Memasuki April 2026, ada semacam deja vu ekonomi yang menggelitik sekaligus bikin ngeri. Lupakan sejenak drama-drama politik yang bikin pusing tujuh keliling, fokus kita terarah pada nasib perumahan rakyat. Bukannya tak bersyukur, tapi proyek-proyek ambisius yang digembar-gemborkan beberapa tahun lalu kini mulai menunjukkan sisi rapuhnya, dan yang paling miris, yang seringkali jadi korban adalah kantong rakyat jelata. Situasi ini mengingatkan pada jurus pamungkas pemerintah di masa lalu: jurus “bailout” yang entah kenapa selalu saja datang tepat waktu untuk menyelamatkan dompet para pemangku kepentingan, sementara mimpi punya rumah layak bagi masyarakat biasa malah makin terpinggirkan.
Kisah ini bukan lagi sekadar cerita fiksi ilmiah tentang distopia urban, tapi kenyataan pahit yang dihadapi jutaan jiwa di negeri ini. Angka-angka yang dirilis oleh lembaga-lembaga kredibel seolah menjadi bukti nyata bahwa janji-janji manis soal hunian terjangkau hanyalah fatamorgana. Proyek-proyek perumahan yang awalnya digadang-gadang sebagai solusi, kini malah bertransformasi menjadi monumen mangkrak, saksi bisu kegagalan perencanaan dan eksekusi. Lebih parah lagi, ketika ada masalah, dana talangan yang jumlahnya bikin geleng-geleng kepala selalu saja tersedia, seolah ada ATM raksasa yang siap tarik tunai demi menyelamatkan muka, bukan menyelamatkan masa depan.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan fundamental: kemana sebenarnya arah kebijakan perumahan kita? Apakah prioritasnya memang untuk rakyat, atau sekadar alat untuk memfasilitasi kepentingan segelintir pihak? Sejarah telah berulang kali menunjukkan pola yang sama: krisis selalu menjadi peluang bagi sebagian orang untuk mengeruk keuntungan, sementara yang lain semakin terperosok dalam lubang kemiskinan. Inilah ironi di balik gemerlap pembangunan yang seringkali luput dari perhatian publik.
Jurus Pamungkas: Dana Talangan, Senjata Makan Tuan
Ketika sebuah proyek perumahan yang digarap oleh pengembang besar mengalami kesulitan finansial, respon yang sering muncul adalah permintaan dana talangan atau bailout. Alasan yang dikemukakan pun beragam, mulai dari menjaga stabilitas ekonomi, mencegah PHK massal, hingga menyelamatkan investasi yang sudah terlanjur masuk. Tentu saja, dari sudut pandang ekonomi makro, argumen-argumen ini terdengar masuk akal. Namun, jika dilihat lebih dalam, jurus ini seringkali menjadi pedang bermata dua yang lebih banyak merugikan masyarakat dalam jangka panjang.
Bayangkan saja, dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk program-program yang lebih mendesak, seperti pendidikan atau kesehatan, justru tersedot untuk menambal kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau bahkan kesengajaan pengembang dalam mengelola proyeknya. Ini menciptakan moral hazard, di mana para pengembang merasa aman karena tahu bahwa pada akhirnya akan ada “bapak” yang siap menyelamatkan mereka ketika keadaan memburuk. Efeknya, standar perencanaan dan eksekusi proyek menjadi semakin longgar, karena risiko tidak sepenuhnya ditanggung oleh mereka yang membuat keputusan.
Lebih jauh lagi, penggunaan dana talangan untuk proyek perumahan seringkali tidak transparan. Alokasinya bisa menjadi abu-abu, disalahgunakan, atau bahkan mengalir ke pihak-pihak yang tidak semestinya. Akibatnya, dana publik yang seharusnya bermanfaat bagi banyak orang justru hanya dinikmati oleh segelintir elit pengembang dan pihak terkait. Ini adalah lingkaran setan yang terus berulang, di mana rakyat kecil hanya bisa gigit jari melihat aset publik dikorbankan demi “menyelamatkan” pihak yang sebenarnya mampu menanggung risikonya sendiri.
Utopia Jakarta dan Realitas Kampung
Dalam diskursus urbanisme, konsep “Utopia Jakarta” seringkali diangkat sebagai visi ideal tentang kota metropolitan yang modern, tertata, dan nyaman. Namun, realitas yang dihadapi jutaan warga Jakarta jauh dari gambaran utopis tersebut. Di tengah gedung-gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan mewah, terselip ribuan kantong-kantong pemukiman kumuh atau yang lebih santai disebut sebagai kampung. Di sinilah jutaan rakyat hidup berjejal, berjuang untuk mendapatkan akses dasar terhadap air bersih, sanitasi, dan tentu saja, hunian yang layak.
Ketimpangan ini bukan sekadar masalah visual, tapi merupakan cerminan dari kegagalan kebijakan perumahan yang cenderung berpihak pada pembangunan skala besar yang menguntungkan investor, sementara kebutuhan fundamental masyarakat berpenghasilan rendah terabaikan. Proyek-proyek perumahan skala besar yang digagas seringkali tidak menjangkau segmen masyarakat yang paling membutuhkan, karena harga yang ditawarkan masih di luar jangkauan mereka. Akibatnya, pertumbuhan permukiman informal terus terjadi sebagai bentuk adaptasi dan perjuangan bertahan hidup di tengah keterbatasan.
Ali Sadikin, seorang gubernur Jakarta yang karismatik, pernah memiliki visi besar untuk menata kota ini. Namun, warisan kebijakannya, seperti pembangunan kota satelit, juga memunculkan tantangan baru terkait konektivitas dan kesenjangan spasial. Ketika kita berbicara tentang “Utopia Jakarta”, kita tidak bisa mengabaikan keberadaan kampung. Justru di situlah letak otentisitas dan denyut nadi kota ini. Pertanyaannya, apakah visi pembangunan perumahan kita mampu menjangkau dan memberdayakan mereka yang tinggal di kampung, atau justru semakin mempertegas jurang pemisah antara utopia dan realitas?
Krismon dan Dampaknya yang Abadi
Ingat kembali era 1997-1998, ketika Indonesia dilanda krisis moneter alias “Krismon”. Guncangan ekonomi kala itu tidak hanya merobohkan sektor finansial, tetapi juga meninggalkan luka mendalam pada sektor perumahan. Banyak proyek perumahan yang terhenti di tengah jalan, pengembang bangkrut, dan calon pembeli harus rela kehilangan uang muka mereka. Krisis ini mengungkap kerentanan sistem yang ada, di mana spekulasi properti yang berlebihan berpadu dengan lemahnya regulasi menjadi bom waktu yang siap meledak.
Dampak Krismon tidak serta merta hilang setelah krisis berlalu. Keresahan dan ketidakpercayaan terhadap pengembang serta sistem perbankan di sektor properti masih membekas. Banyak masyarakat yang menjadi korban pada masa itu enggan lagi berinvestasi di properti, memilih untuk menyewa atau mencari solusi hunian alternatif yang lebih aman, meskipun seringkali tidak ideal. Ini menciptakan sebuah dilema: di satu sisi, kebutuhan akan hunian terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, di sisi lain, ketakutan akan terulangnya kerugian di masa lalu membuat masyarakat enggan mengambil risiko.
Krisis moneter yang berulang, meskipun dalam skala dan bentuk yang berbeda, terus menjadi pengingat akan pentingnya stabilitas ekonomi dan regulasi yang kuat dalam sektor perumahan. Tanpa fondasi yang kokoh, impian memiliki rumah idaman akan terus menjadi mimpi belaka bagi sebagian besar penduduk, sementara spekulan dan pihak berkepentingan tetap bisa “bermain” dengan aman di tengah ketidakpastian.
Semangat “Ing Madya Mangun Karsa” dalam Pembangunan
Ki Hajar Dewantara, sang bapak pendidikan Indonesia, pernah merumuskan trilogi pendidikan yang terkenal: Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Frasa “Ing Madya Mangun Karsa,” yang berarti “di tengah membangun semangat/karsa,” dapat diadaptasi sebagai filosofi dalam pembangunan perumahan. Ini bukan sekadar membangun fisik, tetapi juga membangun semangat kebersamaan, kemandirian, dan partisipasi aktif dari masyarakat.
Alih-alih pendekatan “top-down” yang seringkali mengabaikan aspirasi warga, pendekatan “Ing Madya Mangun Karsa” menekankan pentingnya kolaborasi. Pengembang, pemerintah, dan masyarakat harus duduk bersama, berdialog, dan merancang solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Ruangrupa, sebuah kolektif seni yang kerap mengusung tema sosial dan urban, melalui berbagai proyeknya seperti Perguruan Tamanruru, menunjukkan bagaimana kolaborasi lintas disiplin dapat memunculkan ide-ide segar dan inovatif dalam menjawab persoalan perkotaan, termasuk perumahan.
Penerapan semangat ini berarti lebih dari sekadar membangun unit-unit rumah. Ini tentang menciptakan ekosistem hunian yang berkelanjutan, yang memberdayakan penghuninya, dan yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Ini juga berarti mengintegrasikan nilai-nilai lokal, seperti lumbung values yang mengedepankan humor, kemurahan hati, kemandirian, dan transparansi, dalam setiap tahapan pembangunan. Pendekatan semacam ini, yang menggabungkan seni, pendidikan, dan advokasi sosial, berpotensi menciptakan solusi perumahan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
© 2026 e-flux and the author
