Laut utara Australia bukan cuma arena balap lumba-lumba dan sirip hiu yang keren buat difoto. Ternyata, zona ekonomi eksklusif (AFZ) sana lagi ramai kayak pasar dadakan gara-gara aktivitas perikanan ilegal yang makin merajalela. Bukan cuma soal ngejar target tangkapan ikan semata, tapi ternyata ini masalah kompleks yang melibatkan dompet tipis, kebiasaan turun-temurun, bahkan efek samping pandemi yang bikin orang ‘terpaksa’ jadi bajak laut modern. Penelitian terbaru dari Charles Darwin University (CDU) baru aja ngasih pencerahan bahwa cuma mengandalkan patroli kapal penjaga laut itu ibarat ngasih plester ke luka menganga – nggak akan sembuh total.
Studi yang didanai lembaga bergengsi Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) ini, digarap bareng sama badan riset Indonesia (BRIN) dan Universitas Nusa Cendana, mencoba membongkar tuntas akar masalah kenapa kapal-kapal kecil dari Indonesia terus-terusan ‘nyasar’ ke wilayah yang seharusnya steril dari aktivitas nelayan asing. Area yang dibidik ini luasnya dari tiga mil laut sampai 200 mil laut dari garis pantai Australia – zona yang seharusnya jadi ‘ladang emas’ buat nelayan lokal.
Perlu dicatat, ‘persinggahan’ ilegal nelayan Indonesia di zona ini bukan fenomena kemarin sore. Sudah lima dekade praktik ini berlangsung. Bayangkan, di tahun fiskal 2005-2006 saja, tercatat 361 kapal yang berhasil diamankan. Pemerintah Australia sudah investasi gede-gedean buat mantau dari udara sampai laut, tapi apa lacur? Setelah pandemi COVID-19 melanda, angka pelanggaran ini malah meroket tajam. Buktinya, di tahun 2021 dan 2022, ada 337 kapal yang dicegat. Dan ironisnya, sampai Januari 2025 ini saja, sudah 172 kapal yang kena tilang di tahun fiskal yang sedang berjalan. Ini jelas sinyal bahaya yang nggak bisa diabaikan.
Tim riset CDU nggak cuma duduk manis di kantor. Mereka turun langsung ke empat komunitas nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Di sana, mereka ngobrol mendalam, mengidentifikasi tujuh kategori besar yang mendorong perilaku ini: tekanan ekonomi dan pencarian nafkah, faktor-faktor yang berhubungan dengan COVID-19, motivasi psikologis, kondisi lingkungan, ikatan budaya dan sejarah, dinamika sosial, serta respons dari kebijakan dan manajemen perikanan yang ada. Dari tujuh kategori besar itu, terselip lagi 28 faktor spesifik yang bikin nelayan nekat.
Bukan Sekadar Kerak Jelas, Tapi Tambalan Tambal Sulam Masalah
Profesor Natasha Stacey, seorang pakar Ilmu Lingkungan di CDU yang memimpin tim riset ini, menegaskan bahwa faktor-faktor pendorong ini seringkali saling terkait dan tumpang tindih. Sulit mencari satu penyebab tunggal yang paling dominan. “Misalnya saja, saat pandemi COVID-19 melanda, tekanan ekonomi di kalangan komunitas nelayan semakin meningkat,” ujar Profesor Stacey. Pernyataan ini bukan sekadar data statistik, tapi cerminan nyata dari realitas di lapangan yang dialami banyak orang.
Namun, lanjut Profesor Stacey, mengaitkan lonjakan perikanan ilegal semata-mata pada kesulitan finansial akan jadi kesimpulan yang terlalu dangkal. Kemungkinan besar, fenomena ini adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor yang ‘pas’ terjadi bersamaan. Ada tekanan ekonomi yang bikin orang butuh uang cepat, lalu tiba-tiba muncul informasi adanya area baru yang kaya raya teripang, yang ternyata jadi primadona di pasar tertentu. Ditambah lagi, ada ‘pasar gelap’ atau pihak-pihak yang bersedia menampung hasil tangkapan ilegal ini, membuat peluang untuk meraup untung makin menggiurkan meskipun risikonya tinggi.
Yang bikin penelitian ini makin menarik adalah pendekatannya yang tidak hanya melihat dari sisi para nelayan laki-laki. Riset ini juga menggali perspektif perempuan di komunitas yang terdampak. Para perempuan ini dilibatkan untuk memahami risiko dan dampak yang mereka rasakan ketika anggota keluarga laki-laki mereka nekat melaut ke AFZ. Perspektif ini seringkali terabaikan dalam kajian-kajian sebelumnya, padahal mereka punya peran penting dalam ekosistem sosial keluarga.
“Peserta riset dari kalangan perempuan menyampaikan bahwa minimnya pilihan lapangan kerja atau sumber mata pencaharian lain di komunitas mereka menjadi salah satu alasan utama bagi para pria untuk mencari peruntungan di AFZ,” ungkap Profesor Stacey. Kalimat ini bukan sekadar keluhan, melainkan sebuah pengakuan pahit tentang keterbatasan akses dan peluang yang memaksa individu mengambil jalan pintas, betapapun berisikonya.
Pandemi: Pemicu atau Akselerator?
Pandemi COVID-19, yang dampaknya terasa begitu luas, ternyata ikut bermain peran signifikan dalam lonjakan aktivitas perikanan ilegal ini. Pembatasan sosial, penutupan pasar, hingga hilangnya sumber pendapatan alternatif di daratan, membuat opsi melaut menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup bagi banyak komunitas nelayan. Ketika pilihan lain tertutup, laut Australia yang konon ‘kaya’ tiba-tiba terlihat seperti oasis di tengah gurun.
Para peneliti mengidentifikasi bahwa COVID-19 tidak hanya meningkatkan tekanan ekonomi secara umum, tetapi juga secara spesifik mengubah pola pikir dan kalkulasi risiko. Di saat banyak orang berjuang untuk sekadar makan, konsep ‘resiko tinggi, imbalan tinggi’ yang ditawarkan oleh perikanan ilegal di AFZ menjadi jauh lebih menarik. Ketakutan akan tertangkap pun sedikit banyak tertutupi oleh kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.
Ditambah lagi, pandemi mungkin saja menciptakan jeda dalam patroli maritim yang sebelumnya rutin dilakukan. Keterbatasan sumber daya negara-negara yang terdampak pandemi, termasuk Australia, untuk menjaga perbatasan lautnya secara ketat, bisa jadi membuka celah bagi aktivitas ilegal untuk berkembang biak. Ibaratnya, ketika penjaga lengah, tikus pun berani mencuri.
Lebih dari Sekadar Uang: Budaya dan Tradisi
Menariknya, riset ini juga menyoroti peran faktor budaya dan sejarah. Bagi sebagian komunitas nelayan, melaut ke wilayah perairan yang kini menjadi AFZ Australia bukanlah hal baru. Ada praktik turun-temurun, jaringan kekerabatan, dan pengetahuan lokal tentang area tersebut yang diwariskan antar generasi. Aktivitas ini, meskipun secara hukum ilegal, bisa dianggap sebagai bagian dari identitas dan cara hidup yang sudah lama ada.
Keterkaitan budaya ini membuat masalah perikanan ilegal menjadi lebih rumit daripada sekadar penegakan hukum. Ketika sebuah praktik sudah mengakar dalam budaya dan tradisi, intervensi dari luar yang bersifat represif saja seringkali tidak cukup efektif. Perlu ada pendekatan yang lebih holistik, yang menghormati akar budaya sambil tetap mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional.
Dalam konteks ini, faktor psikologis juga berperan. Ada semacam kebanggaan atau rasa pencapaian tersendiri ketika berhasil ‘menembus’ zona yang dijaga ketat dan membawa pulang hasil tangkapan yang melimpah. Motivasi ini, meskipun mungkin tidak dominan, bisa menjadi dorongan tambahan bagi sebagian individu untuk mengambil risiko.
Jaringan yang Rumit: Dari Laut ke Pasar
Penelitian ini juga menggarisbawahi adanya “jaringan patron” yang mendukung aktivitas perikanan ilegal. Ini bukan sekadar nelayan yang berlayar sendiri-sendiri. Ada pihak-pihak yang lebih besar yang berperan sebagai penampung, pemodal, bahkan distributor hasil tangkapan ilegal. Jaringan ini, yang mungkin beroperasi dari balik layar, menjadi motor penggerak yang membuat praktik ini terus berkelanjutan.
Temuan adanya “patron” yang bersedia membiayai dan menampung hasil tangkapan ilegal di AFZ menjadi poin krusial. Ini menunjukkan bahwa masalahnya tidak hanya ada di level nelayan skala kecil yang berjuang untuk hidup. Ada elemen kejahatan terorganisir yang lebih besar yang perlu diatasi. Tanpa memutus rantai pasok dan permintaan ini, upaya pencegahan di tingkat nelayan akan seperti memadamkan api dengan air secukupnya – hanya sementara.
Keberadaan jaringan ini juga menjelaskan bagaimana hasil tangkapan ilegal bisa sampai ke pasar dan akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat, baik di Indonesia maupun mungkin di tempat lain. Ini adalah siklus yang kompleks, di mana banyak pihak mendapat keuntungan dari praktik yang merusak dan ilegal ini.
Pendekatan Multidimensi: Kunci Solusi
Kesimpulannya, mengatasi lonjakan perikanan ilegal di utara Australia membutuhkan lebih dari sekadar penambahan armada patroli. Pendekatan yang diadopsi harus bersifat multidimensional, menyentuh akar permasalahan ekonomi, sosial, budaya, hingga psikologis. Kolaborasi erat antara Australia dan Indonesia, dengan melibatkan komunitas nelayan secara langsung, adalah langkah krusial.
Penting untuk terus mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi di wilayah pesisir Indonesia yang menawarkan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan dan legal. Pendidikan dan kesadaran tentang dampak jangka panjang dari perikanan ilegal terhadap ekosistem laut dan reputasi negara juga perlu ditingkatkan. Hanya dengan memahami seluruh spektrum faktor yang terlibat, barulah ada harapan untuk mengembalikan ketenangan di lautan utara Australia, tanpa harus mengorbankan kesejahteraan masyarakat nelayan.
