Konflik AS-Israel versus Iran ini telah memaksa Indonesia untuk duduk manis di persimpangan jalan, menimbang-nimbang antara posisi netral yang kaku, tuntutan publik yang menggebu, dan keinginan untuk tetap terlihat membela Palestina di kancah internasional. Ini bukan sekadar main tebak-tebakan geopolitik; ini adalah tarian rumit di atas tali yang dipenuhi jebakan.
Indonesia kini menghadapi pilihan strategis yang pelik. Tekanan domestik untuk segera angkat kaki dari Board of Peace (BoP) besutan mantan Presiden AS Donald Trump semakin menguat, terutama seiring eskalasi ketegangan antara AS, Israel, dan Iran. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus calon Wakil Presiden, Profesor Mahfud MD, bahkan sudah melontarkan pandangan bahwa keluar dari BoP sebetulnya tidak akan menimbulkan kerugian berarti dan bisa dilakukan dengan mudah, asalkan pemerintah “tidak sedang disandera.” Pernyataan ini jelas menyiratkan ada pertimbangan lain yang lebih mengikat, sesuatu yang patut dipertanyakan.
Presiden Prabowo Subianto kini punya tugas ekstra berat untuk meninjau ulang segala keputusan Indonesia, terutama ketika negara ini semakin terlihat condong ke arah kepentingan AS. Dari bergabung dalam BoP hingga menandatangani perjanjian dagang yang terkesan satu sisi dengan Washington, semua ini memunculkan kekhawatiran bahwa kemandirian Indonesia dalam pergaulan global mulai terkikis. Kebijakan luar negeri bebas aktif yang selama ini dijunjung tinggi seolah terancam bergeser arah, digantikan oleh manuver yang lebih defensif.
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga menyatakan kesiapan untuk “mengevaluasi” peran Indonesia di BoP. Indonesia memang sempat menawarkan diri untuk menjadi mediator antara AS dan Iran, sebuah tawaran yang sayangnya masih terbentur tembok realitas dengan peluang keberhasilan yang tipis. Alih-alih terjebak dalam harapan semu, situasi saat ini justru menjadi momentum krusial bagi pemerintah untuk mengkaji ulang relevansi dan efektivitas kerangka BoP bagi tujuan kebijakan luar negeri Indonesia.
Menyelami Pilihan Indonesia dalam Pusaran BoP
Peran Indonesia di dalam BoP, di tengah konflik yang terus memanas di Asia Barat, kemungkinan besar akan merangkum beberapa arah. Yang pertama, Indonesia berupaya keras menjaga netralitas dengan menawarkan diri sebagai fasilitator dialog dan terus-menerus mendesak semua pihak untuk memprioritaskan diplomasi. Tawaran mediasi ini disambut baik oleh Kedutaan Besar Iran di Jakarta, meskipun hingga kini belum ada langkah konkret yang terealisasi. Duta Besar Iran bahkan menyatakan bahwa Indonesia dan Iran, sebagai dua negara yang dianggap sebagai middle powers berpengaruh, memiliki potensi besar untuk mempromosikan perdamaian, dan kerja sama yang lebih erat antar keduanya dapat memperkuat stabilitas regional. Upaya ini diperkuat dengan peningkatan komunikasi Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah, terbukti dari intensifikasi interaksi diplomatik dengan Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.
Yang kedua, terlepas dari segala kritik dan desakan untuk mundur, Indonesia diprediksi akan tetap bertahan di BoP. Presiden Prabowo telah memberikan jaminan kepada para tokoh agama lokal bahwa jika BoP tidak memberikan manfaat nyata bagi Palestina dan tidak sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia, maka penarikan diri akan dilakukan. Pemerintah melihat BoP sebagai platform penting untuk menyuarakan isu Israel-Palestina, sebuah panggung yang memungkinkan Indonesia membela kepentingan Palestina, meskipun Palestina sendiri tidak memiliki perwakilan di dewan tersebut. Ini adalah strategi yang ambisius, seolah bermain catur di papan yang tidak seimbang.
Yang ketiga, konflik ini justru membuka celah bagi Indonesia untuk memupuk citranya sebagai negara yang berorientasi pada perdamaian. Jika upaya fasilitasi dialog berhasil, Indonesia bisa memposisikan diri sebagai aktor penyeimbang yang berkontribusi pada stabilitas global. Upaya mediasi ini bahkan berpotensi meredakan tekanan ekonomi, terutama dengan lonjakan harga minyak yang terus menghantui.
Keanggotaan BoP: Alat Strategis atau Jerat Politikus?
Sekilas, menarik diri dari BoP mungkin tampak sebagai pilihan yang logis dan membebaskan. Namun, jika Indonesia memilih jalur tersebut, ada kemungkinan besar negara ini akan kehilangan bargaining power di hadapan Amerika Serikat. Strategi jangka panjang Indonesia selama ini adalah menghindari konfrontasi dengan kekuatan besar seperti Tiongkok dan AS, sambil tetap meraih keuntungan selektif, terutama dalam negosiasi perdagangan. Keluarnya Indonesia dari BoP bisa diartikan sebagai tanda ketidaksenangan, yang berpotensi menutup pintu negosiasi.
Pertanyaan krusialnya kemudian muncul: apakah posisi geopolitik Indonesia akan menjadi terlalu erat terikat dengan AS? Jawabannya tentu saja tidak hitam putih. Keterikatan Indonesia dengan AS dalam hal perdagangan, investasi, dan impor memang sudah sejak lama membatasi ruang gerak negara ini sampai taraf tertentu. Keanggotaan di BoP dan upaya menjaga hubungan baik dengan Washington mencerminkan pendekatan yang hati-hati, sebuah manuver untuk menghindari gesekan dengan kekuatan adidaya.
Mengkritik secara terbuka tindakan AS di Iran pun bisa mengganggu agenda diplomatik Indonesia, terutama di dalam forum BoP itu sendiri. Dengan menawarkan mediasi, Indonesia dapat menjaga keseimbangan dan mendorong deeskalasi tanpa harus secara frontal berhadapan dengan Washington. Ini adalah seni diplomasi tingkat tinggi, sebuah upaya untuk menjaga muka sekaligus kepentingan.
Situasi ini memaksa Indonesia untuk menavigasi perairan yang bergejolak di tengah konflik AS-Israel versus Iran, sambil berusaha mengukuhkan diri sebagai middle power yang berkomitmen pada perdamaian. Ironisnya, Indonesia kini berada di sebuah platform yang menempatkannya bersama aktor-aktor yang memiliki pandangan berseberangan, menciptakan sebuah dinamika yang kompleks dan penuh intrik.
Mengingat Indonesia secara historis dikenal sebagai pendukung kuat Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, keberadaannya di dalam BoP menjadi sebuah pernyataan tersendiri. Ini adalah sebuah paradoks, sebuah perpaduan elemen yang tidak lazim, yang menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang strategi jangka panjang negara kepulauan ini.
Ketika Indonesia tengah mempertimbangkan untuk meninjau kembali keanggotaannya di BoP, keputusan ini akan membentuk posisinya di masa depan dan upaya-upaya konkretnya dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi Palestina. Ini bukan sekadar masalah sepele; ini adalah babak baru yang akan menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia di panggung global yang semakin kompleks.
