigo. Sejumlah figur publik lainnya juga telah menyuarakan ketidaksetujuan mereka, terutama pasca insiden tragis kematian dua warga sipil di Minneapolis yang tewas ditembak oleh petugas imigrasi. DHS sendiri tercatat pernah beberapa kali bersitegang dengan musisi lain. Contohnya, dalam sebuah pernyataan kepada Billboard, mereka menuding Billie Eilish menyebarkan “retorika sampah” karena membagikan ulang postingan yang menyebut ICE sebagai “organisasi teroris”.
Intervensi DHS dalam ranah musikal ini menunjukkan betapa sensitifnya isu imigrasi di Amerika Serikat, bahkan sampai menarik perhatian para artis dengan basis penggemar yang besar. Penggunaan musik populer untuk agenda politik memang menjadi dua mata pisau: bisa menjadi alat promosi yang efektif, namun juga bisa memicu kontroversi jika dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diusung oleh sang pencipta karya atau publik secara umum.
Kisah ini menyoroti persimpangan antara seni, aktivisme, dan kebijakan publik. Di satu sisi, para artis memiliki platform untuk menyuarakan pandangan mereka dan memengaruhi opini publik. Di sisi lain, institusi pemerintah seperti DHS merasa perlu untuk merespons dan membela tindakan mereka, terutama ketika dikritik menggunakan cara-cara yang mereka anggap tidak pantas. Pertanyaannya, apakah seni dapat sepenuhnya terpisah dari konteks politiknya, atau justru seharusnya menjadi katalisator perubahan yang lebih besar?
Kasus ini juga memicu diskusi tentang etika penggunaan karya seni dalam kampanye politik. Batasan antara dukungan, kritik, dan eksploitasi menjadi kabur. Apakah penggunaan sebuah lagu, meskipun kontroversial, dapat dibenarkan demi tujuan yang dianggap mulia oleh pemerintah? Atau apakah hak cipta dan integritas artistik harus selalu dihormati di atas segalanya, terlepas dari niat di baliknya?
Mungkin saja, ini adalah momen yang tepat bagi semua pihak untuk duduk bersama, bukan dalam perseteruan, melainkan dalam diskusi yang lebih substantif. Seni dan kebijakan publik tidak harus selalu berada di kutub yang berlawanan. Kolaborasi yang saling menghormati dapat membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik dan solusi yang lebih manusiawi, tanpa perlu ada yang merasa “lagunya dicuri” atau “pengorbanannya diremehkan”.
Pada akhirnya, polemik ini menyoroti kekuatan budaya pop dalam membentuk narasi publik dan bagaimana para pemangku kepentingan—baik artis maupun pemerintah—harus lebih cermat dalam menggunakan media mereka. Penggunaan lagu Olivia Rodrigo oleh ICE, terlepas dari niatnya, telah memicu percakapan penting tentang imigrasi, hak asasi manusia, dan peran seni dalam masyarakat yang terpolarisasi. Sebuah pelajaran berharga bagi semua yang terlibat, bagaimana narasi dapat dibangun atau dirusak hanya dengan beberapa nada dan lirik yang tepat—atau justru salah.
