Bayangkan ini: antrean SPBU yang panjangnya kayak jalan tol Cipularang pas libur Lebaran, tapi isinya bukan pemudik, melainkan para petani yang megang jeriken kosong. Itu gambaran nyata di Thailand pas krisis bahan bakar melanda. Petani kayak Thanadet Traiyot, yang harusnya lagi sibuk ngurusin sawah padi di Ayutthaya, malah ngantre berjam-jam demi solar. Udah ketiga di antrean, eh, keburu kehabisan. Lima hari kemudian? Persediaan masih belum normal. Ini bukan sekadar masalah sepele, tapi ancaman nyata buat kelangsungan hidup para penyedia beras buat dunia.
Di sawah, Thanadet harus strategis. Nggak semua pompa air bisa nyala barengan. Air harus dibagi rata ke setiap petak sawah, tapi dieselnya nggak cukup buat ngidupin semua mesin. “Ini sangat memengaruhi kami para petani karena kami bergantung pada bahan bakar untuk operasional. Kami butuh bahan bakar untuk perawatan tanaman dan pemompaan air demi menjaga tanaman padi,” ujar Thanadet. Masalahnya bukan cuma kelangkaan solar, tapi juga harganya yang meroket sejak konflik di Timur Tengah memanas. Ingat kan, minyak kan dari sana? Nah, efeknya sampai ke pelosok sawah di Thailand.
Sawah Kering Kerontang, Perahu Terparkir: Krisis Energi, Krisis Pangan
Thailand dan negara-negara tetangganya, yang mayoritas bergantung pada impor energi dari Timur Tengah, kini jadi garis depan krisis energi global. Pemerintah Thailand sesumbar punya stok energi buat 100 hari, tapi di lapangan cerita lain. Antrean panjang di SPBU dan tanda “stok habis” jadi pemandangan lumrah. Dampaknya? Taksi bandara ngurangin layanan, perahu wisata berhenti beroperasi, bahkan ada krematorium yang terpaksa menunda prosesi pemakaman. Ironisnya, di tengah isu global, urusan domestik pun jadi rumit.
Krisis ini juga bikin petani dan nelayan Thailand, salah satu pengekspor produk pertanian dan perikanan terbesar di dunia, kelimpungan. Para petani kesulitan dapat solar buat traktor dan mesin panen. Nelayan pun banyak yang terpaksa parkir perahu. Asosiasi nelayan bahkan udah ngasih peringatan: industri miliaran dolar ini bisa mandek total dalam hitungan hari kalau pemerintah nggak segera kasih solusi buat subsidi bahan bakar. Ini bukan cuma soal harga, tapi soal logistik dan keberlanjutan mata pencaharian jutaan orang.
Harga solar di Thailand tembus 38.94 baht per liter pada Kamis lalu, setelah subsidi pemerintah dicabut. Bandingkan dengan 29.94 baht sebelum konflik. Kenaikan hampir 30% ini jelas bikin dompet petani makin tipis. Kalau harga kebutuhan pokok naik gara-gara isu geopolitik yang jauh di sana, gimana petani mau bertahan? Ini namanya efek domino paling pahit.
Pupuk Langka, Harga Meroket: Ancaman Ganda ke Meja Makan
Pairote Rodpai, seorang petani berusia 40 tahun di Ayutthaya, nyaris nggak bisa membayangkan berapa lagi harga solar bakal naik. “Dalam satu bulan ke depan, seberapa tinggi lagi harganya akan naik?” tanyanya retoris. “Dalam beberapa bulan mendatang saat kita perlu panen, panen akan menggunakan lebih banyak bahan bakar daripada pompa air.” Generasi ketiga keluarganya bertani di tanah itu, tapi baru kali ini mereka merasakan disrupsi separah ini. Ini bukan cuma soal ekonomi, tapi warisan budaya dan tradisi yang terancam punah.
Pramote Charoensilp, presiden Asosiasi Petani Thailand, makin khawatir kalau konflik ini berkepanjangan. Sebentar lagi, petani Thailand bakal mulai beli pupuk untuk persiapan panen berikutnya. Nah, pupuk ini juga banyak diimpor dari Timur Tengah. “Di bulan Mei, jika kita masih dalam perang, masalah harga akan semakin buruk – lebih sulit dan lebih parah,” ujar Pramote. Ini seperti ditimpa tangga, udah susah cari solar, eh pupuk pun bakal jadi barang langka dan mahal.
Kawasan Teluk Persia memang pusat produksi dan ekspor pupuk global. Tanpa pasokan gas dari sana, pabrik pupuk di India, Bangladesh, dan Malaysia udah mulai ngurangin produksi atau bahkan tutup. Beda sama minyak, sektor pupuk nggak punya cadangan strategis yang terkoordinasi internasional. Akibatnya? Gangguan rantai pasok makin parah. PBB udah ngasih peringatan soal “kejutan besar” ke sistem pangan global. Ancaman kelaparan akut bisa mencetak rekor baru di tahun 2026, dengan 363 juta orang diperkirakan bakal menghadapi kerawanan pangan.
Simpul Krisis Global, Simpul Krisis Lokal
Di Myanmar yang udah jungkir balik sejak kudeta 2021, biaya produksi pangan diprediksi bisa naik dua kali lipat. Seperempat penduduknya udah ngalamin kelaparan akut. Kondisi ini jadi bukti nyata gimana konflik di satu wilayah bisa memicu krisis kemanusiaan di wilayah lain, terutama bagi negara-negara yang rentan secara ekonomi.
Negara-negara tetangga pun lagi berjuang. Filipina menerapkan sistem kerja empat hari seminggu buat PNS, sementara Laos nyaranin pelajar naik sepeda atau transportasi publik. Thailand sendiri udah ngumumin sejumlah langkah dukungan, kayak beli beras di atas harga pasar dan subsidi pupuk. Tapi, apakah itu cukup? Buat keluarga Pairote yang punya sumber daya, mungkin masih bisa bertahan. Tapi buat mereka yang nggak punya tabungan atau bergantung beli makanan buat hidup, situasinya jauh lebih genting.
“Kalau terus begini, dengan harga yang terus naik, beberapa petani mungkin harus menghentikan tanamannya tahun ini,” tambah Pairote. Ada yang mungkin cuma bakal bertani buat konsumsi sendiri. Ini bukan cuma soal mengurangi skala produksi, tapi potensi hilangnya sebagian besar mata pencaharian dan keahlian bertani yang udah diwariskan turun-temurun.
Buat para petani yang tanaman padi musimannya udah harus dipanen, nggak ada pilihan selain menelan kerugian. “Nggak bisa membiarkan tanaman busuk dan mati di ladang,” kata Thanadet, yang sekarang mati-matian ngirit bahan bakar. Tiap keluar rumah, jeriken selalu dibawa, siapa tahu nemu SPBU yang belum kehabisan. Mereka, seperti banyak orang lainnya, cuma bisa berharap perang segera usai. “Bagi rakyat, nggak ada yang diuntungkan dari perang,” ujarnya getir. Sebuah pengingat pahit tentang realitas kekerasan dan dampaknya yang tak pandang bulu.
