Di negeri antah-berantah bernama Sidoarjo, seorang kakek pengendara motor nyemplung ke lubang menganga sedalam jurang dan tewas terlindas truk. Ironisnya, berselang selang waktu yang tak terlalu lama, para pejabat kota justru asyik berpesta iftar dengan tema Bollywood, lengkap dengan patung gajah dan kostum nyentrik. Kehidupan para pejabat di gedung megah bagai opera sabun, sementara rakyatnya harus bersusah payah menyeberang jalanan bak kolam renang dadakan.
Kondisi Infrastruktur Jalan: Refleksi Kepedulian Pejabat yang Tertunda
Fenomena miris ini bukanlah insiden tunggal. Kesenjangan antara kemewahan para elit dan realitas jalanan yang memprihatinkan semakin menganga lebar. Di Sidoarjo, kota yang seharusnya menjadi episentrum kemajuan ekonomi dengan hasil lautnya yang melimpah, mayoritas fasilitas publik justru terabaikan. Penduduk telah berulang kali menyuarakan keluhan, namun respons dari pemerintah lokal bak siput yang sedang meditasi. Sabar menunggu perbaikan adalah sebuah kemewahan yang tidak semua warga miliki.
Masyarakat yang jenuh menunggu terpaksa bertindak. Di pertengahan Februari, segelintir warga mengumpulkan iuran pribadi untuk menambal lubang-lubang jalan yang mengancam keselamatan jiwa. Tindakan swadaya ini, meski mulia, justru mengungkap ironi: kepedulian warga terhadap kampung halaman melampaui tanggung jawab pemerintah daerah. Anggota dewan legislatif setempat pun mengakui, aksi gotong royong ini menjadi sinyal bahwa sistem manajemen infrastruktur jalan masih perlu perbaikan signifikan.
Kisah Sidoarjo hanyalah satu dari sekian banyak episode serupa yang terjadi di seluruh penjuru Indonesia. Ketika pemerintah daerah terkesan abai, inisiatif masyarakat untuk memperbaiki fasilitas publik justru kian marak, terutama saat musim hujan tiba yang seringkali memperparah kerusakan jalan dan saluran air. Laporan media lokal mencatat, fenomena serupa terjadi di Lampung, Nunukan, hingga Pulau Taliabu sepanjang tahun 2025.
Generasi Burgeract: Kritik Jalanan dengan Aksi Nyata
Di Bekasi, sebuah kelompok beranggotakan lima orang yang menamai diri mereka Generasi Burgeract menjadi sorotan. Mereka mengukir eksistensi di media sosial melalui aksi membersihkan halte bus dan menambal lubang jalan yang tersebar di penjuru kota. Gerakan ini lahir dari keprihatinan mendalam; seorang anggota kelompok, Syafii Maarif Al-hafiz, mengisahkan bagaimana keluhan rekan kerja yang harus menunggu di halte kumuh dan penuh sampah menjadi pemicu. Ditambah lagi pengalaman pribadi yang seringkali terperosok ke dalam lubang jalan saat berkendara di Bekasi.
“Kami melihat ini sebagai cara mengkritik pemerintah melalui aksi,” ujar Syafii. Sejak Januari, mereka memulai misi perbaikan. Video aksi mereka yang viral mendorong peningkatan frekuensi kegiatan dari satu bulan sekali menjadi seminggu sekali, biasanya dilakukan pada malam hari setelah jam kerja usai. “Ternyata banyak sekali yang harus dikerjakan, dan respons publik sangat positif,” imbuh Syafii. Hingga kini, mereka telah membersihkan empat halte dan menambal empat jalan berlubang.
Aksi terbaru mereka pada 7 Maret adalah menambal lubang sepanjang 10 meter di rute Kalimalang, salah satu jalur utama mudik menjelang Lebaran. Jika sebelumnya mereka mengandalkan dana pribadi, kali ini mereka mendapat dukungan donasi publik dan pasokan aspal gratis dari perusahaan lokal. Antusiasme warga untuk bergabung pun tinggi, namun Generasi Burgeract masih berhati-hati karena keterbatasan alat keselamatan seperti kerucut jalan (road cones).
Tanggung Jawab Pemerintah: Ironi Aksi Swadaya Warga
Walikota Bekasi, Tri Adhianto, tak luput memuji semangat Generasi Burgeract sebagai “anak muda yang energik” dan mengakui bahwa tidak semua persoalan kota dapat diselesaikan oleh pemerintah seorang diri. Namun, pandangan ini bertolak belakang dengan pernyataan Robert Na Endi Jaweng, seorang pejabat di Kantor Ombudsman Republik Indonesia. Menurut Robert, fakta bahwa warga sampai harus turun tangan memperbaiki fasilitas publik sendiri justru merupakan indikasi maladministrasi oleh pemerintah daerah.
“Kepala daerah seharusnya tidak bangga dan menyombongkan diri, ‘Wah, warga kita mandiri’. Itu kan tanggung jawab pemerintah,” tegas Robert. Ia menambahkan, partisipasi warga seharusnya bersifat kolaboratif, bukan karena pemerintah tidak mampu. Kondisi saat ini, lanjutnya, bukanlah bentuk kesadaran sipil murni, melainkan sinyal ketidakpercayaan dan kritik terhadap pemerintah yang lalai memenuhi kewajibannya.
Generasi Burgeract sendiri telah diundang oleh pemerintah kota untuk bertemu, sebuah undangan yang mereka sambut dengan sedikit keraguan terkait jadwal kerja. Harapan mereka tetap sama: pemerintah daerah yang seharusnya menjadi pembuat kebijakan, mengambil langkah konkret dalam memperbaiki infrastruktur publik. Aksi mereka, meski menuai pujian, sejatinya adalah sebuah tamparan halus bagi sistem birokrasi yang kerap berjalan lamban dan kurang responsif terhadap kebutuhan dasar warganya.
Fenomena ini membuka diskusi panjang mengenai efektivitas tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Ketika warga harus menjadi ‘pahlawan’ di lingkungannya sendiri, pertanyaan mendasar muncul: sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan mandatnya dengan sungguh-sungguh? Aksi Generasi Burgeract dan kelompok serupa lainnya, meski heroik, seharusnya tidak menjadi tolok ukur kemandirian warga, melainkan cermin kegagalan pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang memadai dan layak bagi seluruh masyarakatnya. Ini bukan soal ‘smart’ atau ‘mandiri’, ini soal hak dasar yang semestinya dipenuhi.
