Jadi, bayangkan skenario horor di dunia nyata: anak-anak kecil tumbang satu per satu karena penyakit yang seharusnya sudah lama dilupakan, campak. Dan yang lebih bikin greget, bukan karena serangan alien atau wabah zombi tiba-tiba, tapi karena kelalaian birokratis dan “sindrom acuh tak acuh” dari pihak yang seharusnya menjaga. Doctors’ Platform for People’s Health (DPPH) pun angkat bicara, menuntut pertanggungjawaban atas gelombang kematian anak yang sebenarnya bisa dihindari ini. Ini bukan drama sinetron, ini kenyataan pahit yang memanggil kewaspadaan kita.
DPPH dengan tegas menyatakan bahwa birokrasi berbelit, kelalaian dalam pengadaan vaksin, dan sikap abai terhadap kesehatan publik oleh pemerintah sementara adalah biang keladi utama di balik lonjakan kasus campak yang memilukan ini. Alih-alih menjadi tameng pelindung, sistem justru menjadi gerbang masuk bagi tragedi. Akibatnya, anak-anak tak berdosa harus membayar mahal dengan nyawa mereka atas keteledoran ini. Ini bukan sekadar kesalahan administratif; ini adalah kegagalan moral yang berujung fatal.
Mereka tidak hanya menuding jari, tapi juga menyodorkan resep darurat yang seharusnya sudah berjalan sejak awal. Kampanye vaksinasi massal di seluruh negeri, penetapan status darurat kesehatan publik untuk wabah campak, dan pengerahan segala sumber daya dengan prioritas tertinggi untuk mengendalikan krisis. Intinya, bukan saatnya lagi bermain tarik ulur atau saling lempar tanggung jawab. Waktu adalah nyawa, dan setiap detik penundaan berarti merenggut kesempatan anak-anak untuk hidup.
Organisasi yang terbentuk sejak Mei 2020 ini menyampaikan pandangan dan tuntutannya dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Dhaka Reporters’ Unity. Judulnya saja sudah bikin merinding: “Kematian Anak Akibat Campak: Apa yang Harus Dilakukan dalam Darurat Kesehatan Publik Ini.” Sebuah judul yang seharusnya cukup untuk membuat siapa pun yang membaca atau mendengar merasa tertampar dan segera bertindak.
Sebuah Krisis yang Membongkar Kebocoran Sistem
Mushtaq Husain, seorang pakar kesehatan publik sekaligus anggota komite pengarah DPPH, mempresentasikan materi utama mereka. Ia menekankan bahwa situasi campak saat ini bukan sekadar masalah kesehatan biasa, melainkan krisis kesehatan publik yang serius. Krisis ini dengan telanjang bulat memperlihatkan betapa rapuhnya sistem kesehatan dan seberapa lebar jurang ketidakmerataan cakupan imunisasi. Ironisnya, penyakit yang seharusnya sudah bisa diberantas justru kembali mengancam karena lemahnya fondasi imunisasi.
Data yang dirilis oleh Directorate General of Health Services (DGHS) sungguh mencengangkan. Antara 15 Maret hingga 16 April tahun ini saja, 206 anak meninggal dunia akibat campak atau gejala yang mirip campak. Husain dengan tegas menyatakan bahwa kematian-kematian ini seharusnya tidak perlu terjadi sama sekali. Jika saja langkah-langkah pencegahan dan penanganan dilakukan secara tepat waktu dan efektif, tragedi ini bisa digagalkan. Ibarat kata, mereka punya tiket selamat, tapi memilih untuk tidak menggunakannya.
Dari angka kematian tersebut, 34 kasus terkonfirmasi melalui tes laboratorium, sementara sisanya menunjukkan gejala yang sangat kuat mengarah pada penyakit campak. Belum lagi, lebih dari 20.000 orang terinfeksi, dan lebih dari 3.000 di antaranya masih terbaring di rumah sakit, berjuang melawan penyakit tersebut. Ini bukan sekadar statistik; ini adalah wajah-wajah anak yang terenggut masa depannya, dan ribuan lainnya yang masih berada dalam ancaman.
DPPH secara gamblang meyakini bahwa kelalaian dalam pengadaan vaksin oleh pemerintah sementara sebelumnya, rentetan penundaan birokrasi yang tak kunjung usai, serta sikap apatis institusional terhadap isu kesehatan publik telah menjadi “pupuk” bagi merebaknya wabah campak ini. Akibatnya, Expanded Programme on Immunisation (EPI) atau Program Imunisasi Luas yang seharusnya menjadi garda terdepan, justru melemah. Mereka menyerukan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian anak yang seharusnya dapat dicegah ini segera diidentifikasi dan dimintai pertanggungjawaban. Bukan sekadar “salah siapa”, tapi “siapa yang harus bertanggung jawab”.
Epidemi Campak: Diakui atau Tidak, Krisis Tetap Ada
Menjawab pertanyaan dari awak media, Husain tak ragu menyatakan bahwa sebuah epidemi campak tengah berlangsung di negeri ini, terlepas dari apakah pemerintah mau mengakuinya atau tidak. Sikap menyangkal atau meremehkan situasi tidak akan mengubah fakta bahwa virus tersebut sedang beredar dan merenggut korban. Ini seperti menyalahkan cuaca buruk saat sebuah pertandingan sepak bola dibatalkan; masalahnya bukan pada cuaca, tapi pada ketidaksiapan menghadapi kondisi.
Meskipun pemerintah mulai mengambil berbagai langkah darurat, Husain menduga ada keengganan untuk mendeklarasikan campak sebagai keadaan darurat kesehatan publik. Alasannya bisa jadi kompleks: khawatir menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat, atau mungkin pertimbangan politik yang lebih besar. Namun, apakah menghindari kepanikan publik lebih penting daripada menyelamatkan nyawa anak-anak? Sebuah dilema yang seharusnya tidak perlu ada.
Menyikapi pertanyaan lain, Husain memberikan sedikit harapan. Dengan dimulainya kampanye vaksinasi massal oleh pemerintah, tren peningkatan kasus campak diperkirakan akan mulai menurun dalam waktu satu setengah bulan ke depan. Namun, ia mengingatkan bahwa penurunan jumlah kematian mungkin akan membutuhkan waktu ekstra satu bulan. Jadi, ini bukan solusi instan; dibutuhkan kesabaran dan konsistensi dalam upaya penanganan.
Lonjakan Angka Kematian: Apa yang Salah?
AM Zakir Hussain, mantan direktur Institute of Epidemiology, Disease Control and Research (IEDCR), memberikan perspektif yang mengerikan. Ia membandingkan data historis dengan kondisi saat ini. Jika di tahun-tahun sebelumnya, angka kematian dari setiap 1.000 pasien campak adalah tiga orang, maka kali ini angka tersebut melonjak drastis menjadi sepuluh orang. Peningkatan lebih dari tiga kali lipat ini jelas bukan sekadar fluktuasi statistik biasa.
Ia mendesak agar pemerintah melakukan analisis mendalam untuk mengungkap akar penyebab di balik lonjakan angka kematian yang begitu signifikan ini. Apakah strain virusnya berubah? Apakah kualitas vaksin menurun? Atau apakah ada faktor lain yang belum teridentifikasi? Tanpa analisis yang komprehensif, sulit untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Ini seperti mencoba memperbaiki mobil tanpa tahu persis bagian mana yang rusak.
Prof Mahbub-E-Rashid, Convener DPPH, menambahkan perspektif historis yang lebih luas. Bangladesh, di masa lalu, telah menunjukkan performa yang baik dalam mengendalikan penyakit menular, bahkan perhatian utama bergeser ke peningkatan penyakit tidak menular. Namun, ironisnya, negara ini justru “terpeleset” dalam penanganan penyakit menular seperti campak. Ia secara lugas mengaitkan kemunduran ini dengan kelalaian pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Seolah-olah, karena sudah merasa menang melawan penyakit menular, pengawasan justru dilonggarkan.
Situasi ini adalah pengingat brutal bahwa kewaspadaan dalam urusan kesehatan publik tidak boleh kendor barang sedetik pun. Penyakit yang dianggap remeh atau sudah tertangani dengan baik bisa saja bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih ganas jika celah sekecil apa pun diberikan. Dan celah yang paling berbahaya adalah ketika niat baik birokrasi terbentur tembok ketidakpedulian dan inefisiensi.
